Baru saja pasar modal bangkit tertatih dari vonis Morgan Stanley Capital International (MSCI) akhir Januari lalu, kini lantai bursa kembali digoyang oleh vonis lembaga pemeringkat kredit Moody's. Dampaknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun kembali jeblok.
Pada perdagangan Jumat (6/2/2026) IHSG ditutup anjlok 168,61 poin atau 2,08% ke 7.935,26. Pergerakan saham pada penutupan hari ini turut didominasi rapor merah. Sebanyak 646 saham melemah, 107 saham menguat dan 68 saham lainnya terpantau stagnan.
Melemahnya IHSG jelang akhir pekan ini disinyalir lantaran lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings pada Kamis (5/2/2026) malam yang resmi menurunkan outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Keputusan tersebut didorong oleh meningkatnya ketidakpastian dan melemahnya konsistensi kebijakan yang dinilai berisiko menggerus kredibilitas institusional pemerintah serta efektivitas pengelolaan ekonomi.
Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2 atau investment grade.
Dalam laporan terbarunya, Moody’s menilai tren kebijakan dalam setahun terakhir menunjukkan pelemahan koherensi dalam proses pengambilan keputusan serta kurang efektifnya komunikasi kebijakan kepada publik dan pelaku pasar.
Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya volatilitas di pasar keuangan, baik pada pergerakan indeks saham maupun nilai tukar rupiah. Selain itu, skor Indonesia pada sejumlah indikator global yang mengukur efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi juga tercatat menurun.
Moody’s menegaskan, apabila ketidakpastian kebijakan ini berlanjut, fondasi utama yang selama ini menopang stabilitas makroekonomi dan keuangan Indonesia berpotensi tergerus.
Pelemahan kredibilitas kebijakan dinilai dapat meningkatkan volatilitas pasar dan mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, khususnya di tengah ketatnya persaingan global memperebutkan arus modal.
Dari sisi fiskal, Moody’s menyoroti kecenderungan pemerintah yang semakin mengandalkan belanja publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Strategi tersebut dinilai memiliki risiko, mengingat basis penerimaan negara masih relatif lemah. Tanpa disertai reformasi penerimaan yang kredibel dan berkelanjutan, pendekatan ini berpotensi memperlebar defisit fiskal dan meningkatkan tekanan pembiayaan dalam jangka menengah.
Perhatian khusus juga diarahkan pada pembentukan dana kekayaan negara, Danantara. Dengan mandat pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam skala besar, Moody’s menilai masih terdapat ketidakjelasan terkait tata kelola, prioritas investasi, serta koordinasi kebijakan dengan pemerintah.
Ketidakpastian tersebut dinilai berpotensi memunculkan kewajiban kontinjensi bagi negara, terutama jika kebijakan dividen dan kesehatan keuangan BUMN tertekan.
Di sisi lain, Moody’s juga mencatat meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pertumbuhan pendapatan, prospek lapangan kerja, dan standar hidup.
Gelombang aksi protes yang terjadi sepanjang tahun lalu dinilai menambah risiko stabilitas politik domestik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi profil kredit negara.
Meski outlook diturunkan, Moody’s menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia belum mengalami perubahan yang material.
Pertumbuhan ekonomi masih diperkirakan berada di kisaran 5 persen, sementara defisit fiskal diproyeksikan tetap terjaga di bawah ambang 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Namun, Moody’s mengingatkan bahwa tanpa langkah cepat untuk memperkuat kredibilitas dan konsistensi kebijakan, stabilitas tersebut dapat berubah dengan cepat.
Ke depan, Moody’s menyatakan akan terus memantau arah kebijakan pemerintah, terutama terkait konsistensi fiskal dan moneter, tata kelola Danantara, serta dampaknya terhadap arus modal, stabilitas pasar keuangan, dan kepercayaan investor.
Fundamental ekonomi baik
Pemerintah merespons penurunan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s Investors Service dengan menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap solid dan berada di jalur pemulihan.
Meski lembaga pemeringkat tersebut mengubah outlook dari stabil menjadi negatif, peringkat utang jangka panjang Indonesia tetap dipertahankan di level Baa2, satu tingkat di atas ambang batas investment grade.
