Lanskap pasar modal Indonesia tengah mengalami pergeseran peta jalan yang cukup krusial. Di tengah ketidakpastian makroekonomi, para pelaku pasar kini tidak lagi sekadar memelototi pertumbuhan ekonomi atau laporan keuangan emiten. Kredibilitas dan kedisiplinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini menjadi penentu baru arah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Sebagian analis menilai kesehatan fiskal pemerintah kini menjadi faktor utama yang menentukan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Namun, sebagian lainnya justru memilih mengesampingkan ketidakpastian makro dan lebih fokus mencari emiten dengan fundamental yang ‘banteng’ di tengah tekanan ekonomi.
Perbedaan tersebut tercermin dari pendekatan yang digunakan Meridian Research Indonesia dan Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Meridian menggunakan pendekatan top-down dengan menempatkan kondisi APBN sebagai titik awal membaca prospek pasar saham.
Sebaliknya, Mirae Asset Sekuritas mengedepankan pendekatan bottom-up, yakni memilih saham berdasarkan kualitas fundamental perusahaan karena prospek makro dinilai masih dibayangi berbagai risiko.
Perbedaan strategi itu seolah menunjukkan bahwa dinamika pasar saham Indonesia kini tidak lagi hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau kinerja emiten semata. Perkembangan penerimaan negara, arah belanja pemerintah, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga kebijakan moneter global menjadi variabel yang sama-sama diperhitungkan investor dalam menentukan keputusan investasi.
Kondisi Fiskal Berimbas ke IHSG
Dalam laporan riset Fiscal & IHSG #12 yang dikutip Kamis (2/7/2026) Meridian menilai kondisi fiskal pemerintah kini memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap arah IHSG. Menurut perusahaan riset tersebut, disiplin pengelolaan APBN telah berkembang menjadi indikator penting yang digunakan investor untuk menilai kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Meridian menilai investor tidak lagi hanya mencermati pertumbuhan ekonomi, arus modal asing, maupun kinerja perusahaan tercatat.
“Kondisi penerimaan negara, besaran belanja pemerintah, hingga pengelolaan defisit anggaran kini menjadi dasar dalam mengukur risiko investasi di Indonesia,” tulis Meridian.
Menurut Meridian, hubungan antara kondisi fiskal dan pasar saham semakin erat karena kesehatan APBN mencerminkan ruang pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi ketika sektor swasta menghadapi perlambatan.
Fiskal yang sehat, tutur Meridian, dinilai mampu meningkatkan keyakinan investor terhadap prospek ekonomi nasional, sedangkan pelemahan penerimaan negara maupun membengkaknya defisit berpotensi meningkatkan persepsi risiko terhadap aset domestik.
Laporan tersebut juga menyoroti tekanan terhadap penerimaan negara yang dipengaruhi melemahnya harga komoditas serta perlambatan aktivitas ekonomi. Kondisi itu dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal apabila pemerintah perlu mengeluarkan stimulus tambahan untuk menopang pertumbuhan.
Di sisi lain, belanja pemerintah tetap dipandang memiliki peran strategis dalam menjaga permintaan domestik ketika aktivitas sektor swasta belum sepenuhnya pulih. Namun, peningkatan belanja tersebut harus tetap diimbangi dengan pengelolaan defisit yang terukur agar kredibilitas fiskal tetap terjaga di mata investor.
Meridian juga menyoroti semakin terbatasnya ruang fiskal pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporan Fiscal Update, perusahaan riset tersebut mencatat tiga pos belanja utama, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), anggaran pertahanan, dan subsidi, telah menyerap sekitar 24% ruang fiskal pemerintah.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip Meridian, anggaran pertahanan dialokasikan sebesar Rp337 triliun, subsidi mencapai sekitar Rp318 triliun, sedangkan Program MBG memperoleh alokasi Rp268 triliun. Nilai anggaran MBG tersebut setara sekitar 7% dari total belanja negara atau sekitar 58% dari anggaran pendidikan sebesar Rp460 triliun.
Tekanan fiskal juga tercermin dari perkembangan defisit APBN. Meridian mencatat defisit anggaran pada 2025 telah mencapai 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB), mendekati batas maksimal 3% sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk menurunkan defisit menjadi 2,7% pada 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357 triliun atau meningkat sekitar 23% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Meski realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2026 tercatat tumbuh 22,1% secara tahunan, laju pertumbuhan belanja negara mencapai 34,4%, terutama dipengaruhi percepatan pelaksanaan Program MBG dan peningkatan subsidi. Meridian juga mencatat adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang turun hampir 20%.
Di sisi pembiayaan, rata-rata penerbitan utang pemerintah hingga Mei 2026 meningkat menjadi sekitar Rp77,2 triliun per bulan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Rp61,4 triliun per bulan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan kebutuhan pembiayaan tersebut diikuti kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun menjadi 7,18% dari sebelumnya 6,62%.
