Target 70% Keuntungan Usaha Tambang untuk Negara, Ini Catatan Pengusaha Tambang
Kalangan pengusaha pertambangan meminta pemerintah memperjelas definisi dan mekanisme penghitungan target tersebut agar tidak mengganggu kelangsungan usaha.
Kalangan pengusaha pertambangan meminta pemerintah memperjelas definisi dan mekanisme penghitungan target tersebut agar tidak mengganggu kelangsungan usaha.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70% keuntungan dari pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dinikmati negara. Namun, kalangan pengusaha pertambangan meminta pemerintah memperjelas definisi dan mekanisme penghitungan target tersebut agar tidak mengganggu keekonomian proyek, keberlanjutan operasi, hingga minat investasi di sektor pertambangan.
Asosiasi Pertambangan Indonesia-Indonesian Mining Association (API-IMA) mengatakan memahami arahan Prabowo agar pengelolaan sumber daya pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.
Dalam menerjemahkan target 70%, IMA mendorong agar penilaian mencakup seluruh manfaat dan kontribusi yang dihasilkan kegiatan pertambangan, dengan mempertimbangkan karakteristik industri yang memiliki siklus investasi dan manfaat ekonomi jangka panjang sehingga tidak seluruh kontribusinya dapat dinilai dalam rentang waktu satu tahun.
"Kontribusi pertambangan perlu dilihat secara menyeluruh dari nilai ekonomi yang dihasilkan, mulai dari pembelanjaan di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, hingga aktivitas ekonomi yang tumbuh di sepanjang rantai pasok, dan tidak semata-mata diukur dari pajak, dividen, maupun laba perusahaan," kata Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti kepada SUAR, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan lebih dari 80% total pengeluaran perusahaan tambang dilakukan di dalam negeri, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji, hingga pajak, royalti, pajak daerah, dan berbagai kewajiban lainnya. Kehadiran industri pertambangan juga turut mendorong pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Keseluruhan aktivitas tersebut memberikan dampak ekonomi yang luas melalui perputaran belanja di dalam negeri, penguatan rantai pasok domestik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Manfaat ekonomi juga tercipta dari keuntungan perusahaan yang diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha dan menjaga keberlanjutan operasi. Reinvestasi tersebut kembali mendorong pembelanjaan dan aktivitas ekonomi, sekaligus mendukung keberlanjutan kontribusi industri dalam jangka panjang. Hal ini penting mengingat pertambangan merupakan industri padat modal, berisiko tinggi, dan membutuhkan investasi jangka panjang.
IMA memandang sektor pertambangan selama ini telah memiliki berbagai instrumen yang mengatur kontribusi kepada negara. Karena itu, IMA mendorong agar pembahasan angka 70% diawali dengan pemetaan seluruh kontribusi yang telah diberikan industri kepada negara, masyarakat, dan perekonomian nasional.
Pemetaan tersebut selanjutnya perlu mempertimbangkan karakteristik dan keekonomian usaha pertambangan dalam jangka panjang agar upaya meningkatkan manfaat bagi negara tetap sejalan dengan keberlanjutan operasi dan investasi.
“Besarnya manfaat pertambangan berbanding lurus dengan kemampuan tambang untuk terus beroperasi secara layak, aman, dan bertanggung jawab. Karena itu, optimalisasi manfaat bagi negara perlu dirancang secara terukur agar tetap menjaga keberlanjutan investasi dan daya saing industri pertambangan nasional,” ujarnya.
Senada, Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPENBINDO) memahami dan mendukung tujuan Presiden agar kekayaan tambang memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan rakyat. Namun, agar bisa diterapkan secara realistis, pemerintah perlu lebih dulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan manfaat 70%, apakah bagian dari laba bersih, penerimaan negara, nilai tambah, atau keseluruhan manfaat ekonomi.
"Penerapannya tidak bisa disamaratakan untuk semua IUP. Setiap proyek punya jenis komoditas, biaya, risiko, umur tambang, kebutuhan modal, dan kewajiban pengolahan yang berbeda," kata Ketua Umum ASEPBINDO Anggawira.
