Ekonomi Jangan Hanya Sekadar Tumbuh Tapi Perlu Diikuti Pemerataan dan Kesejahteraan

Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menekankan pentingnya dampak sosial sebagai ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui produk domestik bruto (PDB), tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Arsjad mengatakan, pembangunan ekonomi semestinya menghasilkan perbaikan nyata bagi kehidupan masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan pendapatan rumah tangga, hingga terbukanya kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.

“Pertumbuhan ekonomi itu penting, tetapi pertumbuhan saja tidak cukup. Kita juga harus memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh masyarakat Indonesia, di berbagai daerah dan lapisan masyarakat,” ujar Arsjad dalam peluncuran Indonesian Economic Summit (IES) 2027 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Menurut dia, pertumbuhan PDB dan indikator makroekonomi tetap penting untuk mengukur kinerja ekonomi. Namun, indikator tersebut perlu dilengkapi dengan pengukuran dampak sosial, seperti kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup, memperluas kesempatan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Arsjad menilai, dampak tersebut kerap luput dari perhatian ketika keberhasilan ekonomi terlalu berfokus pada angka pertumbuhan. Padahal, manfaat yang dirasakan masyarakat merupakan bagian penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bermakna dan berkelanjutan.

“Pertumbuhan dan kesejahteraan bukan dua agenda yang berbeda. Yang harus kita bangun adalah hubungan yang lebih kuat di antara keduanya. Ketika bisnis tumbuh, pekerja berkembang, usaha lokal mendapat kesempatan, dan keluarga memiliki pendapatan yang lebih baik, di situlah pertumbuhan mulai menjadi prosperity,” ujar Arsjad. 

Dia juga menyoroti peran sektor swasta dalam memperluas manfaat pembangunan. Menurut Arsjad, kontribusi dunia usaha tidak hanya dilihat dari keuntungan finansial dan tingkat pengembalian investasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap pekerja, komunitas, dan perekonomian secara keseluruhan.

“Sebagai pelaku usaha, kita harus menghitung tingkat pengembalian investasi dan modal. Namun, kita juga harus melihat lebih jauh dari itu,” kata Arsjad.

Dia menambahkan, dunia usaha perlu memperhatikan tiga aspek dalam pembangunan, yakni kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan inklusi, serta keberlanjutan dan ketahanan. Pendekatan tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memperluas distribusi manfaat pembangunan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai nilai industri. Arsjad mendorong perusahaan besar untuk membantu meningkatkan kapasitas pelaku usaha yang lebih kecil sehingga mereka dapat berkembang dan berpartisipasi dalam ekosistem industri yang lebih luas.

Dia mencontohkan industri kendaraan listrik yang membutuhkan berbagai komponen dan melibatkan perusahaan dengan skala berbeda. Menurut dia, ekosistem industri semacam ini dapat membuka peluang bagi perusahaan lokal untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing, sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak perusahaan nasional yang kuat.

"Kendaraan listrik itu membutuhkan komponen yang banyak sekali untuk pembangunan. Memang kalau mungkin untuk baterai tidak bisa dibangun oleh komponen UMKM, itu perusahaan besar. Tapi untuk membangun misalnya tempat duduknya, small-small things yang ada di dalam komponen kendaraan listrik bisa dilakukan oleh home industries. Ini yang kita ingin dorong," katanya.

Arsjad juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Menurut dia, penerimaan masyarakat atau social license to operate merupakan faktor penting bagi keberlangsungan kegiatan usaha.

Dia menjelaskan, perusahaan mungkin dapat memperoleh izin formal dari pemerintah, tetapi tetap menghadapi persoalan apabila tidak mampu membangun komunikasi dan bekerja sama dengan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

“Izin paling sulit untuk didapatkan dan dimiliki adalah izin sosial. Tanpa izin sosial, kita tidak bisa beroperasi,” ujar Arsjad.

Karena itu, Arsjad menilai kontribusi dunia usaha terhadap masyarakat perlu melampaui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Dampak sosial semestinya tidak diperlakukan hanya sebagai kewajiban hukum, program terpisah, atau kegiatan sampingan di luar operasional perusahaan.

