Pasar modal Indonesia dinilai tengah menghadapi krisis kepercayaan yang semakin dalam. Tekanan tersebut tercermin dari keluarnya investor asing secara besar-besaran, menurunnya aktivitas investor ritel domestik, hingga pelemahan rupiah yang terus berlanjut di tengah reli pasar emerging market global. Reformasi tata kelola pasar modal yang tengah dan terus berjalan diharapkan bisa memulihkan lagi kepercayaan.
Managing Director Samuel Sekuritas Indonesia Tae Yong Shim mengatakan kondisi pasar Indonesia saat ini berbeda dibanding mayoritas negara berkembang lain yang justru menikmati arus masuk modal asing dan penguatan indeks saham
"Indonesia kini jelas dalam pengecualian. Ini sangat berbeda dengan pasar modal di negara lain," ujar Shim dalam acara Media Connect Samuel Sekuritas, Kamis (7/5/2026).
Menurut dia, ketika pasar negara berkembang global berhasil pulih dari tekanan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia justru tertinggal dan bergerak ke arah sebaliknya.
Hingga akhir April 2026, kata Shim, indeks MSCI Emerging Market tercatat menguat sekitar 14% secara year-to-date, sedangkan pasar saham Indonesia masih terkoreksi hampir 4%.
Padahal, menurut dia, saat ini sedang terjadi rotasi global ke aset negara berkembang. Emerging market bahkan mampu mengungguli pasar negara maju.
“MSCI World yang merepresentasikan developed market hanya naik sekitar 5,5%. Artinya emerging market outperform sekitar 8,5 percentage points. Namun Indonesia tampaknya tidak menikmati siklus ini,” jelasnya.
Ia menyebut negara-negara seperti Brasil, Taiwan, Thailand, hingga Korea Selatan mulai menikmati penguatan pasar. Sebaliknya, Indonesia justru mengalami tekanan yang semakin besar, baik di pasar saham maupun nilai tukar.
Asing keluar nyaris sebanyak era pandemi
Shim menilai salah satu sinyal paling kuat dari melemahnya kepercayaan investor terlihat dari derasnya arus keluar modal asing dari pasar saham domestik. Dalam empat bulan pertama tahun ini, kata dia, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih saham Indonesia sebesar USD2,9 miliar. Angka tersebut hampir menyamai aksi jual pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 yang mencapai sekitar USD3,2 miliar.
"Padahal baru empat bulan berjalan di tahun ini. Tapi kita mencatat penjualan asing hampir sebanyak pandemi Covid-19," ujarnya.
Menurut dia, yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya nilai outflow, tetapi jenis aset yang mulai dilepas investor asing. Shim mengatakan investor asing kini mulai menjual saham-saham perbankan, yang selama ini dianggap sebagai aset paling bernilai dan paling strategis di pasar modal Indonesia.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti seseorang yang mulai menjual barang paling penting yang dimilikinya. Tekanan juga terjadi di pasar obligasi pemerintah. Kepemilikan asing pada surat berharga negara (SBN) kini turun menjadi sekitar 12,6%, level terendah sejak 2006.
Menurut Shim, kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan struktural terhadap persepsi investor global terhadap Indonesia. Tak hanya investor asing, Shim menilai investor ritel domestik juga mulai meninggalkan pasar saham Indonesia.
Hal itu tercermin dari penurunan signifikan nilai transaksi harian, khususnya di broker yang berbasis investor ritel.
Ia mencontohkan nilai transaksi harian yang sebelumnya sempat mencapai sekitar Rp7 triliun pada Januari kini turun menjadi hanya sekitar Rp3 triliun pada April. Broker ritel seperti Stockbit dan Mirae Asset Sekuritas juga mengalami penurunan aktivitas transaksi yang cukup tajam.
Penurunan aktivitas tersebut, ujarnya, tidak terlepas dari meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kondisi pasar, termasuk langkah regulator yang memperketat pengawasan terhadap dugaan manipulasi saham.
Ia menilai penegakan aturan memang penting, tetapi pasar Indonesia yang masih dangkal juga membutuhkan basis investor yang kuat untuk menjaga likuiditas transaksi.
MSCI dan persoalan kepercayaan pasar
Lebih lanjut, dia juga menyinggung keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang masih mempertahankan status evaluasi terhadap pasar Indonesia.
MSCI sebelumnya menyoroti persoalan transparansi, investability, dan struktur free float emiten di pasar modal Indonesia.Menurutnya, masalah tersebut kini menjadi salah satu faktor utama yang membebani persepsi investor global terhadap Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa MSCI pada dasarnya menuntut kejelasan mengenai struktur kepemilikan saham dan tingkat free float riil di pasar. Persoalan itu terutama menyangkut emiten-emiten dengan kepemilikan terkonsentrasi pada kelompok pengendali atau keluarga.
Terkait reformasi yang telah diumumkan regulator, imbuhnya, sejauh ini memang mendapat respons positif, tetapi belum cukup untuk memulihkan kepercayaan pasar sepenuhnya.
Dia menyebut bahwa ketidakpastian terkait implementasi aturan free float dan High Shareholder Concentration (HSC) masih menjadi sumber kekhawatiran investor.
Shim menegaskan bahwa saat ini pasar membutuhkan kepastian arah kebijakan dan perbaikan struktural yang lebih mendalam untuk memulihkan kepercayaan investor, baik asing maupun domestik.
Tanpa perbaikan tersebut, ia menilai tekanan terhadap pasar saham dan rupiah berpotensi berlanjut dalam jangka menengah.
“Pasar membutuhkan resolusi yang jelas. Kalau tidak, tekanan terhadap pasar Indonesia akan terus berlanjut,” tutur Shim.
