Komisi XII DPR RI mendesak PT Pertamina Hulu Energi untuk mempercepat ekplorasi wilayah kerja (WK) minyak dan gas (migas) baru guna menahan laju penurunan produksi nasional yang terjadi akibat natural decline, demikian disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar di Kompleks DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (25/05/2026).
Desakan itu muncul setelah produksi di sejumlah blok strategis seperti Rokan dan Mahakam terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, kenaikan target lifting minyak 2026 juga dinilai masih terlalu kecil untuk mengejar target produksi nasional yakni satu juta barel per hari.
Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian mengatakan, dari tahun ke tahun produksi migas dari PHE terus mengalami penurunan yang salah satunya diakibatkan oleh natural decline. Oleh karena itu, ia mengusulkan sejumlah solusi untuk menahan laju penurunan produksi tersebut.
“Tentu untuk peningkatan lifting paling tidak tadi menyeimbangkan natural decline, ada optimalisasi lapangan tua, ada teknologi enhanced oil recovery. Tapi yang paling penting adalah percepatan eksplorasi wilayah kerja, ini yang saya lihat terlemah di Pertamina. Soal natural decline seharusnya harus diimbangkan dengan percepatan eksplorasi,” ucap Ramson di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Produksi minyak PHE pada tahun 2025 tercatat berada di angka 396 ribu barel per hari, menurun dari tahun 2024 yang tercatat sebesar 400 ribu barel per hari. Sementara di tahun 2025, produksi gas domestik sebesar 2.451 MMCFD, menurun dari 2024 sebesar 2.455 MMCFD.
Di tahun 2026 hingga bulan April, produksi minyak domestik mencapai 367 ribu MBOPD, dan produksi gas sebesar 2.385 MMCFD. Total secara keseluruhan, produksi migas sejauh ini tercatat sebesar 945 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD), sementara targetnya adalah 1.030. Untuk mengejar ketertinggalan, maka diperlukan langkah-langkah upaya yang ditempuh.
Memanfaatkan Sumur Idle
Menurut Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha upaya peningkatan produksi tidak cukup hanya bertumpu pada eksplorasi sumur baru, melainkan juga harus diiringi optimalisasi sumur idle, percepatan hilirisasi gas, serta penyederhanaan regulasi internal.
“Kalau sumur-sumur idle milik Pertamina ini dapat didorong untuk dikelola melalui skema BUMD atau pihak ketiga, saya kira ini akan memberi tambahan lifting yang cukup signifikan,” kata Fasha dalam siaran pers.
Menurutnya, banyak pemerintah daerah yang memiliki keinginan untuk mengelola sumur-sumur tersebut melalui skema kerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD).
Ia mencontohkan kebijakan Kementerian ESDM melalui Permen ESDM Nomor 14 yang telah membuka ruang legalisasi pengelolaan sumur rakyat dan dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan lifting nasional.
Selain optimalisasi sumur idle, ia juga menyoroti besarnya potensi gas nasional yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kebijakan hilirisasi gas melalui skema compressed natural gas (CNG) harus dipercepat agar gas alam dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan energi lokal maupun sektor industri secara lebih efisien.
Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi XII DPR RI lainnya, Sartono Hutomo, yang mengatakan ekplorasi sumur baru ini bisa menjadi salah satu solusi. Hal ini dilalukan agar PHE tidak hanya mengandalkan sumur-sumur lama yang kualitasnya sudah menurun.
“Harus ada satu langkah yang radikal, tidak hanya mempertahankan sumur-sumur yang eksisting yang sudah sepuh kita poles kita semir tapi udah ringkih hasilnya tidak bisa maksimal. Jadi harus mengeksplorasi, temuan baru, untuk bagaimana bisa mencapai target-target satu juta barel,” tambah Sartono.
Strategi mempertahankan produksi dari sumur-sumur tua menurutnya tidak akan cukup untuk mendongkrak lifting migas nasional apalagi dalam jangka panjang. Sebagian besar lapangan yang saat ini dikelola juga sudah memasuki fase penurunan produksi, sehingga terlepas dari berbagai upaya optimalisasi yang dilakukan, kapasitas produksinya akan terus menyusut dari tahun ke tahun.
Oleh karena itu, menuju target peningkatan lifting migas akan sulit tercapai apabila tidak diimbangi dengan penemuan cadangan baru melalui eksplorasi yang agresif.
“Kalau hanya mempertahankan yang selama ini sumur-sumur yang sudah tua, kita tidak bisa mengharapkan banyak bahkan akan mempercepat decline,” lanjutnya.