Pemerintah menilai keputusan Moody’s belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan ekonomi yang mulai menguat, sekaligus menjadi pengingat pentingnya konsistensi kebijakan dan penguatan institusi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai perubahan outlook tersebut bersifat sementara dan tidak mencerminkan risiko mendasar terhadap kemampuan Indonesia dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Ia menegaskan bahwa indikator utama yang seharusnya menjadi perhatian adalah arah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan akselerasi signifikan.
Berdasarkan data terbaru, perekonomian Indonesia tumbuh 5,39 persen pada kuartal IV 2025 dan secara tahunan mencapai 5,11 persen sepanjang 2025.
Menurut Purbaya, capaian tersebut menandai pembalikan arah ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, setelah tekanan global dan normalisasi kebijakan pascapandemi.
“Ekonomi kita sudah berbalik arah dan pemulihannya lebih cepat. Ke depan akan membaik lagi, saya pikir pertumbuhan akan lebih tinggi,” ujar Purbaya di Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).
Ia menduga laporan outlook Moody’s dirilis sebelum publikasi resmi data pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika pemulihan terkini.
Seiring waktu dan semakin kuatnya data ekonomi, Purbaya meyakini penilaian lembaga pemeringkat akan menjadi lebih positif.
“Pelan-pelan Moody’s akan melihat kondisi di sini dengan lebih fair,” ujarnya.
Purbaya menekankan bahwa dari sisi utama yang dinilai lembaga pemeringkat yakni kemampuan dan komitmen membayar utang, Indonesia masih berada dalam posisi yang kuat.
Ia menyebut defisit anggaran tetap terkendali dan pemulihan ekonomi dicapai dengan biaya fiskal yang relatif terbatas, mencerminkan disiplin kebijakan yang terjaga.
Optimisme serupa disampaikan CEO Danantara Indonesia Rosan P. Roeslani. Ia memandang penyesuaian outlook oleh Moody’s sebagai masukan konstruktif yang perlu disikapi secara institusional, bukan semata defensif.
Menurut Rosan, dipertahankannya peringkat investment grade menunjukkan kepercayaan pasar terhadap ketahanan makroekonomi Indonesia dan prospek pertumbuhan jangka panjang.
“Penyesuaian outlook ini menegaskan pentingnya penguatan fondasi kelembagaan dan konsistensi kebijakan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional,” kata Rosan dalam keterangan resmi.
Sebagai sovereign wealth fund yang baru dibentuk, Danantara berada pada fase awal pembangunan institusi. Rosan menjelaskan bahwa fokus utama saat ini bukan pada ekspansi agresif, melainkan pembentukan tata kelola yang kuat, proses investasi yang disiplin, serta manajemen risiko yang pruden dan selaras dengan praktik global. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kredibilitas Danantara di mata investor internasional, terutama di tengah sorotan lembaga pemeringkat global.
Dalam tahap awal, Danantara telah menyusun peta jalan tata kelola dengan mengacu pada standar internasional. Prioritasnya mencakup struktur pengambilan keputusan yang transparan dan berlapis, penerapan kerangka manajemen risiko terpadu, serta kebijakan alokasi modal berbasis kelayakan komersial. Rosan menegaskan setiap keputusan investasi akan mempertimbangkan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil.
Selain penguatan internal, Danantara juga berkomitmen meningkatkan standar tata kelola di seluruh portofolio Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengelolaannya. Upaya tersebut mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan disiplin korporasi guna memastikan pengelolaan aset negara berjalan optimal dan berkelanjutan.
Menurut Rosan, penguatan tata kelola BUMN menjadi elemen penting dalam menjaga kesehatan keuangan negara dan menekan potensi risiko jangka panjang yang dapat berdampak pada persepsi pasar terhadap Indonesia.
Langkah-langkah ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan Danantara tumbuh sebagai institusi yang kredibel dan dipercaya.
Ketidakpastian Kebijakan dan Risiko Tata Kelola
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan, salah satu perhatian utama Moody’s adalah wacana pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di atas batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurut Bhima, batas defisit tersebut merupakan jangkar kepercayaan investor yang tidak seharusnya diubah.
“Batas defisit di bawah 3 persen itu menjadi ambang kepercayaan, bukan hanya konstitusional tapi juga menjadi sinyal kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global,” ujar Bhima.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Selain isu fiskal, Bhima menyoroti ketidakpastian kebijakan terkait pencabutan izin 28 perusahaan yang dianggap berkontribusi pada bencana banjir di Sumatra, namun kemudian diwacanakan untuk diambil alih oleh badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan ketidakjelasan arah penegakan hukum dan tata kelola sumber daya alam.
