Anggaran Stimulus Transportasi Nataru 2026 Naik Jadi Rp883 Miliar
Stimulus transportasi Nataru diharapkan dapat menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan meningkatkan dampak perekonomian.
Tambahkan SUAR ke Google
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 883 miliar untuk stimulus empat moda transportasi menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Keempat moda transportasi itu yakni kereta api (KAI), angkutan laut (Pelni), penyeberangan (ASDP), dan angkutan udara.
Anggaran tersebut disiapkan guna membantu masyarakat memperoleh layanan transportasi dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga kelancaran mobilitas selama periode libur akhir tahun.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, alokasi anggaran stimulus transportasi Nataru tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Pada Nataru tahun lalu, pemerintah menganggarkan Rp 387 miliar untuk program serupa. Dengan demikian, anggaran yang disiapkan pada tahun ini meningkat lebih dari dua kali lipat sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap perjalanan masyarakat.
“Stimulus ditujukan untuk empat moda transportasi, kemudian anggarannya adalah Rp 883 miliar. Jadi pemerintah mengalokasikan lebih dari dua kali lipat anggaran untuk tahun ini,” ujar Dradjad dalam acara Nataru Mobility Expo 2026 di Sarinah, Jakarta (8/11).
Dia menjelaskan, peningkatan anggaran tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat mobilitas masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2026. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong masyarakat melakukan perjalanan selama masa libur akhir tahun tanpa terbebani biaya transportasi yang terlalu tinggi. Program tersebut juga menjadi kelanjutan dari kebijakan stimulus yang telah dijalankan pada periode Nataru sebelumnya.
Menurut Dradjad, aktivitas perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru memiliki kontribusi yang lebih luas terhadap perekonomian. Pergerakan penumpang tidak hanya menggerakkan industri pariwisata, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perdagangan, industri kerajinan, usaha kecil, hingga kegiatan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, stimulus transportasi diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Insentif Sesuai Karakteristik Moda Transportasi
Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan insentif berbeda sesuai karakteristik masing-masing moda transportasi. Untuk angkutan udara, stimulus diberikan melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100 persen yang ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik. Insentif tersebut berlaku bagi penerbangan pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Sementara itu, masyarakat sudah dapat melakukan pembelian tiket sejak 20 Oktober 2026.
Pada moda kereta api, pemerintah menyiapkan potongan harga tiket sebesar 30 persen untuk layanan kelas ekonomi komersial di wilayah Jawa dan Sumatera Utara. Diskon tersebut berlaku untuk jadwal keberangkatan mulai 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027. Adapun pada transportasi laut, pemerintah memberikan potongan sebesar 30 persen dari tarif dasar kelas ekonomi untuk seluruh rute kapal penumpang. Program ini mencakup periode keberangkatan 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027.
Baca juga:
Pertumbuhan Penjualan Sektor Riil Pasca-Nataru Butuh Terobosan Kebijakan
Kuatnya faktor musiman Natal dan Tahun Baru pada angka keyakinan konsumen dan naiknya penjualan sektor riil menjadi sinyal agar dunia usaha mulai berstrategi kembali sehingga penjualan riil tetap dapat tumbuh, meskipun faktor musiman mulai mereda.
Chris Wibisana
Sementara itu, stimulus untuk angkutan penyeberangan diberikan melalui pembebasan tarif jasa pelabuhan bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan golongan II dan golongan IV A di 14 pelabuhan. Kebijakan tersebut berlaku pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
Pemerintah menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan berbagai insentif transportasi tersebut dengan melakukan pemesanan melalui kanal resmi masing-masing penyedia layanan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap perjalanan selama Nataru berlangsung lebih aman, nyaman, terjangkau, serta memberikan kontribusi terhadap pergerakan ekonomi nasional.
Dukung Mobilitas dan Perekonomian
Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan bahwa pemberian stimulus transportasi pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendapat respons positif dari masyarakat. Program tersebut dinilai turut berkontribusi dalam meningkatkan pergerakan penumpang selama periode liburan.
