Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan fase berikutnya dari hilirisasi nikel yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan investasi, tetapi manfaatnya juga dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara, diharapkan masyarakat lokal dapat lebih sejahtera, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, hingga memiliki keterampilan yang lebih tinggi lagi menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan, kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi nikel di salah satu daerah dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah ini terbukti berhasil menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah Maluku Utara.
“Hilirisasi telah mengubah ekonomi dari Maluku Utara. Ini berawal dari provinsi penghasil sumber daya menjadi salah satu kawasan industri dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia,” kata Sherly dalam diskusi bertema Responsible Downstreaming at Scale: Lessons from North Maluku yang digelar di Jakarta Pusat, Rabu (03/06/2026).
Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dalam beberapa waktu terakhir ini melaju dengan pesat, didorong oleh perkembangan industri pengolahan mineral dan investasi yang terus mengalir ke wilayah tersebut. Melalui hilirisasi, transformasi dari daerah penghasil bahan mentah ini menjadi pusat kegiatan industri yang menghasilkan nilai tambah dan aktivitas perekonomian baru.
Keberadaan kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) hingga perusahaan nikel berskala besar seperti PT Weda Bay Nickel atau Harita Nickel pun menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Ekspansi industri pengolahan nikel ini kemudian menempatkan Maluku Utara di dalam rantai pasok untuk industri electric vehicle (EV) ataupun baja nirkarat (stainless steel).
“Tahun lalu, pertumbuhan ekonominya 34% secara year-on-year, dan untuk kuartal I ini 19,6%. Dan itu juga menghasilkan lapangan pekerjaan, menarik investasi, pembangunan infrastruktur industri, dan juga menghubungkan Maluku Utara dengan rantai pasok kendaraan listrik dan stainless steel,” ungkapnya.
Akan tetapi, keberhasilan pembangunan di Maluku Utara ini menurut Sherly tidak boleh hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi saja. Tantangan berikutnya, adalah memastikan manfaat dari ekspansi industri dan investasi ini agar dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat setempat.
“Namun bagi saya, pertanyaan berikutnya bukan hanya seberapa besar pertumbuhan yang berhasil kita ciptakan. Pertanyaan sesungguhnya adalah seberapa besar pertumbuhan itu dinikmati oleh masyarakat lokal. Karena itu, fase berikutnya harus berfokus pada pemerataan manfaat yang lebih luas,” tegas Sherly.
Sektor pertambangan nikel di Maluku Utara sangat berpotensi. Sebab, berdasarkan data U.S. Geological Suvery (USGS), Indonesia dikatakan memiliki cadangan nikel terbesar di dunia pada tahun 2026 sebesar 62 juta ton, di mana mayoritas terletak di kawasan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku Utara.
Saat ini, dari total seluruh tenaga kerja di kawasan IWIP, 85% merupakan masyarakat asal Maluku Utara. Pemerintah pun mendorong agar peluang kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, hingga kesempatan usaha bagi pelaku ekonomi lokal semakin terbuka. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), diharapkan tenaga kerja lokal dapat naik kelas dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk kemudian mengisi posisi strategis.
“Kami berharap semakin banyak masyarakat lokal dapat naik kelas, dari pekerja dasar menuju posisi yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi. Dari operator menjadi teknisi, supervisor, insinyur, hingga manajer. Selain itu, kami juga ingin banyak pelaku usaha lokal masuk ke dalam rantai pasok industri,” katanya.
Baca juga:
Tria Dianti
Keberhasilan dari hilirisasi ini tidak semata diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi saja, melainkan lebih kepada seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, hingga keterlibatan pelaku usaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri.
Saat ini, Sherly mengungkapkan hanya sekitar 20 persen kebutuhan konsumsi di kawasan industri dipenuhi dari produksi masyarakat lokal, sementara sisanya diambil dari daerah luar. Kebutuhan konsumsi pangan sendiri di Maluku Utara bahkan mencapai sekitar Rp100 miliar per bulannya. Oleh karena itu ke depannya, pemerintah Maluku Utara menargetkan masyarakat bisa lebih berperan dan berkontribusi dalam angka dan pertumbuhan ekonomi tersebut.
