Antisipasi Pukulan Ganda dari "Imported Inflation"
Ada potensi kenaikan harga barang yang berasal dari impor karena nilai tukar rupiah yang melemah
Ada potensi kenaikan harga barang yang berasal dari impor karena nilai tukar rupiah yang melemah
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS punya implikasi yang luas. Salah satu dampak yang paling ditakutkan dan perlu diantisipasi adalah fenomena terjadinya inflasi yang dipicu impor (imported inflation). Ada potensi kenaikan harga barang yang berasal dari impor karena nilai tukar rupiah yang melemah.
Seperti diketahui, sepanjang 2026, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS alami tren depresiasi yang tajam. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), sejak awal tahun hingga 19 November 2026, nilai tukar rupiah telah terdepresiasi 9,23%. Nilai tukar rupiah telah melemah Rp1.539 dari awal tahun sehingga kini posisinya berada pada level Rp18.269.
Sementara itu, Indonesia masih banyak bergantung pada barang impor. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor Indonesia pada Januari-September 2026 mencapai USD210,63 miliar meningkat 19,67% secara tahunan.
Dari jumlah tersebut sebanyak USD18,50 miliar merupakan impor barang konsumsi yang merupakan barang siap pakai konsumen. Di tengah terjadinya tren depresiasi rupiah, barang-barang golongan ini berpotensi alami kenaikan harga. Sebab, dengan harga barang yang sama, nilainya jadi lebih mahal dalam mata uang rupiah karena terjadi depresiasi nilai rupiah.
Adapun barang-barang yang termasuk dalam golongan barang impor konsumsi antara lain seperti barang elektronik keperluan rumah tangga, gawai, hingga makan-minum.
Namun, kekhawatiran terjadinya imported inflation lebih luas justru pada barang manufaktur produksi dalam negeri. Sebab, bahan baku industri nasional masih banyak bergantung dari pasokan impor.
Hal ini tercermin dari 71,49% dari total impor merupakan bahan baku/penolong. Barang-barang ini yang kemudian digunakan oleh pabrik industri manufaktur sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi.
Misalnya saja nafta (semacam minyak mentah) yang jadi bahan baku produksi industri petrokimia plastik kemasan masih harus diimpor. Harga dollar AS yang makin mahal ditambah fluktuasi harga minyak dunia membuat ongkos produksi industri petrokimia plastik kemasan ikut meningkat. Padahal, hampir semua produk manufaktur membutuhkan plastik dan kemasan.
Industri manufaktur lainnya seperti farmasi juga masih banyak bergantung pada impor bahan baku. Hulu industri farmasi masih belum mampu memproduksinya sehingga industri hilir masih harus mengimpor bahan baku. Padahal, farmasi merupakan salah satu produk yang cukup vital di masyarakat.
Depresiasi rupiah tentu membuat harga bahan baku impor juga akan terkerek naik. Pabrikan manufaktur tentu harus memutar otak bagaimana caranya agar produknya tetap efisien di tengah kenaikan harga bahan baku.
Bila pabrik tak mampu lagi menahan kenaikan ongkos bahan baku akibat depresiasi rupiah, maka tidak ada pilihan lain selain mentransmisikan kenaikan ongkos itu pada kenaikan harga jual pada konsumen. Di sinilah letak terjadinya imported inflation.
Di sisi lain, tingkat inflasi terkini juga hampir melampaui target. Pada Oktober 2026 tingkat inflasi mencapai 3,23%. Angka ini nyaris melampaui target pengendalian inflasi yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan juga tertuang di APBN 2026 yakni 1,5%-3,5%.
Berangkat dari semua data-data itu maka risiko imported inflation ini harus segera diantisipasi dengan tepat. Menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam risetnya "Daya Beli di Persimpangan: Antara Inflasi, Upah, dan Tekanan Rumah Tangga Brief Update - Oktober 2026", menyebut imported inflation adalah bom waktu harga pangan impor.
Dalam riset itu menyebutkan, sepanjang September 2025–Juli 2026, kurs naik 9,0% sehingga menambah sekitar 9 poin persen pada harga rupiah setiap komoditas. Tambahan ini hampir setara dengan kenaikan harga dolar gandum, kedelai, CPO, dan jagung itu sendiri.
Kenaikan biaya impor terigu dan kedelai sekitar 20,6% belum diteruskan ke konsumen. Harga eceran terigu hanya naik 0,6%, sedangkan kedelai impor justru turun 1,5%. Untuk kedelai, pemerintah menahan harga melalui Harga Acuan Penjualan, maksimal Rp11.500/kg di tingkat importir, dengan ancaman pencabutan izin impor. Akibatnya, kenaikan biaya lebih banyak ditanggung rantai pasok dan berisiko diteruskan ke konsumen bila tekanan berlanjut.
Artinya, tekanan biaya pangan impor tetap nyata. Waspadai dan antisipasi pukulan ganda imported inflation.