Indonesia boleh saja dikenal sebagai negeri agraris, tapi urusan susu segar masih jauh dari kata mandiri. Dari gelas yang diminum jutaan keluarga setiap hari, tiga perempatnya masih bergantung pada pasokan impor.
Kondisi ini membuat pemerintah kini mencoba membalik keadaan dengan mendorong peternak untuk menambah populasi sapi perah, termasuk melalui impor indukan sapi sebagai langkah mempercepat peningkatan produksi domestik.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian (Kementan) Makmun mengatakan upaya pengembangan sapi perah mencakup peningkatan populasi ternak dan perbaikan produktivitas.
"Kalau di negara-negara lain produksinya ada di atas 30 (liter per hari), kita ingin produktivitas peternak kita yang saat ini masih di bawah 20 liter per hari, itu meningkat menjadi di atas 20, mudah-mudahan bisa 25 (liter per hari)," katanya dalam konferensi pers Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (02/06/2026).
Berdasarkan data pemerintah, Makmun menjelaskan produksi susu segar dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20%-25% kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi sekitar 75% kebutuhan susu nasional.
Selain itu, pemerintah juga mendorong perbaikan kualitas pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, serta penyediaan vaksin secara penuh bagi sapi perah guna mencegah penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Langkah tersebut dinilai penting karena target swasembada sulit dicapai apabila jumlah sapi perah tidak bertambah secara signifikan.
Makmun juga menegaskan pengembangan peternakan sapi perah kini tidak lagi bergantung pada wilayah dataran tinggi. Dengan dukungan teknologi peternakan modern, budidaya sapi perah sudah dapat dilakukan di dataran rendah sehingga membuka peluang pemanfaatan lahan yang lebih luas.
"Dulu selalu kan carinya lahan di dataran tinggi, di dataran tinggi kita tahu sekarang kan makin sulit, makin hari. Oleh karenanya sekarang tidak ada lagi kendala dengan teknologi ini, kita berproduksi, meningkatkan populasi di sapi perah, di dataran rendah," katanya.
Ketergantungan impor semakin diperparah dengan nilai tukar rupiah yang melemah ke Rp17.800 per dolar AS. Makmun mengatakan pelemahan rupiah memang menyebabkan kenaikan biaya pengadaan sapi perah impor yang selama ini banyak didatangkan dari Australia.
Meski demikian, kenaikan harga tersebut masih dalam batas yang dapat ditoleransi dan belum mengganggu program peningkatan populasi sapi perah nasional.
Menurutnya, harga sapi perah bunting impor yang tahun lalu berada di kisaran Rp45 juta per ekor saat ini memang mengalami kenaikan, tetapi masih belum mencapai Rp50 juta per ekor.
"Ada kenaikan (harga) tapi tidak terlalu jauh juga sih dari kondisi yang ada," katanya.
Masih bergantung impor
Dari sisi industri, General Manager Research and Development Indolakto, Tjatur Lestijaman, mengakui pelemahan rupiah terhadap dolar AS turut meningkatkan biaya bahan baku karena sekitar 80% kebutuhan susu nasional masih bergantung pada impor. Meski demikian, ia memastikan kenaikan biaya tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.
"Sedikit banyak memang ada pengaruh terhadap biaya bahan baku untuk Indolakto yang saya bisa wakil tetapi kami berkomitmen bahwa itu kita tidak akan 100% pass on ke konsumen, jadi kita masih melihat bahwa masyarakat perlu ada daya beli yang masih bisa terjangkau," kata ia.
Untuk meredam tekanan biaya, perusahaan menjalankan berbagai program efisiensi di fasilitas produksi dan rantai pasok. Menurut Tjatur, langkah tersebut membuat dampak kenaikan biaya akibat pergerakan kurs dapat ditekan sehingga tidak sepenuhnya tercermin pada harga produk di pasar.
Ia menambahkan peningkatan produksi susu segar dalam negeri menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dengan meningkatnya kandungan bahan baku lokal dalam industri susu nasional, dampak gejolak eksternal seperti penguatan dolar AS terhadap biaya produksi diharapkan semakin berkurang.