Selain itu, ASPEBINDO menilai penerimaan negara juga sudah diperoleh melalui berbagai instrumen, seperti pajak dan PNBP. Karena itu, skema baru perlu dihitung secara transparan dan berbasis keekonomian proyek, dengan memperjelas cara penghitungan, pembagian manfaat, serta perlakuan terhadap izin dan investasi yang sudah berjalan.
Anggawira mengatakan kebijkan 70% persen manfaat dari IUP harus dinikmati negara tentu dapat memengaruhi keputusan ekspansi dan minat investasi. Jika diterapkan secara mendadak, tidak terukur, atau mengubah ketentuan yang menjadi dasar investasi berjalan, pelaku usaha dapat menunda belanja modal dan investor akan memperhitungkan risiko yang lebih tinggi.
"Dampaknya bisa terasa pada eksplorasi, pengembangan tambang, maupun proyek hilirisasi yang membutuhkan modal besar dan waktu pengembalian panjang," katanya.
Sebaliknya, jika pemerintah menetapkan aturan yang jelas, konsisten, dan memberi kepastian bagi investasi berjalan, target peningkatan manfaat bagi negara dapat ditempuh tanpa menghilangkan kelayakan usaha. ASPEBINDO mendorong dialog pemerintah dan pelaku usaha untuk merumuskan skema yang adil: penerimaan negara meningkat, nilai tambah dan lapangan kerja tumbuh di dalam negeri, sementara investor tetap memperoleh kepastian dan imbal hasil yang wajar sesuai risiko serta modal yang ditanamkan.
Sementara itu, Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai, kebijakan pemerintah yang mengarahkan minimal 70% keuntungan dari pengelolaan IUP dinikmati negara perlu dimaknai sebagai upaya memaksimalkan manfaat ekonomi sumber daya alam bagi kepentingan nasional, terutama masyarakat sebagai pemilik hak atas sumber daya mineral (mineral right).
Meski demikian, menurut dia, pemerintah perlu memperhitungkan seluruh kontribusi perusahaan pertambangan kepada negara selama kegiatan operasional berlangsung. Pertambangan telah mengupayakan optimal pendapatan bagi negara, seperti royalti, PNBP, pajak daerah, bea masuk peralatan, dan juga program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan perusahaan wajib memberi jaminan reklamasi untuk kepentingan pengelolaan lingkungan.
Karena itu, ia menilai manfaat dari pertambangan sebiknya tidak sebatas melalui pengukuran buku perusahaan di akhir tahun, tetapi harus melihat kontribusi selama tambang dioperasikan, termasuk multiflier effect yang terbangun. Pemerintah perlu mendefinisikan secara jelas komponen keuntungan dan kontribusi yang masuk dalam perhitungan porsi 70% tersebut.
"Perhitungan semestinya semua pengeluaran yang dikeluarkan selama operasi memproduksi. Bahkan corporat tax pun juga juga kena pajak badan. Bisa jadi totally memang lebih dari 70 % atau yang masuk ke negara jauh di atas yang diperoleh korporasi," katanya.
Di sisi lain, Singgih mengingatkan bahwa dampak kebijakan tersebut terhadap beban usaha belum dapat dipastikan sebelum pemerintah menjelaskan mekanisme implementasinya. Namun, apabila ketentuan 70% dimaknai sebagai pengambilan langsung sebesar 70% dari laba bersih perusahaan, kebijakan tersebut dipastikan akan mengganggu keberlangsungan usaha pertambangan.
Dia mengingatkan pemerintah agar turut mempertimbangkan daya saing investasi pertambangan Indonesia dibandingkan negara lain.
"Harus dipahami cadangan mineral Indonesia bukan yang paling besar, sehingga mesti membandingkan dengan negara lain. Jika tidak justru berdampak keengganan investor tambang masuk ke Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi nasional agar kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Ia menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam yang memberikan keuntungan besar kepada pihak-pihak tertentu, tetapi hasilnya justru dibawa ke luar negeri. Karenanya, pemerintah akan terus memperbaiki sistem yang dinilai keliru, termasuk menghadapi praktik penyalahgunaan kekuasaan dan berbagai kepentingan yang menghambat upaya penyelamatan kekayaan negara.
Sebagai langkah konkret, Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk memastikan pengelolaan pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi negara. Presiden menetapkan bahwa minimal 70% hasil pengelolaan izin pertambangan harus dinikmati negara.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara,” tegas Prabowo.