“Bagi Maluku Utara, hilirisasi hanya bisa disebut benar-benar berhasil apabila tidak hanya menghasilkan peningkatan PDB, tetapi juga meningkatkan pendapatan rumah tangga, menurunkan tingkat kemiskinan, serta membuat petani dan nelayan memperoleh penghasilan yang lebih baik,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara nilai ekspor Maluku Utara periode Januari-April 2026 sebesar 5.231,53 juta dolar AS atau naik 19,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 dengan tujuan ekspor utama yaitu China, Korea Selatan dan Turki yang didominasi besi, baja, nikel dan bahan kimia
Targetnya, di tahun 2030 mendatang kesejahteraan masyarakat khususnya di Maluku Utara akan semakin meningkat, dengan lebih melibatkan masyarakat lokal dalam aktivitas perekonomian industri.
Paling mengesankan
Di kesempatan yang sama, Executive Director Nickel Producers Environmental Research Association (Nipera) Chris Schlekat menilai, perkembangan industri nikel di Maluku Utara ini merupakan salah satu yang paling mengesankan untuknya selama ia berkarier di sektor tersebut. Pembangunan kawasan industri di Maluku Utara menurutnya pun dilakukan melalui perencanaan yang terorganisasi dengan dukungan dari pemerintah sambil memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
“Saya bekerja untuk nickel institute, fasilitas produksi nikel, tambang, refinery di seluruh dunia, dan tidak pernah melihat yang sebesar dengan Weda Bay. Dan seperti yang pemerintah indikasikan, ini dilakukan secara terorganisasi dan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan,” ucap Chris.
Manajemen IWIP juga tengah menjalani proses sertifikasi Nickel Mark Responsible Sourcing Standard, dan pihak Nipera pun mengapresiasi keputusan tersebut. Nipera juga membuka ruang komunikasi dengan IWIP dan pemerintah daerah selama proses tersebut berlangsung.
“Dalam proses ini, sangat penting untuk melakukan kajian dan penelitian terkait kepatuhan terhadap standar lingkungan dan standar lainnya yang berlaku. Sebab, tidak semua standar lingkungan yang digunakan di berbagai belahan dunia memiliki kriteria yang sama. Dengan kata lain, ketika kita menjalani proses ini, penting untuk memastikan bahwa standar yang diterapkan benar-benar sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Transparansi jadi kunci penting
Sementara itu, menurut Community Outreach Coordinator at Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) Andre Barahamin, transparansi menjadi salah satu kunci penting untuk memperkenalkan wilayah Maluku Utara dan Indonesia sebagai wilayah pertambangan yang bertanggung jawab di mata dunia.
“Bagi kami, sebagai sebuah standar, transparansi merupakan cara yang sangat penting untuk membangun keterlibatan yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Melalui transparansi, komunikasi dapat berjalan lebih terbuka, kepercayaan dapat dibangun, dan berbagai pihak dapat memahami dengan lebih baik bagaimana suatu kegiatan atau proses dijalankan,” ucap Andre.
Keterbukaan informasi ini harus dipandang sebagai sebuah sarana untuk membangun kepercayaan dan memperkuat keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal.
Selain itu, audit independen terhadap perusahaan tambang juga perlu dilakukan untuk memastikan penerapan standar environmental, social, and governance (ESG) berjalan dengan baik. Dengan ini, aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki dapat menjadi acuan perusahaan untuk meningkatkan praktik pertambangan yang lebih baik lagi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik dan pemenuhan tuntutan dari pasar global.
“Tidak ada waktu untuk saling menyalahkan, karena industri ini butuh dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat, komunitas, dan para pekerja. Kita percaya bahwa dengan memiliki pihak ketiga yang independen dalam melakukan audit, itu akan membantu perusahaan tambang untuk menuju perjalanan ESG yang lebih baik ke depannya,” jelasnya.
Baca juga:
Tria Dianti
Sebelumnya dihubungi terpisah, Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengatakan, hilirisasi nikel ini merupakan sebuah ekosistem yang sangat kompleks dan perlu kerja sama yang baik antara seluruh pihak.
“Hal ini harus berjalan dengan harmonis antara 4 elemen penting, di mana tambang sebagai pemasok bahan baku, smelter/refinery sebagai pengolah bahan baku, pasar sebagai penyerap produk dan kebijakan pemerintah sebagai pengarah,” kata Arif, Rabu (06/05/2026).
Saat ini Indonesia menurut FINI sudah berada di arah yang tepat dalam melakukan hilirisasi, akan tetapi perlu strategi besar untuk membangun fondasi yang kuat.
“Hilirisasi tidak dapat berjalan dengan pendekatan kebijakan yang membebani sisi hilir secara berlebihan. Keberhasilan hilirisasi hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai nilai tetap berada dalam kondisi ekonomis dan kompetitif,” ujarnya.