"Sehingga dampaknya itu kita bisa rendam tidak sampai lebih daro 10% tapi memang itu harus diimbangi dengan usaha-usaha bersama sehingga pengaruh-pengaruh eksternal seperti dolar ini di kemudian hari tidak lagi menganggu kita," katanya.
Senada, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widiastuti, mengatakan pelemahan rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dipungkiri memberikan dampak terhadap industri susu nasional yang masih bergantung pada impor.
Menurutnya, dengan produksi susu dalam negeri yang baru memenuhi sekitar 20% kebutuhan nasional, sementara 80% sisanya masih berasal dari impor, pemerintah perlu memastikan pasokan bahan baku tetap terjaga sekaligus meminimalkan dampak fluktuasi nilai tukar terhadap industri dan konsumen.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah bersama kementerian terkait, pelaku usaha, asosiasi, dan peternak tengah menyiapkan berbagai langkah jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya yang dilakukan antara lain menjaga keberlanjutan pasokan impor melalui skema kontrak pembelian jangka panjang dan melakukan diversifikasi negara pemasok.
"Ada juga efisiensi rantai pasok bagaimana kita perhitungkan rantai pasok yang bisa menekan dengan logistiknya penyimpanan dan lainnya," katanya.
Pemerintah juga berfokus pada peningkatan produksi susu dalam negeri melalui pengembangan populasi sapi perah, peningkatan produktivitas peternak, penguatan kemitraan antara industri dan peternak, serta perluasan akses pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau.
Dengan meningkatnya produksi susu domestik, industri nasional akan lebih tahan terhadap tekanan eksternal, termasuk gejolak nilai tukar dan perubahan harga komoditas global.
Harus jadi prioritas
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN), Teguh Boediana mengatakan peringatan Hari Susu Nusantara (HSN) memang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sapi perah rakyat dan meningkatkan konsumsi susu segar.
"Namun demikian sampai saat ini ketika Hari Susu Nusantara ke 18 diperingati, apa yang menjadi tujuan belum nampak secara signifikan," ujar Teguh dalam press release yang diterima SUAR di Jakarta, kemarin (1/6).
Ia mencatat, produksi susu segar dalam negeri masih sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional. Sedangkan, populasi sapi perah juga masih pada kisaran 600 ribu ekor dan rata rata pemilikan sapi perah rakyat masih sekitar 2-4 ekor.
Oleh karenanya, DPN mengusulkan enam hal kepada pemerintah.
Pertama, menetapkan usaha peternakan sapi perah khususnya peternakan sapi perah rakyat menjadi bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan.
"Kedua, pemerintah segera menerbitkan peraturan perundangan sekurang kurangnya dalam bentuk Instruksi Presiden sebagai payung hukum untuk mempercepat perkembangan peternakan sapi perah rakyat yang diyakini dapat berperan besar untuk menciptakan lapangan kerja terutama untuk generasi muda serta swasembada susu,"katanya.
Baca juga:
Gema Dzikri Harisma
Ketiga, memberi kesempatan kepada peternak sapi perah rakyat dapat ikut menikmati nilai tambah dari susu segar yang mereka produksi. Sejauh ini susu segar yang dihasilkan peternak sapi perah rakyat hanya sebagai bahan baku Industri Pengolahan Susu ( IPS) dan nilai tambah serta keuntungan dari susu segar menjadi berbagai produk susu tidak ikut dinikmati para peternak. Perlu ada keberanian politik dari Pemerintah agar peternak sapi perah dapat lebih sejahtera.
Keempat, dengan berkembangnya investasi peternakan sapi perah skala besar hendaknya diatur agar terjadi kemitraan yang ideal dengan peternak sapi perah rakyat. Sekurang kurangnya 20 persen sapi perah skala besar diplasmakan kepada peternak sapi perah rakyat.
Kelima, hilirisasi usaha peternakan sapi perah rakyat perlu dipacu sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Keenam, dengan pertimbangan harga sapi perah impor sangat tinggi, maka perlu ada subsidi atas harga sapi perah impor untuk peternak sapi perah dalam upaya meningkatkan skala pemilikan sapi dari para peternak," kata Teguh .
