Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong Kementerian Keuangan untuk kembali menggulirkan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) atau electric vehicle demi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Hal tersebut ia ungkapkan setelah menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas segala macam insentif atau stimulus untuk mendorong pertumbuhan berbagai sektor di dalam negeri termasuk EV di Jakarta Pusat, Selasa (05/05/2026).
“Kita sudah bicara salah satunya soal insentif sebagai stimulus, kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan,” ucap Agus.
Pemerintah sebelumnya telah gencar memberikan berbagai insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya untuk menekan emisi karbon dan mempercepat transisi ke penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).
Tetapi saat ini, arah kebijakan mulai menyesuaikan dengan perkembangan dari situasi global terbaru, yakni menyesuaikan dengan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
“Ketika dulu sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita meng-introduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi, sekarang ada yang lebih penting dari itu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM,” jelasnya.
Sejak memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah yang memicu penutupan Selat Hormuz sehingga mengganggu jalur distribusi energi global, pasar mulai bergeser ke arah kendaraan listrik, lantaran EV dipandang sebagai alternatif yang lebih stabil dan efisien.
“Data yang saya terima dari teman-teman Gaikindo, mengatakan sejak perang Hormuz ini terjadi, orientasi market switch ke yang lebih berbasis elektrik, menghindari penggunaan BBM,” ungkapnya.
Agus menegaskan bahwa pemberian insentif dari pemerintah ini juga tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu saja, tetapi juga sebagai langkah strategis memperkuat industri dalam negeri yang mana pada akhirnya juga sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia.
“Insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka memperkuat industri kita sehingga tenaga kerja kita juga bisa terlindungi,” lanjut Agus.
Rp5 juta untuk 100 Ribu Unit
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik.
Insentif tersebut akan diterapkan sebagai bagian strategi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.
“Untuk mobil listrik, kita akan kasih subsidi 100 ribu unit pertama. Kalau habis, kita kasih lagi, begitu seterusnya. Motor listrik juga sama, 100 ribu pertama kita kasih Rp5 juta, kalau habis kita tambah lagi,” ujar Purbaya dalam keterangan di Jakarta, Senin (05/05).
Meski belum menyebut jumlah pastinya, Purbaya menyebutkan kebijakan ini akan mulai dijalankan pada Juni dan berlaku hingga Oktober 2026, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV tahun ini.
Purbaya menjelaskan, skema insentif PPN DTP masih dalam pembahasan bersama kementerian terkait.
Iamengataka, besaran insentif akan bervariasi, mulai dari 100% hingga 40%, dengan fokus utama pada kendaraan listrik berbasis baterai penuh (EV), bukan hybrid.
“Yang berbasis baterai nikel akan lebih besar subsidinya, supaya nikel kita bisa terserap,” katanya.
Ia menegaskan, detail teknis skema akan diumumkan oleh Menteri Perindustrian bersama Menko Perekonomian.
Baca juga:
Tria Dianti
Peneliti senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI) Riyanto menilai insentif EV ini efektif untuk meningkatkan permintaan dari sisi masyarakatnya untuk menggunakan kendaraan listrik.
“Insentif untuk mobil listrik saat ini sudah cukup besar. PPnBM nol persen. PPN hanya 2%, PKB dan BBNKB saat ini masih nol persen, walau ada wacana mau dikenakan juga untuk EV. Insentif EV sangat efektif untuk meningkatkan demand atau penjualan EV, insentif saat ini sudah cukup efektif,” kata Riyanto.
Minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik ini menurutnya juga masih belum terkonversi dengan baik menjadi pembelian akibat sejumlah hal. Lagi-lagi masih persoalan seputar ekosistem EV di Indonesia.
“Harga mobil listrik masih lebih mahal. Teknologi baterai masih menjadi kendala ekosistem EV, SPKLU, pasar EV bekas, dan lain-lain,” ungkapnya.
Riyanto juga belum melihat adanya tren pergeseran masyarakat dari yang berkendara menggunakan kendaraan konvensional menuju EV secara signifikan. Sebab, jenis BBM yang mengalami peningkatan harga bukan yang mayoritas dipergunakan oleh masyarakat.
“Saya belum lihat itu. Mengapa? Karena walau harga minyak dunia naik, harga Pertalite dan Pertamax kita belum naik,” ucapnya.
Faktor pendorong
Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto mengatakan subsidi kendaraan listrik untuk 100 ribu unit tersebut akan menjadi tenaga pendorong untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik.
Terlebih lagi, ujar dia, dengan kondisi ketidakpastian harga energi global yang menyebabkan harga BBM ikut melambung.
“Tren penjualan mobil listrik akan terus meningkat. Kenaikan harga BBM juga ikut menunjang kenaikan penjualan mobil listrik. Harga mobil-mobil listrik sekarang makin terjangkau, makanya penjualannya juga tambah meningkat,” ucap Jongkie.
Jongkie pun berharap insentif subsidi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam industri otomotif.
“Insentif tentu akan mendorong daya beli masyarakat. Mudah-mudahan insentif ini dapat diterima oleh masyarakat,” harapnya.
Per tanggal Senin (4/05/2026) PT Pertamina (Persero lalu juga kembali melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, setelah sebelumnya melakukan peningkatan harga di tanggal 18 April 2026.
Di kawasan DKI Jakarta, kenaikan tajam terjadi pada Pertamina Dex yang pada awalnya dijual seharga Rp23.900 kini menjadi Rp27.900 per liter. Dexlite juga naik dari Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter, dan Pertamax Turbo dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter.
Insentif yang digelontorkan oleh pemerintah ini salah satunya adalah untuk mengurangi penggunaan BBM tersebut.
Seorang pekerja asal Kota Tangerang Selatan, Nabil Rakhmatullah (26), mengaku mulai mempertimbangkan untuk menggunakan kendaraan listrik imbas kenaikan harga BBM nonsubsidi. Apalagi dengan adanya insentif yang dikucurkan oleh pemerintah tersebut.
“Sangat mempertimbangkan alias tertarik. Secara jangka panjang, biaya operasional dan perawatan yang lebih efisien terasa jauh lebih masuk akal untuk menjaga stabilitas pengeluaran bulanan khususnya dengan menggunakan motor listrik,” ucap Nabil.
Nabil sehari-harinya menggunakan kendaraan roda dua konvensional untuk menempuh perjalanan. Insentif yang ditawarkan oleh pemerintah untuk subsidi motor listrik tersebut pun dinilai cukup menggiurkan.
“Cukup menarik, tapi masih ada hambatan. Subsidi tersebut jelas langkah awal yang bagus dari pemerintah,” lanjutnya.
Namun demikian, ia mengkhawatirkan soal ekosistem EV di Indonesia yang masih memiliki persoalan mendasar yang belum terjawab yaitu terkait insfrastruktur pengisian daya. Ia juga berharap subsidi yang diberikan oleh pemerintah semakin besar jumlahnya, agar masyarakat semakin tertarik untuk membeli kendaraan listrik, mengingat harga kendaraan listrik khususnya mobil masih terbilang cukup tinggi.
“Selain nominal subsidi, ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang merata juga jadi faktor penentu apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan kenyamanannya. Harapannya subsidi mobil listrik ditambah lagi ya supaya meringankan beban biaya pembelian,” harapnya.
Feby Febriana Nadeak turut berkontribusi dalam artikel ini. Artikel ini juga telah diupdate pukul 17:00 dengan menambahkan sejumlah komentar dari Pakar Otomotif, Warga dan Gaikindo.
