Hadapi Perubahan Iklim, Pemda Diminta Tingkatkan Mitigasi Bencana
Dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi sejak dini, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem.
Tambahkan SUAR ke Google
Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika cuaca ekstrem yang terjadi akibat perubahan pola musim. Pasalnya, perubahan cuaca yang sulit diprediksi dapat meningkatkan potensi terjadinya berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga kekeringan.
Wamenko Pangan Hanif Faisol mengatakan, kesiapsiagaan tersebut perlu dilakukan melalui penguatan sistem pemantauan dan peringatan dini di masing-masing daerah. Pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan informasi mengenai potensi cuaca ekstrem dapat diterima masyarakat secara cepat dan akurat, sehingga langkah antisipasi dapat segera dilakukan.
“Selain itu, pemerintah daerah perlu memetakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Pemetaan tersebut penting untuk menentukan langkah mitigasi, termasuk penyiapan jalur evakuasi, tempat pengungsian, serta kebutuhan logistik apabila terjadi bencana yang berdampak terhadap masyarakat,” ujar dia dalam acara “ Mayor Talk di IPB International Convention Center, Bogor, (29/9/2026).
Baca juga:
Rawan Bencana, Indonesia Perlu Perkuat Manajemen Krisis Pariwisata
Sektor pariwisata membutuhkan penguatan manajemen krisis mengingat Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam.
Deandra Syarizka
Dia menambahkan, upaya kesiapsiagaan juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Edukasi mengenai langkah menghadapi banjir, longsor, angin kencang, maupun kekeringan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami risiko di wilayahnya dan dapat mengambil tindakan yang tepat ketika kondisi cuaca memburuk.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memastikan infrastruktur pendukung memiliki kemampuan menghadapi perubahan kondisi cuaca. Pemeliharaan drainase, sungai, tanggul, jalan, serta fasilitas publik lainnya perlu dilakukan secara berkala untuk mengurangi potensi kerusakan dan meminimalkan dampak bencana terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Ia mengatakan, dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi sejak dini, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem. Koordinasi lintas sektor, pemanfaatan informasi cuaca, penguatan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan daerah menghadapi perubahan pola musim dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.
Prioritaskan Isu Perubahan Iklim
Direktur Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam mengatakan, pihaknya terus memprioritaskan isu perubahan iklim sebagai salah satu agenda penting dalam pembangunan perkotaan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tantangan yang dihadapi pemerintah kota akibat perubahan pola cuaca, kenaikan risiko bencana hidrometeorologi, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
APEKSI mendorong pemerintah kota untuk memperkuat kebijakan dan program yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan ketahanan kota terhadap berbagai risiko yang muncul akibat perubahan kondisi iklim.
“Selain kebijakan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan iklim. Pemerintah kota perlu memiliki perencanaan yang mampu mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, termasuk banjir, kekeringan, gelombang panas, dan gangguan terhadap berbagai sektor pelayanan publik,” ujar dia.
APEKSI juga mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Kolaborasi tersebut diperlukan agar berbagai program adaptasi dan mitigasi dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perkotaan.
Penguatan Sistem Peringatan Dini
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan pihaknya terus menyoroti perubahan iklim yang berdampak terhadap dinamika cuaca dan iklim di Indonesia. Perubahan tersebut dapat terlihat dari meningkatnya kejadian cuaca ekstrem serta perubahan pola musim yang berpotensi mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat.
BMKG menilai informasi mengenai kondisi cuaca dan iklim menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Data dan informasi tersebut dapat digunakan pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyusun langkah antisipasi terhadap berbagai potensi risiko.
“Dampak perubahan iklim juga dapat dirasakan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya air. Perubahan pola hujan dan peningkatan suhu dapat mempengaruhi produktivitas serta meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan,” ujar dia.
Karena itu, BMKG terus mendorong penguatan sistem peringatan dini serta pemanfaatan informasi cuaca, iklim, dan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah juga perlu menggunakan informasi tersebut untuk menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan.
Upaya menghadapi perubahan iklim membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan memperkuat pemantauan, penyediaan informasi, mitigasi, dan adaptasi, risiko dampak perubahan iklim dapat diantisipasi sehingga ketahanan masyarakat dan pembangunan nasional dapat terus diperkuat.
