Peternak Minta Pemerintah Stabilkan Harga Telur Nasional

Pelaku distribusi diharapkan untuk tidak lagi mempermainkan harga telur di pasar. Pengambilan margin yang berlebih ini justru semakin menekan kondisi para peternak.

Peternak Minta Pemerintah Stabilkan Harga Telur Nasional
Warga mengumpulkan telur di kandang peternakan ayam Desa Mojotengah, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/5/2026). (ANTARA FOTO/Syaiful Arif/nz)
Daftar Isi

Pelaku usaha peternakan mendesak pemerintah segera menstabilkan harga telur ayam di tingkat peternak yang belakangan ini jatuh anjlok di bawah harga acuan pembelian (HAP) pemerintah.

Harga telur di tingkat peternak diketahui kini berada di level Rp22.500 per kilogram. Padahal, HAP yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat produsen atau peternak berada di angka Rp26.500 per kilogram.

Menurut kalangan peternak, penurunan harga bukan semata karena melemahnya permintaan konsumen, melainkan dipengaruhi faktor distribusi di tengah kondisi produksi telur nasional yang sedang melimpah.

Ketua Umum Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Herry Dermawan, menyoroti selisih harga yang cukup besar antara harga telur di tingkat peternak dengan harga di tingkat konsumen yang berkisar di harga Rp30.000 per kilogram. Kondisi tersebut pun menunjukkan harga yang terjadi saat ini bukanlah harga yang wajar.

“Jadi memang harga telur juga ayam itu sangat sensitif terhadap isu. Oleh karena itu tadi di rapat disepakati bahwa middleman-middleman ini mulai saat ini harus sadar, mulai besok akan dikejar oleh Bapanas (Badan Pangan Nasional) dan kita minta bantuan dari Satgas Pangan supaya tidak mempermainkan harga ini, ini harga gak wajar,” ucap Herry dalam acara Rapat Perunggasan Nasional Khusus Kondisi Harga Telur pada di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (12/05/2026).

Peternak pun saat ini dikatakan merugi akibat harga telur yang berada di bawah biaya produksi. Kondisi ini menjadi alasan para pelaku usaha peternakan meminta pemerintah untuk segera turun tangan melakukan stabilisasi harga telur nasional agar para peternak rakyat nasional tidak semakin tertekan.

“Biaya produksi Rp24.000 lah, iya (rugi), makanya sampai ke sini kita,” ungkapnya.

Herry meminta para pelaku distribusi atau yang disebut sebagai middleman ini untuk tidak lagi mempermainkan harga telur di pasar. Pengambilan margin yang berlebih ini justru semakin menekan kondisi para peternak.

“Para middleman ini ayok mulai detik ini segera tentukan harga aslinya, jangan main-main dan ini termasuk bahan pokok penting yang dilindungi oleh pemerintah,” tegasnya.

Pasokan telur melimpah

Direktur Jenderal PKH Kementan Agung Suganda, mengungkapkan anjloknya harga di bawah HAP ini dipicu oleh tingginya ketersediaan pasokan nasional yang pada tahun ini saja diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton.

Harga telur ayam di tingkat peternak saat ini masih bervariasi di tiap daerah. Agung menyebut harga telur di sentra produksi di daerah Pulau Jawa cenderung lebih rendah seperti di Jawa Timur di kisaran Rp22.500/kg, Jawa Tengah sekitar Rp23.000/kg, dan Jawa Barat yang sedikit lebih tinggi. Namun secara rata-rata nasional, harga telur berada di kisaran Rp24.500/kg.

“Tentu kondisi ini sangat tergantung dari mekanisme pasar, oleh karena itu maka tadi sudah disepakati juga oleh teman-teman asosiasi, untuk bersama-sama menjaga agar harga ini menuju pada harga acuan di tingkat produsen yang sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Bapanas yaitu di angka Rp26.500 per kilo,” kata Agung.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Di satu sisi, terjadi surplus telur. Kebutuhan domestik dikatakan oleh Agung berada di kisaran 6 juta ton, sehingga terdapat surplus sekitar 800 ribu ton atau sekitar 13% dari kebutuhan nasional. Meski demikian, ia menilai surplus tersebut masih relatif terkendali lantaran pemerintah saat ini juga terus berupaya untuk mendorong ekspor telur.

“Kalau kita lihat saat ini memang ketersediaan atau produksi telur kita cukup tinggi, di tahun 2026 ini proyeksi kita di angka 7,3 juta ton setahun, kebutuhan kita di angka sekitar 6 juta sekian sehingga masih ada surplus sekitar 800 ribu ton atau kurang lebih sekitar 13% dari kebutuhan nasional. Tentu surplus ini masih relatif kecil karena kita juga mendorong ekspor kemudian kita juga masih menghadapi tantangan,” ungkapnya.