Isu lain yang disoroti Moody’s adalah keberadaan Danantara. Bhima menyebut, perubahan regulasi yang berulang, termasuk revisi Undang-Undang BUMN, belum diiringi kejelasan tata kelola operasional, khususnya terkait kebijakan pembagian dividen BUMN.
Jika seluruh dividen dialihkan ke Danantara, ia menilai kemampuan BUMN untuk berekspansi dan memperkuat permodalan akan tertekan.
Moody’s juga mencermati meningkatnya beban anggaran dari program makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah, di tengah rasio penerimaan pajak yang masih rendah. Kondisi ini memicu kekhawatiran pelebaran defisit APBN 2026.
Meski demikian, Bhima menegaskan bahwa belum adanya penurunan peringkat utang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di kisaran 5 persen menjadi faktor penahan.
Namun, ia mengingatkan bahwa pergantian pimpinan di lembaga-lembaga strategis seperti OJK dan Bank Indonesia, serta pernyataan pejabat yang saling bertentangan, memperbesar persepsi risiko kebijakan.
Bhima menilai, catatan Moody’s sejalan dengan sinyal yang sebelumnya disampaikan MSCI terkait pasar modal Indonesia. Menurutnya, tindak lanjut cepat dari pemerintah menjadi krusial, mengingat lembaga pemeringkat lain seperti Standard & Poor’s dan Fitch akan segera melakukan evaluasi serupa.
“Bola sekarang ada di Presiden dan tim ekonominya, apakah ingin memperkuat kepercayaan investor atau justru memperbesar ketidakpastian,” kata Bhima.
Estimasi ke depan
Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Imam Gunadi mengatakan, turunnya peringkat Indonesia oleh Moody's tentu akan mempengaruhi pasar modal.
Moody’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, namun menurunkan outlook menjadi negatif karena meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan melemahnya prediktabilitas serta koordinasi pemerintah. Hal ini berisiko menggerus kredibilitas kebijakan dan kepercayaan investor, meski fundamental ekonomi masih relatif solid dengan pertumbuhan sekitar 5%, defisit fiskal terjaga di bawah 3% PDB, dan rasio utang pemerintah yang tetap rendah.
“Moody’s menyoroti risiko fiskal dari perluasan belanja sosial, basis penerimaan negara yang lemah, serta ketidakjelasan tata kelola dan mandat sovereign wealth fund Danantara yang mengelola aset BUMN besar, sementara eskalasi risiko politik dan volatilitas pasar keuangan berpotensi menekan stabilitas makro jika tidak diimbangi dengan konsistensi kebijakan yang lebih kuat,” ujaranya Minggu (8/2/2026).
Penurunan outlook sovereign Indonesia menjadi negatif oleh Moody’s berdampak langsung pada penurunan batas atas peringkat (rating cap) berbagai emiten besar, termasuk BUMN seperti Telkom, Pertamina, dan bank-bank utama (Mandiri, BRI, BNI, BCA, BTN). Bagi emiten non-BUMN seperti Indofood CBP dan United Tractors, risiko meningkat melalui ketergantungan pada stabilitas makro dan akses pendanaan.
Kondisi ini mempersempit ruang kenaikan peringkat serta membuat seluruh kelompok emiten lebih sensitif terhadap potensi penurunan peringkat lebih lanjut jika tekanan fiskal dan ketidakpastian kebijakan terus berlanjut. Selain itu, ICBP juga memiliki eksposur utang berdenominasi dolar AS yang digunakan dalam akuisisi Pinehill, sehingga pelemahan stabilitas makro, volatilitas nilai tukar, maupun kenaikan premi risiko negara berpotensi mempengaruhi ICBP.
Selain itu, ada pula sentimen pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan yang solid sebesar 5,11%, mengungguli capaian tahun sebelumnya, dengan lonjakan signifikan pada triwulan IV sebesar 5,39% (yoy) yang didorong oleh sektor transportasi dan pergudangan.
Pertumbuhan ini ditopang oleh permintaan domestik yang kuat melalui sektor jasa dan konsumsi digital, aktivitas produksi di zona ekspansi, serta investasi yang masif, termasuk lonjakan belanja modal pemerintah hingga 40,14% (yoy). Keseluruhan faktor tersebut berhasil menjaga momentum ekspansi ekonomi nasional tetap stabil hingga akhir tahun.