Dia mengungkapkan, berdasarkan catatan pemerintah, jumlah masyarakat yang bepergian pada Nataru 2024 mencapai sekitar empat juta orang. Mobilitas tersebut kemudian mengalami peningkatan pada 2025 menjadi 100 juta. Sementara itu, untuk periode Nataru 2026–2027, Kementerian Perhubungan memproyeksikan jumlah perjalanan masyarakat mencapai sekitar 120 juta orang.
Suntana mengatakan, proyeksi tersebut mencakup masyarakat yang melakukan perjalanan untuk berbagai keperluan, mulai dari pulang ke kampung halaman hingga berwisata ke sejumlah destinasi. Besarnya potensi pergerakan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan transportasi selama libur akhir tahun.
"Perkiraan hasil survei kami, ada sekitar 120 juta masyarakat yang akan melakukan perjalanan, baik untuk pulang kampung maupun menuju tempat-tempat wisata," kata Suntana.
Menghadapi potensi peningkatan jumlah perjalanan, Kementerian Perhubungan mulai mematangkan berbagai persiapan guna memastikan kelancaran transportasi. Upaya tersebut meliputi penyiapan regulasi, pemeriksaan kelayakan sarana angkutan atau ramp check, serta penyelenggaraan program mudik gratis untuk membantu masyarakat melakukan perjalanan.
Pemeriksaan keselamatan dan kelayakan operasional akan menyasar sejumlah moda transportasi, di antaranya bus dan kereta api. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap sarana angkutan telah memenuhi persyaratan keselamatan serta berada dalam kondisi optimal sebelum digunakan untuk melayani penumpang selama periode Nataru.
Baca juga:
Anggaran Kemenhub 2027 Rp32,93 Triliun, Keselamatan Transportasi Diprioritaskan
Anggaran Kemenhub Rp32,93 triliun pada 2027 akan difokuskan pada program keselamatan transportasi darat, laut dan udara.
Deandra Syarizka
Di samping itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas mudik gratis sebagai alternatif perjalanan yang lebih terjangkau. Program tersebut turut mencakup layanan pengangkutan sepeda motor sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman tanpa harus mengendarai kendaraan roda dua untuk jarak jauh.
Suntana juga meminta masyarakat tidak mengabaikan aspek keselamatan dalam mempersiapkan perjalanan. Menurutnya, kesiapan fisik pengemudi, kondisi kendaraan, serta kelengkapan perjalanan perlu diperhatikan sebelum keberangkatan. Masyarakat yang menggunakan jalan raya juga diingatkan untuk disiplin mengikuti ketentuan lalu lintas.
Secara khusus, dia mengingatkan pengguna jalan agar meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi perlintasan kereta api. Kepatuhan terhadap rambu dan aturan keselamatan dinilai penting untuk mencegah kecelakaan selama meningkatnya mobilitas masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru.
Pembenahan Sektor Transportasi
Dihubungi terpisah, Pengamat Transportasi Djoko Setjowarno mengatakan pemerintah harus memperkuat pembenahan sektor transportasi guna meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya menjelang periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan standar keselamatan sarana dan prasarana transportasi, pengawasan operasional, serta kesiapan sumber daya manusia yang bertugas melayani perjalanan masyarakat. Langkah ini menjadi penting seiring dengan meningkatnya mobilitas penumpang selama libur akhir tahun.
“Pembenahan juga diarahkan pada penguatan pengawasan terhadap seluruh moda transportasi, mulai dari angkutan darat, kereta api, laut, hingga udara. Pemerintah harus memastikan setiap sarana angkutan memenuhi persyaratan teknis dan layak beroperasi sebelum digunakan masyarakat,”ujar dia kepada SUAR di Jakarta (8/11).
Selain aspek teknis, pemerintah juga mendorong peningkatan kedisiplinan operator transportasi dan pengguna jalan dalam menerapkan standar keselamatan. Koordinasi antar kementerian, pemerintah daerah, serta operator layanan transportasi diperlukan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Perbaikan fasilitas pendukung, pengaturan arus perjalanan, dan kesiapan petugas di lapangan juga menjadi bagian dari upaya mengantisipasi risiko kecelakaan selama periode peningkatan mobilitas.
