Indonesia ingin menjadi negara maju pada tahun 2045, saat kemerdekaan RI mencapai usia 100 tahun. Dengan menjadi negara maju, ditargetkan penduduknya sudah memiliki pendapatan di atas Rp 300 juta per kapita per tahun. Di sini dibutuhkan strategi untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus melakukan transformasi struktur ekonomi, dengan fokus meningkatkan kontribusi sektor industri manufaktur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sektor industri manufaktur yang unggul harus dibangun dengan berbasis pada riset dan inovasi.
Akan tetapi, rendahnya inovasi masih menjadi persoalan besar bangsa ini. Data Global Innovation Index (GII) 2025 yang dikeluarkan World Intellectual Property Organization (WIPO) menunjukkan Indonesia berjuang keras menciptakan banyak inovasi untuk mendukung pembangunan.
Tahun 2025, posisi Indonesia dalam GII berada di peringkat 55 di antara 139 negara, turun 1 peringkat dibandingkan tahun 2024. Posisi tersebut sudah lebih baik dibandingkan 5 tahun lalu yang masih di peringkat 87 (2021). Di antara negara-negara ASEAN, posisi Indonesia berada di bawah Singapura (peringkat 5), Malaysia (34), Vietnam (44), Thailand (45), dan Filipina (50).
Peringkat yang dicapai Indonesia ini bukan berarti bahwa Indonesia bangsa yang tidak inovatif. Tetapi, menunjukkan struktur ekonomi dan sistem yang dibangun pemerintah belum fokus atau diarahkan pada tujuan yang sering digaungkan, yakni menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Berdasarkan GII 2025, perekonomian Indonesia masih mengandalkan sektor ekstraktif dari sumber daya alam. Hal itu terlihat dari skor tingkat kompleksitas bisnis/usaha (Business Sophistcation/ BS) Indonesia yang rendah, yakni di angka 26,5. Sektor ekstraktif lebih bertumpu pada proses bisnis yang sederhana, seperti kegiatan menggali dan langsung jual. Negara yang perekonomiannya didukung oleh industri yang maju memiliki skor BS yang tinggi. Singapura, misalnya, memiliki skor BS 63, Korea Selatan dengan skor 61,2, dan Jepang dengan skor 57,8.
Selain itu, penciptaan inovasi di Indonesia tidak ditunjang oleh kegiatan riset dan pengembagan (R&D) yang memadai. Pembiayaan atau pengeluaran R&D di Indonesia hanya sebesar 0,3% dari produk domestik bruto (PDB), masih jauh dari kondisi ideal 2% dari PDB. Bandingkan dengan Singapura yang mendekati kondisi ideal (1,8%), atau dengan Korea Selatan (5%) dan Jepang (3,4%).
Dari segi sumber daya manusia yang diandalkan dapat melahirkan inovasi, jumlahnya juga minim. Jumlah lulusan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (science and engineering) hanya 19,4%. Kalah jauh dibandingkan yang dimiliki oleh Singapura (35,9%) atau Korea Selatan (30,4%). Bahkan, negara tetangga Malaysia memiliki jumlah lulusan di bidang iptek yang lebih banyak (41,1%).
Penguasaan iptek menjadi jalan untuk lahirnya inovasi-inovasi yang akan mendorong pengembangan sektor industri. Tanpa inovasi, pengembangan industri dan pertumbuhan ekonomi tidak akan progresif dan berkelanjutan. Ekosistem inovasi yang kondusif memerlukan sumber daya manusia berkualitas dan alokasi pembiayaan/investasi yang besar.