Tak hanya persoalan teknis di lapangan, Sartono juga menyoroti adanya kekhawatiran dari direksi atau pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap potensi persoalan hukum di kemudian hari. Kondisi ini membuat pemimpin BUMN cenderung bersikap lebih berhati-hati dan lambat dalam mengambil keputusan strategis maupun langkah inovatif.
Padahal, industri migas ini membutuhkan keputusan yang cepat, terutama dalam hal untuk mempercepat eksplorasi dan pengembangan lapangan baru.
“Ini harus menjadi concern kita semua, bahwa secara nasional harus mempunyai kebersamaan frekuensi, bahwa ini semuanya untuk nasional, tapi di satu sisi ada kendala kekhawatiran bagi pimpinan atau direksi ini untuk mengambil suatu keputusan, ini juga harus menjadi catatan,” jelas Sartono
Pertamina Hulu Energi saat ini diketahui di 5 regional dengan Regional 1 mencakup Sumatra, Regional 2 Jawa Tengah dan Jawa Barat, Regional 3 Kalimantan, Regional 4 wilayah Timur Indonesia, dan Regional 5 untuk internasional.
Sebanyak 27% WK operator di Indonesia dikelola oleh PHE, sehingga memberikan kontribusi nasional atas 65% lifting minyak domestik dan 35% lifting gas domestik di tahun 2025.
Ini sebab penurunan lifting minyak
Mengenai penurunan lifting migas pada awal tahun ini, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Awang Lazuardi, mengungkapkan penyebab dari penurunan yang terjadi. Mulai dari kebocoran pipa transportasi gas, usia sumur yang tua, hingga gejolak geopolitik di Timur Tengah pun menjadi penyebab utamanya.
“Di awal tahun terutama di blok kita yang di Rokan mengalami kendala supply gas karena masalah kebocoran di pipa transportasi gas Indonesia yang sempat berlangsung lebih dari 20 hari, itu yang menyebabkan average produksi minyak kita terutama di Rokan menurun cukup tajam,” jelas Awang.
Selain itu, salah satu WK yakni di Banyu Urip juga mengalami kendala terkait dengan isu peningkatan produksi gas dengan keterbatasan fasilitas. Faktor geopolitik juga menjadi salah satu hambatan yang memberikan dampak besar.
“Dengan adanya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, kita mempunyai lapangan di Irak namanya West Qurna. Beberapa hari setelah peran pemerintah Irak meminta lapangan tersebut harus dimatikan. Di situ kita kehilangan sekitar 100 ribu barrel oil per day. Dan sampai sekarang produksi sudah diizinkan tapi belum full, hanya kurang dari 10% dan hanya untuk memenuhi kebutuhan internal Irak,” ungkapnya.
Baca juga:
Tria Dianti
Untuk mengejar ketertinggal target di angka 1.030.000 barrel oil equivalent per day, Pertamina Hulu Energi akan melakukan berbagai upaya hingga akhir tahun nanti dengan melakukan eksplorasi sumur, pengembangan, pengeboran CCS, hingga mendorong perbaikan fiskal insentif dan impelemntasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
“Kita akan lakukan seismic 904 KM untuk 2D, untuk yang 3D adalah 1.660 KM persegi dengan pemboran eksplorasi sebanyak 16 sumur. Untuk pengembangan atau ekploitasi sebesar 800 sumur dengan workover lebih dari 1.200 sumur dan well intervention lebih dari 33 ribu pekerjaan,” jelas Awang.
Eksplorasi ini perlu dilakukan. Sebab, laju penurunan atau natural decline ini sudah mulai terjadi pada sumur-sumur minyak berusia tua di Indonesia. Jika tidak ada hal baru yang dilakukan produksi migas nasional setiap tahunnya pun akan terus menurun dan sampai akhirnya akan kehabisan.
“Jika kita tidak melakukan apa-apa untuk melakukan menahan decline, maka produksi kita secara natural setiap tahun minyak akan turun 24%, sedangkan untuk gas akan turun sebesar 21%,” ungkapnya.
Di tahun lalu, PHE juga telah melakukan upaya pengeboran hampir di 900 sumur pengembangan, melakukan aktivitas workover lebih dari 1.300, dan melakukan intervensi sumur sebanyak 37 ribu tindakan. Eksplorasi wilayah juga terus dilakukan sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap produksi.
“Alhamdulillah di periode 2022-2025, kita banyak mendapatkan WK baru. Ini wilayah kerja eksplorasi, di antaranya adalah Binaya, Lavender, dan Bobara. Tentunya ini akan menjadi nafas kita ke depan, ini akan menjadi game changer kita apabila kita melakukan eksplorasi di sini dan memberikan hasil yang cukup signifikan,” katanya.
