Kementerian PU Siapkan Jalan Nasional Ramah Pemotor Jelang Nataru

Kementerian PU Siapkan Jalan Nasional Ramah Pemotor Jelang Nataru

Pemeliharaan infrastruktur jalan tol hingga sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengendara sepeda motor.

Kementerian PU Siapkan Jalan Nasional Ramah Pemotor Jelang Nataru
Dalam Artikel Ini

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis (19/11) menyatakan akan menyiapkan infrastruktur jalan nasional jelang musim libur natal dan tahun baru hingga lebaran 2027.

Salah satunya adalah dengan memastikan jalur Pantai Utara (Pantura) aman dan nyaman dilalui oleh masyarakat khususnya pengendara sepeda motor.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan sejumlah persiapan tengah dilakukan diantaranya dengan program pemeliharaan infrastruktur jalan tol hingga sosialisasi untuk meningkatkan keselamatan pengendara sepeda motor.

“Di beberapa titik akan kita tambah pasang lampu penerangan jalan supaya lebih terang, karena biasanya rekan-rekan kita melakukan perjalanan pakai motor di malam hari, jadi khawatir kalau jalannya gelap itu timbul banyak kecelakaan,” kata Dody di Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam Executive Breakfast Meeting di Hutan Kota by Plataran, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).(Foto:Gema Dzikri/Suar.id).

Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan fasilitas pendukung bagi mudik terutama untuk memberikan ruang istirahat bagi pengendara motor yang menempuh perjalanan jarak jauh, salah satunya dengan mengoptimalkan keberadaan masjid di sepanjang jalur nasional sebagai tempat beristirahat.

“Di sepanjang jalur mudik kita perbanyak rest area, biasanya kita pakai masjid-masjid supaya rekan-rekan sebelum capek itu sudah bisa beristirahat, sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Selama ini, standar pemeliharaan jalan nasional menjelang periode libur panjang lebih berorientasi pada keselamatan kendaraan roda empat. Namun, ujar dia, melihat tingginya mobilitas pengendara sepeda motor saat Nataru maupun Lebaran, Kementerian PU mengubah pendekatan tersebut dengan memastikan kondisi jalan nasional juga aman untuk dilalui kendaraan roda dua.

Dijelaskan olehnya, mobilitas masyarakat pada periode libur panjang ini juga didominasi oleh sepeda motor, sehingga kondisi jalan nasional harus dipastikan aman bagi seluruh pengguna jalan, tidak hanya pengemudi mobil saja.

“Pada saat Nataru dan Lebaran, traffic itu motor bukan mobil, jadi saya menginstruksikan jalan nasional kita harus aman untuk motor, ini perlu waktu bagi teman-teman di Bina Marga menyesuaikan diri,” ucap Dody.

Upaya minimalisir kecelakaan

Persiapan ini dilakukan guna meminimalisasi risiko kecelakaan akibat permukaan jalan yang bergelombang maupun kondisi infrastruktur yang kurang memadai.

“Pengalaman saya memeriksa arus mudik tahun lalu itu jalan nasional belum aman untuk motor, karena beberapa titik masih bergelombang, lalu jembatan juga renggang-renggang. Ini PR besar yang kita kerjakan, dengan biaya yang terbatas,” sambung Dody.

Upaya peningkatan keselamatan perlu mencakup seluruh infrastruktur yang dilalui oleh pengendara motor, bukan hanya dari sisi perbaikan badan jalan saja.

“Kalau motor tidak kita bantu untuk mendapatkan akses yang maksimal, maka akan banyak terjadi kecelakaan. Jadi fokus itu adalah bagaimana jalan nasional kita termasuk juga jembatan itu memang ramah untuk motor,”  tegasnya.

Kesiapan infrastruktur ini menjadi bagian upaya pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode libur Nataru maupun Lebaran di awal tahun mendatang. 

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pergerakan masyarakat selama periode libur Nataru nantinya diprakirakan akan mencapai 127,78 juta orang dengan berbagai moda transportasi yang akan digunakan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, guna meringankan biaya perjalanan liburan maupun pulang kampung, saat ini pemerintah juga telah menyiapkan stimulus tarif sebesar Rp883,4 miliar untuk empat moda transportasi yakni pesawat udara, kereta api, kapal Pelni, dan kapal penyeberangan ASDP. Pemeriksaan terkait kelaikan sarana transportasi pun dilakukan.

