Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak terbatas dan ditutup menguat tipis 0,22% ke level 6.971,95 pada perdagangan Senin (4/5/2026). Penguatan IHSG sempat lebih tinggi di awal sesi, namun indeks kemudian bergerak loyo seiring respons pasar terhadap rilis data neraca perdagangan Indonesia periode Maret 2026 yang menunjukkan perlambatan surplus, kendati masih mencatatkan kelebihan selama 71 bulan berturut-turut.
Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan barang Indonesia pada Maret 2026 mencatat surplus sebesar US$3,32 miliar. Diketahui angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$4,33 miliar. Secara kumulatif, surplus Januari–Maret 2026 juga menyusut menjadi US$5,55 miliar, jauh di bawah capaian periode yang sama tahun 2025 sebesar US$10,91 miliar.
Penurunan kinerja tersebut dipengaruhi oleh pelemahan ekspor yang tercatat sebesar US$22,53 miliar pada Maret 2026, atau turun 3,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, impor justru meningkat menjadi US$19,21 miliar atau naik 1,51% yoy.
BPS menyebut kenaikan impor terutama berasal dari sektor non-migas dengan andil peningkatan sebesar 1,29%. Data BPS juga menunjukkan impor non-migas mencapai US$16,04 miliar atau naik 1,54% yoy, sedangkan impor migas tercatat US$3,17 miliar atau meningkat 1,34% yoy. Kondisi ini mempertegas tekanan pada keseimbangan perdagangan, meski surplus masih terjaga.
Menanggapi hal tersebut, dalam risetnya, Panin Sekuritas menilai perlambatan ekspor tidak terlepas dari faktor eksternal, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta efek high base effect akibat lonjakan ekspor tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut terjadi karena frontloading ekspor untuk mengantisipasi kebijakan tarif Amerika Serikat.
Secara bulanan, ekspor masih ditopang oleh komoditas minyak sawit, sementara impor konsumsi mengalami kontraksi akibat pelemahan rupiah dan sikap konsumsi domestik yang lebih berhati-hati. Meski demikian, impor bahan baku dan migas masih mencatat kenaikan.
“Perlu dicatat bahwa kontraksi ekspor secara tahunan ini mencerminkan high-base effect seiring pola frontloading ekspor tahun lalu demi menghindari ancaman kebijakan tarif AS,” tulis Panin Sekuritas dalam risetnya yang diterima, Senin (4/5/2026).
Di tengah rilis data tersebut, IHSG sempat menguat hingga 1% di sesi pagi dengan posisi tertinggi intraday di 7.069,69 sebelum akhirnya kehilangan sebagian momentum. Indeks bergerak dalam rentang 6.946,05 hingga 7.069,69 sepanjang perdagangan. Pada penutupan, IHSG naik 15,14 poin atau 0,22% ke level 6.971,95.
Pergerakan saham pada akhir perdagangan hari ini didominasi tren negatif. Sebanyak 357 saham melemah, 327 saham menguat dan 134 saham lainnya mendatar. Hingga penutupan, IHSG memperdagangkan 60,1 miliar lembar saham dengan frekuensi 2,4 juta kali. Adapun nilai transaksi yang dibukukan mencapai Rp21 triliun dengan kapitalisasi pasar Rp12.438 triliun.
Outflow meningkat, IHSG hadapi tekanan ganda
Di tengah dinamika tersebut, tekanan eksternal dan domestik mulai memengaruhi aliran modal di pasar keuangan Indonesia. Gejolak global yang dipicu konflik geopolitik serta meningkatnya tekanan fiskal domestik mendorong arus keluar modal asing, sehingga memperbesar risiko volatilitas IHSG dalam waktu dekat.
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menyebut kombinasi tekanan tersebut mempersempit ruang penguatan pasar saham. Menurutnya, eskalasi konflik di Timur Tengah meningkatkan aversi risiko global, yang mendorong investor mengalihkan dana ke aset yang lebih aman dan mengurangi eksposur di negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Tekanan tersebut tercermin dari depresiasi nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar AS pada akhir April 2026. Pelemahan ini terjadi di tengah meningkatnya arus keluar modal dan memburuknya neraca eksternal akibat lonjakan biaya impor energi,” kata Riefky kepada SUAR.
Tekanan terhadap nilai tukar tersebut turut mempersempit ruang stabilitas pasar keuangan. Dalam konteks pasar saham, meningkatnya ketidakpastian global dan domestik menekan permintaan terhadap aset berisiko, termasuk saham, sehingga memperbesar potensi fluktuasi IHSG.
Di sisi kebijakan, Bank Indonesia dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga energi global. Keterbatasan ruang pelonggaran moneter membuat suku bunga berpotensi bertahan tinggi lebih lama, yang pada akhirnya meningkatkan biaya pendanaan dan menekan valuasi saham.
Selain faktor eksternal, persepsi terhadap fundamental fiskal domestik juga menjadi perhatian investor. Riefky menilai meningkatnya beban subsidi energi, ketidakpastian arah kebijakan, serta isu keberlanjutan fiskal telah memicu penurunan outlook oleh lembaga pemeringkat internasional.