“Menciptakan dampak sosial yang positif harus menjadi bagian integral dari bagaimana bisnis beroperasi, mengambil keputusan, berinvestasi, berinovasi, dan tumbuh,” katanya.

Arsjad menambahkan, perusahaan juga perlu mengembangkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan, bukan sekadar memberikan bantuan. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan taraf hidupnya.

“Bukan hanya dengan memberi, tetapi juga dengan mengembangkan kemampuan masyarakat. Mendidik mereka agar bisa menghasilkan uang, bukan sekadar memberi,” ujarnya.

Berjalan beriringan

Melengkapi Arsjad, Pendiri Wahid Foundation Yenny Wahid menilai, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan dua hal berbeda yang idealnya berjalan beriringan.  Pertumbuhan ekonomi menggambarkan membesarnya aktivitas ekonomi, sedangkan kesejahteraan tercermin dari perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Namun, keduanya tidak selalu berjalan sejalan. Karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Yenny mengatakan, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin berpotensi mengganggu keharmonisan masyarakat. Sebaliknya, perdamaian dan kohesi sosial tidak hanya menjadi indikator pembangunan sosial, tetapi juga merupakan aset ekonomi.

Menurut dia, kegiatan usaha sulit berjalan dalam situasi konflik karena investor membutuhkan stabilitas dan kepastian keamanan ketika menanamkan modalnya. Dunia usaha juga membutuhkan kepercayaan, sementara masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk berkembang bersama.

Dengan demikian, perdamaian, kohesi sosial, stabilitas, kepercayaan, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi. 

"Jadi, semua hal ini merupakan aset ekonomi. Ini bukan sekadar isu terpisah yang bisa dibahas tanpa mengaitkannya dengan pertumbuhan ekonomi," katanya. 

Yenny juga mengapresiasi pandangan Arsjad Rasjid yang menekankan pentingnya melihat dampak pembangunan di luar angka-angka ekonomi. Menurut dia, angka pertumbuhan yang tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan apabila masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, pangan bergizi, dan pembiayaan usaha.

Dia mencontohkan, pembangunan ekonomi menjadi rapuh apabila anak-anak tidak memperoleh akses pendidikan yang baik, para ibu kesulitan menyekolahkan anak atau menyediakan makanan bergizi, serta pelaku usaha kecil tidak memiliki akses terhadap modal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat berisiko sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Karena itu, pertumbuhan dan kesejahteraan perlu berjalan beriringan agar pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

"Jika kita hanya berfokus pada angka dan pertumbuhan tanpa memikirkan kesejahteraan, hal itu tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, langkah yang perlu kita ambil adalah memastikan bahwa pertumbuhan dan kesejahteraan berjalan beriringan," katanya. 

Adapun  Indonesian Business Council (IBC), sebagai asosiasi independen dan non-profit yang beranggotakan para pemimpin bisnis dan industri swasta di Indonesia, akan kembali menggelar Indonesia Economic Summit (IES) 2027 dengan fokusutama untuk mewujudkan dampak sosial nyata melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Perbaikan kesejahteraan masyarakat perlu mempertimbangkan dampak sosial nyata yang melampaui angka pertumbuhan ekonomi, termasuk, dalam hal ini, perluasan lapangan kerja, perkembangan usaha, dan peningkatan produktivitas.

Mengusung tema “From Growth to Prosperity: Social Impact Beyond Numbers,” IES 2027 akan mempertemukan pemerintah, pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas bagaimana investasi dan pertumbuhan dapat menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang lebih kuat. Peluncuran ini menjadi awal rangkaian menuju IES 2027 pada bulan April mendatang. 

CEO IBC Sofyan A.Djalil mengatakan IES 2027 akan membawa pembahasan ekonomi lebih jauh dari sekadar mengejar angka pertumbuhan.

“GDP tetap penting untuk membaca arah perekonomian, tetapi kesejahteraan tidak dapat dilihat dari satu angka saja. Kita juga perlu melihat pekerjaan yang tercipta, produktivitas, pendapatan masyarakat, kesempatan berusaha, dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Itu yang ingin kita bawa lebih kuat dalam IES 2027,” ujar Sofyan.