Direktur Jenderal PKH Kementan Agung Suganda saat diwawancara usai Rapat Perunggasan Nasional Khusus Kondisi Harga Telur di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (12/05/2026).(Foto:Gema/suar.id).

Mengenai tantangan disparitas ketersediaan dan harga telur di sejumlah wilayah dengan produksi yang relatif kecil, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha juga sudah membagi peran untuk menjaga stabilisasi harga dan memperkuat distribusi telur dari daerah yang mengalami surplus ke daerah yang masih defisit.

Fluktuasi harga telur ini disebut merupakan siklus yang kerap berulang di sektor peternakan. Harga telur di tahun sebelumnya juga dikatakan masih cukup bagus dan relatif stabil.

“Memang karena atensi dan minat dari para pelaku untuk membangun peternakan ayam ini semakin tinggi karena ada program MBG (Makan Bergizi Gratis) sehingga populasi ayam petelur kita di tahun 2026 ini peningkatannya cukup signifikan,” jelas Agung.

Harga telur di tingkat peternak ini terbentuk melalui mekanisme pasar, lantaran sekitar 98% usaha ayam petelur di Indonesia dijalankan oleh peternak rakyat. Kondisi tersebut membuat persaingan harga di tingkat produsen sangat ketat.

Lonjakan populasi ayam petelur yang angka peningkatannya hampir 30% ini menjadi pemicu anjloknya harga telur ayam di tingkat peternak. Kondisi genetik ayam nasional juga disebut semakin bagus dan tingkat kesehatan produksinya juga konsisten.

“Sebetulnya bagus, ini hal positif, tetapi harus diimbangi dengan harga di tingkat peternak yang juga memberikan keuntungan bagi peternak, kalau tidak ya peternaknya jadi bangkrut, sementara harga di tingkat konsumen itu relatif stabil sebetulnya,” lanjutnya.

Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga tersebut adalah dengan memfasilitasi dan mendorong distribusi telur dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.

“Jadi sebetulnya harga yang menjadi masalah itu di daerah sentra produsen, 63% produksi telur kita itu ada di Pulau Jawa, dan tadi kalau secara rata-rata nasional harga kita masih mengikuti harga acuan tidak terlalu jauh, tapi kalah bicara harga di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu memang agak jauh dari harga acuan karena 63% produksinya ada di Jawa, ini sebetulnya kelebihan 13% ini harus kita dorong untuk distribusikan ke daerah-daerah yang masih defisit,” ujar Agung.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa pihaknya juga sudah memperhatikan kondisi ini. Selanjutnya, Bapanas akan mendata para distributor telur ayam di Tanah Air sebagai upaya untuk menata di tingkat tengah dari sisi hulu ke hilirnya.

“Kami akan mengeluarkan edaran sehingga harga beli telur di tingkat produsen minimal 25, ini salah satu cara juga, tentu middleman ini harus kita tata, jadi selama ini hulu kita tata, hilir kita tata, nah tengah-tengah ini harus kita cari datanya,” tambah Ketut.

Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cecep Muhammad Wahyudi di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (12/05/2026).(Foto:Gema/suar.id).

Dari dunia usaha, Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cecep Muhammad Wahyudin menegaskan bahwa pihaknya juga terus menggenjot upaya untuk mempercepat pengembangan peternakan rakyat bersama dengan pemerintah. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh Kadin.

“Setahun lalu Kadin melakukan kunjungan ke Singapur, kami menjajaki kemungkinan pasar ekspor ke Singapur untuk telur, karena memang Singapur selama ini sumber utamanya dari Malaysia dan beberapa negara Asia lainnya. Kadin bersama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi terus menggenjot upaya bagaimana mempercepat dan memperbesar peternak rakyat,” ucap Cecep.

Terkait dengan kabar bahwa Kadin menggandeng investor China untuk pemenuhan telur MBG, Cecep menegaskan bahwa perusahaan tersebut baru melakukan audiensi dengan Kadin dan tidak akan menjadi integrator dalam industri peternakan ayam petelur Tanah Air.

Informasi mengenai rencana investasi investor China di sektor peternakan ayam Indonesia menurutnya masih terlalu dini dan berkembang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kadin sebagai wadah pelaku usaha pun terbuka untuk menerima siapa pun yang ingin menjajaki peluang bisnis di Indonesia.

“Jadi masih tahap sosialisasi, tidak ada rencana pengembangan sampai sebesar apa yang diberitakan. Kadin tentu sangat memahami supply demand-nya seperti apa, kondisinya seperti apa, karena selama ini Kadin bersama dengan beberapa kementerian khususnya Kementerian Pertanian ini terus melakukan komunikasi, jadi kami paham betul mana yang harus kami push mana yang tidak,” tegasnya.

Artikel ini akan terus diupdate

Baca selengkapnya

Ω