“Kami ingin memastikan setiap masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa Natal dan Tahun Baru dapat menggunakan transportasi yang selamat, aman, dan laik operasi, sehingga pemeriksaan keselamatan harus dilakukan secara menyeluruh,” ucap Dudy dalam keterangannya.

Survei menunjukkan, puncak keberangkatan masyarakat secara nasional untuk seluruh moda transportasi terjadi pada Kamis (24/12/2026) ketika cuti bersama, dengan sebanyak 20,95 juta orang.

Sementara pada Jumat (18/12/2026), ada 17,96 juta orang yang berangkat berlibur. Sementara, puncak arus balik diprakirakan terjadi pada Minggu (03/01/20270 sebanyak 18,97 juta orang, diikuti pada Selasa (05/01/2027) dengan 17,71 juta orang.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menjelaskan, pemerintah juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11% untuk jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Selain itu, ada pula diskon 50% untuk Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U). Begitu juga dengan pengurangan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 50%. 

“Kebijakan stimulus ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu meringankan biaya perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan tersebut dengan merencanakan perjalanan dan melakukan pembelian tiket lebih awal,” tambah Lukman.

Pekerja melakukan proses penghalusan jalan beton saat penyelesaian proyek peninggian Jalan pantura Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/11/2026).

Cenderung ke daerah wisata

Menanggapi, pengamat transportasi, Darmaningtyas, menilai bahwa Kementerian PU sebenarnya telah memiliki standar dan indikator yang cukup baik dalam menyiapkan jalan. Namun, ia mengingatkan bahwa karakteristik pergerakan masyarakat saat Nataru berbeda dengan Lebaran.

Mobilitas selama Nataru cenderung terkonsentrasi menuju kawasan wisata yang sering kali menggunakan akses jalan daerah bukan jalan nasional. 

“Dan sayangnya, itu justru sering kali di luar jalan nasional, kebanyakan justru di jalan kabupaten atau di jalan provinsi, di mana kewenangan Kementerian PU itu hanya sebagai pembina, mereka tidak memiliki kewenangan untuk membangun, memelihara, termasuk juga rambu-rambunya, itu masalah yang dihadapi,” ucap Darmaningtyas.

Karena itu, kesiapan akses jalan menuju destinasi wisata juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah. 

“Bisa jadi jalan nasionalnya mantap tapi jalan daerahnya tidak, sementara mayoritas tujuan pergerakan itu justru di jalan-jalan kabupaten/kota yang menjadi pusat rekreasi dan sebagainya,” jelasnya. 

Penanganan jalan daerah ini bukan menjadi kewenangan langsung Kementerian PU. Meski demikian, pemerintah memiliki mekanisme intervensi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk membantu perbaikan infrastruktur di wilayah yang memiliki keterbatasan fiskal.

“Inpres ini memungkinkan Kementerian PU turut intervensi dalam bentuk perbaikan jalan daerah pada daerah-daerah yang memang secara fiskal tidak memungkinkan, sementara daerahnya misalnya banyak dikunjungi masyarakat pada saat hari libur,” katanya.

Baca juga:

Anggaran Stimulus Transportasi Nataru 2026 Naik Jadi Rp883 Miliar
Stimulus transportasi Nataru diharapkan dapat menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan meningkatkan dampak perekonomian.

Sementara itu, pengamat transportasi lainnya, Deddy Herlambang, menjelaskan kesiapan jalan nasional dalam menghadapi lonjakan mobilitas telah tercakup dalam program preservasi jalan melalui pemeliharaan rutin maupun berkala. 

Adapun persoalan yang masih harus diperhatikan adalah mengenai ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung keselamatan jalan seperti rambu lalu lintas hingga penerangan jalan.

“Yang menjadi masalah biasanya kelangkaan atau pemeliharaan fasilitas jalan seperti rambu-rambu lalu lintas dan PJU oleh Dishub setempat. Perlu adanya fasilitas kesehatan dan mobil-mobil ambulans yang siap di setiap 25 kilometer,” kata Deddy.

Ia pun memberikan rekomendasi agar kebijakan dari Kementerian PU ini tidak hanya bersifat sementara menjelang liburan saja, tetapi justru menjadi standar pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional.

“Adanya penambahan biaya APBN yang lebih besar untuk pemeliharaan berkala untuk jalan nasional dan bersama Kemenhub menertibkan truk ODOL yang melintas di jalan nasional,” ujarnya.

ADVERTISEMENT Google Adsense Banner (970x250)

Penulis

Lainnya Dalam Kementerian Perhubungan