Reformasi jangan hanya demi MSCI
Dihubungi secara terpisah, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, mengatakan persoalan utama dalam rencana peningkatan free float bukan terletak pada besaran persentase, melainkan pada desain kebijakan dan kualitas pelaksanaannya di pasar.
Menurut dia, reformasi tersebut seharusnya tidak diposisikan sebagai respons jangka pendek untuk meredam tekanan dari MSCI, melainkan menjadi bagian dari pembenahan struktural pasar modal domestik.
Ia menilai peningkatan free float memang dapat dipahami dari sisi kebutuhan pasar untuk memperkuat transparansi, likuiditas, dan daya tarik Indonesia di mata investor global. Namun, menurutnya, pendekatan yang terlalu administratif justru berisiko mengabaikan akar persoalan di pasar saham domestik.
Dia juga menyoroti bahwa tidak semua emiten dengan free float di bawah 15% memiliki kualitas buruk atau bermasalah secara fundamental. Sejumlah perusahaan, kata dia, justru masih memiliki kinerja yang baik meski struktur kepemilikannya terkonsentrasi pada pemegang saham tertentu.
Sebaliknya, persoalan yang lebih mendesak terlihat pada saham-saham berharga rendah dengan likuiditas semu dan volatilitas tinggi yang kerap menyulitkan investor keluar dari pasar secara wajar.
“Jika esensinya adalah memperbaiki kualitas likuiditas dan price discovery, maka kebijakan tidak boleh berhenti pada compliance angka, tetapi harus menyentuh isu pengawasan, transparansi kepemilikan, dan integritas perdagangan,” jelas Liza.
Menurut Liza, kebijakan free float 15% perlu diimplementasikan melalui pendekatan bertahap atau phased approach agar tidak memicu tekanan jual besar-besaran di pasar.
Ia mengusulkan masa transisi selama tiga tahun dengan sejumlah alternatif mekanisme yang tetap berbasis pasar dan mempertimbangkan stabilitas harga saham.
Salah satu pendekatan yang dinilai dapat dipertimbangkan adalah pemberian ruang bagi aksi buyback yang dilakukan secara transparan ketika valuasi saham berada pada level terdiskon. Saham hasil buyback tersebut kemudian dapat dilepas kembali secara bertahap ketika harga telah mencerminkan fundamental perusahaan.
Pendekatan tersebut, kata dia, dapat membantu emiten memenuhi target free float tanpa menciptakan kelebihan pasokan saham (oversupply) yang berpotensi menekan harga secara tajam.
Ia turut mengusulkan mekanisme auction-based divestment yang dilakukan secara terbuka untuk meminimalkan persepsi adanya keuntungan bagi pihak tertentu atau insider advantage.
Di sisi lain, Liza menilai penguatan peran market maker juga menjadi bagian penting dalam reformasi pasar modal, terutama untuk memastikan tersedianya likuiditas dua arah yang nyata dan bukan sekadar transaksi artifisial.
“Tujuannya sederhana, meningkatkan real liquidity tanpa menciptakan guncangan struktural baru,” ujarnya.
Menurut dia, Indonesia perlu menunjukkan kepada investor global bahwa reformasi pasar modal dilakukan secara matang dan bukan sekadar window dressing untuk memenuhi tuntutan lembaga indeks global.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan yang terlalu agresif tidak sampai mengganggu minat perusahaan domestik untuk melantai di bursa.
Liza menilai peningkatan free float dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki kualitas IHSG dan memperkuat daya tarik pasar modal Indonesia dalam jangka panjang.
Namun, apabila implementasinya dilakukan tanpa memperhatikan dinamika likuiditas dan kestabilan harga, reformasi tersebut justru berpotensi memicu volatilitas baru di pasar.
“Esensinya bukan memuaskan tuntutan asing semata, melainkan memastikan bahwa reformasi ini benar-benar memperkuat struktur pasar domestik secara berkelanjutan,” ucapnya.
Baca juga:
Uswatun Hasanah
PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI) menyatakan porsi kepemilikan publik atau free float saham perseroan saat ini masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal.
Manajemen juga menegaskan belum memiliki rencana aksi korporasi terkait penyesuaian free float, meski perhatian pasar meningkat terhadap ketentuan MSCI mengenai batas minimum free float sebesar 15 persen.
Direktur Utama KOCI, Kan Eddy, mengatakan jumlah saham perseroan saat ini telah mencapai lebih dari 44 miliar lembar dengan porsi kepemilikan publik sebesar 10,19 persen. Menurut dia, perseroan akan mengikuti perkembangan regulasi terbaru yang diterapkan oleh otoritas maupun ketentuan indeks terkait.
“Perseroan menyampaikan bahwa porsi free float saham KOCI saat ini masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ke depan, perseroan akan melakukan penyesuaian mengikuti regulasi terbaru yang diterapkan oleh otoritas maupun ketentuan indeks terkait,” kata Eddy kepada SUAR.
Bergerak dinamis
Dalam jumpa pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pasar modal dalam negeri bergerak dinamis pada triwulan I 2026 seiring peningkatan ketidakpastian global.
IHSG ditutup pada level 7.048,22 per 31 Maret 2026, mengalami koreksi secara qtq sebesar 18,49% namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara yoy.
Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan dan per 5 Mei 2026 ditutup pada level 7.057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara mtd.
Penghimpunan dana oleh korporasi domestik di pasar modal juga tetap kuat. Hingga 5 Mei 2026, nilai penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp59,35 triliun secara ytd. Capaian tersebut menunjukkan terjaganya minat fundraising di pasar modal, yang didominasi oleh penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) senilai Rp58,90 triliun.
Sementara itu, jumlah investor Pasar Modal per triwulan I 2026 tercatat bertambah menjadi 24,74 juta Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 21,51% secara ytd.
