DPR Soroti Usulan Rp1,2 Triliun Kemendag untuk Revitalisasi Pasar

Rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelontorkan anggaran jumbo senilai Rp1,2 triliun untuk program pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat menuai kritik tajam dari sejumlah anggota Komisi VI DPR RI. Hal tersebut dikarenakan proyek pasar seringkali berakhir mangkrak atau sepi peminat.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, I Nengah Senantara, mengungkapkan bahwa pembangunan pasar dengan konsep terlalu modern sering kali tidak tepat sasaran dan berpotensi mubazir. Ia mencontohkan kondisi di sejumlah daerah seperti Denpasar dan Gianyar, di mana bangunan pasar berdiri megah tetapi sepi aktivitas jual-beli.

Kendati pemerintah mengeklaim program ini bertujuan menekan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi daerah, para legislator di Senayan meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang. Pasalnya, banyak pasar yang telah direnovasi megah justru ditinggalkan pedagang.

“Coba dipertimbangkan, ada cara lain untuk mengembangkan ekonomi rakyat, bukan dengan jalan memperbarui seperti mal. Contoh ada di Denpasar, ada di Gianyar, itu begitu megahnya bangunan, tetapi tidak ada orangnya di dalam. Justru pasarnya berkembang di pinggir jalan, mohon diperhatikan sehingga dana dari pajak ini benar-benar efektif untuk mengembangkan ekonomi rakyatnya,” kata Nengah dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Senin (31/8).

Dana revitalisasi 200 pasar rakyat ini merupakan bagian dari permohonan tambahan alokasi anggaran Kemendag untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,86 triliun.

Kemendag sendiri telah menetapkan pagu anggaran untuk TA 2027 sebesar Rp1,56 triliun, yang mana mengalami peningkatan sebesar Rp428 miliar dibandingkan pagu indikatif TA 2027.

Menurut Nengah, revitalisasi atau modernisasi pasar rakyat pun berpotensi mengubah karakter dan fungsi dari pasar rakyat itu sendiri. Ketika pasar direnovasi menjadi bangunan yang modern, tetapi sewa kios mahal, persyaratan pedagang semakin ketat, atau konsep pengelolaannya membuat pedagang kecil tersingkirkan, fungsi sosial dan ekonomi pasar rakyat itu pun kemudian berkurang.

“Di mana saja yang akan direncanakan? Karena kalau di daerah-daerah cenderung kepala daerah itu ingin berlomba-lomba membangun yang modern, padahal itu pasar rakyat, pasar tradisional, yang tentu sangat berlawanan dengan konsep pasar rakyat itu sendiri,” lanjutnya.

Senada dengannya, anggota lainnya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mufti Anam juga menaruh perhatian pada hal yang sama. Kondisi serupa pun juga dirasakan di wilayah lainnya, di mana terdapat pasar modern yang telah direnovasi di suatu daerah, namun pedagang dan juga masyarakat lebih memilih untuk melakukan aktivitas transaksinya di luar area.

“Pasar-pasar di tempat kami pasarnya bagus, baru direnovasi, tapi kosong yang ramai hanya di pinggir jalan, termasuk di kota-kota besar di Surabaya juga demikian, pasarnya bagus tapi kosong hanya di pinggir jalan saja yang ramai,” jelas Mufti.

Di tengah kebijakan pemerintah yang tengah menggalakkan efisiensi anggaran, Mufti menilai alokasi Rp1,2 triliun untuk pembangunan fisik pasar baru belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Menurutnya, pelaku pasar saat ini jauh lebih membutuhkan intervensi kebijakan yang mampu mendongkrak daya saing usaha secara riil daripada sekadar renovasi bangunan.

Termasuk rehab pasca bencana

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini diajukan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan strategis nasional, termasuk diantaranya merevitalisasi dan rekonstruksi pasar di Sumatera yang terkena dampak bencana setahun lalu.

Budi menjelaskan Rp344 miliar akan dipergunakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra, dengan target pembangunan atau revitalisasi 56 pasar rakyat serta dukungan pemulihan sarana dan layanan perdagangan lainnya di wilayah terdampak.

Kementerian Perdagangan juga memiliki kegiatan prioritas nasional lainnya, yang membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp93 miliar dari total usulan tambahan anggaran tersebut.

“Dukungan Kementerian Perdagangan terhadap prioritas nasional lainnya melalui kegiatan penguatan fasilitasi ekspor, perundingan perdagangan internasional, pengembangan UMKM ekspor, perdagangan antarwilayah, serta kegiatan strategis perdagangan lainnya sebesar Rp93,6 miliar,” jelasnya.

Sedangkan, anggaran sebesar Rp134 miliar juga akan dialokasikan untuk penguatan sistem IT dan digitalisasi perdagangan, serta Rp90 miliar untuk penguatan fungsi perwakilan perdagangan di luar negeri termasuk promosi Indonesian Trade Promotion Center (ITPC).

Lebih agresif buka pasar ekspor baru

Di tengah sorotan DPR terhadap efektivitas pembangunan fisik pasar rakyat, pemerintah juga dinilai perlu memastikan anggaran yang dialokasikan ini memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas perdagangan, salah satunya melalui penguatan akses pasar ekspor.

Terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, pemerintah perlu lebih agresif dalam membuka pasar ekspor baru sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.

“Pemerintah perlu lebih agresif membuka pasar ekspor nontradisional, mempercepat perjanjian perdagangan, membantu perusahaan memenuhi standar produk negara tujuan, dan menghubungkan industri domestik dengan rantai pasok perusahaan global,” ucap Josua, Senin (31/08/2026). 

Pasalnya, selain penguatan pasar domestik melalui pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, Kemendag juga memiliki program perdagangan luar negeri yang mencakup fasilitasi ekspor, perundingan perdagangan internasional, hingga pengembangan UMKM ekspor. Program tersebut menjadi semakin penting lantaran tantangan perdagangan ekonomi tidak hanya terletak pada aktivitas ekonomi di dalam negeri, tetapi juga pada kemampuan produk nasional dalam menembus pasar global.