Dari sisi eksternal, lonjakan harga minyak memperbesar tekanan terhadap neraca perdagangan migas Indonesia.
“Sebagai negara net importir minyak, kenaikan harga energi meningkatkan beban impor dan menekan surplus perdagangan yang selama ini menopang stabilitas pasar keuangan,” jelasnya.
Baca juga:
Uswatun Hasanah
Meski demikian, dampak terhadap pasar saham tidak merata. Riefky mencatat saham berbasis komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) berpotensi diuntungkan dari kenaikan harga global. Sebaliknya, sektor yang sensitif terhadap suku bunga dan bergantung pada impor, seperti manufaktur, transportasi, dan properti, cenderung menghadapi tekanan lebih besar.
“Kondisi ini menciptakan fragmentasi di pasar saham, di mana pergerakan IHSG tidak lagi seragam, melainkan ditopang oleh sektor-sektor tertentu di tengah pelemahan sektor lainnya,” ujarnya.
Dengan kombinasi tekanan global, risiko fiskal, dan keterbatasan ruang kebijakan moneter, pasar keuangan Indonesia diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif.
“Dengan meningkatnya risiko eksternal, tekanan fiskal, serta keterbatasan ruang kebijakan moneter, arah pasar saham ke depan diperkirakan akan cenderung volatil dengan bias melemah,” pungkasnya.
Triple Risk hantui fiskal dan pasar keuangan
Sejalan dengan itu, tekanan global juga memperbesar risiko terhadap ketahanan fiskal Indonesia. Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa Pujarama, menilai ruang fiskal saat ini menghadapi tekanan berlapis, mulai dari defisit yang mendekati batas, peningkatan beban utang, hingga lonjakan belanja subsidi energi.
Menurut Riza, bahkan sebelum eskalasi ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat, kondisi fiskal domestik sudah menunjukkan keterbatasan ruang. Hal ini tercermin dari kesenjangan antara pendapatan negara dan belanja yang terus melebar, terutama setelah berakhirnya periode lonjakan harga komoditas energi pada 2021–2023.
“Ketika terjadi penurunan harga minyak dan energi global yang merupakan komoditas ekspor Indonesia, perpajakannya turun, dan belanjanya tetap naik, tidak ikut turun,” kata Riza.
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025 tercatat sebesar 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB), mendekati ambang batas regulasi. Di sisi lain, keseimbangan primer masih berada di level negatif, yang berarti pemerintah masih harus berutang untuk membayar bunga utang.
Tekanan semakin meningkat dengan besarnya kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo pada 2025 dan 2026. Riza mencatat porsi belanja bunga utang mendekati 20% dari total belanja pemerintah pusat. Sementara itu, belanja pegawai dan belanja barang masing-masing juga mendekati 20%, sehingga sekitar 60% anggaran terserap untuk kebutuhan operasional.
“Belanja modal kita terus turun porsinya, sehingga ruang untuk meningkatkan multiplier effect menjadi terbatas,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, kenaikan harga minyak dunia memperbesar beban subsidi energi. Dengan asumsi harga minyak dalam APBN sebesar US$70 per barel, realisasi Indonesian Crude Price (ICP) yang mencapai US$102 berpotensi mendorong tambahan kebutuhan subsidi hingga sekitar Rp219 triliun.
Selain itu, kenaikan imbal hasil surat utang negara (SBN) dan depresiasi nilai tukar rupiah turut memperberat beban fiskal. Menurut Riza, peningkatan yield membuat biaya utang menjadi lebih mahal, sementara pelemahan rupiah memperbesar risiko terhadap kewajiban pembayaran utang luar negeri.
“Dengan peningkatan yield dan depresiasi rupiah, beban bunga utang ke depan akan semakin meningkat,” ujarnya.
Kondisi ini juga berdampak pada pasar keuangan. Tingginya yield obligasi pemerintah Indonesia dibandingkan negara kawasan dinilai mencerminkan meningkatnya premi risiko, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi investor terhadap aset domestik.
Riza menambahkan, kombinasi tekanan dari nilai tukar, kenaikan yield, dan lonjakan harga minyak menciptakan risiko berlapis terhadap fiskal.
“Kita menghadapi triple risk, dari SBN 10 tahun yang naik, nilai tukar yang melemah, dan ICP yang meningkat, yang semuanya mendorong defisit,” ujarnya.
Di sisi lain, tekanan terhadap kelompok masyarakat menengah juga menjadi perhatian, terutama akibat kenaikan harga energi non-subsidi yang berpotensi menekan konsumsi dan berdampak pada penerimaan pajak, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN).
Dalam kondisi tersebut, ia menekankan pentingnya disiplin fiskal dan penyesuaian kebijakan untuk menjaga stabilitas. Pemerintah dinilai perlu mengevaluasi prioritas belanja, meningkatkan efisiensi, serta memperbaiki sistem subsidi agar lebih tepat sasaran.