Berangkat dari berbagai indikator tersebut, Meridian menilai prospek IHSG akan sangat dipengaruhi kemampuan pemerintah menjaga kredibilitas fiskal.
“Semakin baik keseimbangan APBN dipertahankan, semakin besar pula peluang meningkatnya kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik. Sebaliknya, apabila tekanan fiskal terus meningkat bersamaan dengan memburuknya kondisi eksternal, ruang penguatan pasar saham diperkirakan semakin terbatas,” ungkap Meridian.
Berdasarkan pendekatan tersebut, Meridian memperkirakan IHSG masih berpotensi mengalami koreksi menuju kisaran 3.972 hingga 4.000 apabila tekanan fiskal domestik berlangsung bersamaan dengan meningkatnya risiko global. Meski demikian, proyeksi tersebut merupakan hasil analisis teknikal dan bukan kepastian mengenai arah pergerakan pasar.
Strategi Bottom-Up
Berbeda, Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, menilai tantangan makro yang masih begitu besar justru membuat investor perlu mengubah strategi. Alih-alih bertumpu pada prospek ekonomi secara keseluruhan, pihaknya saat ini lebih mengutamakan pendekatan bottom-up dengan memilih perusahaan yang dinilai tetap mampu mencetak kinerja baik di tengah tekanan ekonomi.
"Kita memang kalau dari makro story-nya agak quite challenging. Jadi kalau kami dari riset saat ini lebih melakukan semacam bottom-up approach untuk saham-saham. Di tengah situasi yang masih banyak tantangan, kita mencoba mencari opportunity-opportunity dan benar-benar melihat satu-satu emiten yang kira-kira bisa memberikan return yang bagus dengan kondisi fundamental yang baik," jelas Rully.
Menurut Rully, tekanan terhadap pasar saham berasal dari kombinasi faktor global maupun domestik. Risiko geopolitik, inflasi global yang masih tinggi, perubahan arah kebijakan moneter di berbagai negara, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah membuat sentimen pasar tetap rapuh.
Ia menilai salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas rupiah. Karena itu, langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga sekitar 100 basis poin lebih diarahkan untuk mempertahankan kepercayaan pasar dibandingkan semata-mata mengendalikan inflasi.
"Yang dilawan saat ini lebih ke maintain confidence dari market. Risiko utama yang benar-benar harus di-address adalah dari sisi nilai tukar rupiah. Basic confidence terhadap satu negara itu dari volatilitas nilai tukarnya," katanya.
Baca juga:
Zikrina Ratri
Menurut Rully, tekanan terhadap rupiah masih berpotensi berlanjut seiring perubahan kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Fed). Berkurangnya praktik forward guidance membuat pelaku pasar akan semakin bergantung pada setiap rilis data ekonomi Amerika Serikat dalam membentuk ekspektasi arah suku bunga.
Selain itu, rencana normalisasi neraca The Fed melalui pengurangan kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat diperkirakan akan menyerap likuiditas dolar di pasar global sehingga memperkuat mata uang tersebut. Kondisi itu dinilai berpotensi mempersempit aliran modal menuju negara berkembang, termasuk Indonesia.
Di dalam negeri, perhatian investor juga tertuju pada kondisi fiskal pemerintah. Rully mengatakan kekhawatiran pasar tidak hanya berkaitan dengan besarnya defisit anggaran, tetapi juga dampaknya terhadap penilaian lembaga pemeringkat internasional.
Menurut dia, Moody's dan Fitch sebelumnya telah merevisi prospek peringkat utang Indonesia menjadi lebih rendah, sementara pelaku pasar kini menunggu evaluasi dari Standard & Poor's (S&P).
Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan menjaga keseimbangan APBN di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat, termasuk untuk mempertahankan subsidi energi ketika harga minyak dunia bergerak naik.
Rully mencatat hingga lima bulan pertama tahun berjalan defisit APBN telah mencapai sekitar Rp135 triliun atau setara 0,5% terhadap PDB, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sekitar Rp21 triliun atau 0,1% PDB.
"Market pasti akan melihat apakah Indonesia masih bisa mempertahankan defisit di bawah 3%. Pemerintah harus menyampaikan strateginya, apakah penerimaan dinaikkan, pengeluaran ditekan, atau melalui penerbitan utang," ujarnya.
Ia juga mengingatkan meningkatnya risiko twin deficit, yakni kondisi ketika defisit anggaran terjadi bersamaan dengan defisit transaksi berjalan. Menurutnya, tingginya kebutuhan impor minyak serta potensi arus keluar modal asing dapat memperbesar tekanan terhadap rupiah sekaligus membatasi ruang gerak kebijakan moneter.
Dalam situasi tersebut, Bank Indonesia dinilai masih menghadapi dilema antara menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, suku bunga yang lebih tinggi dibutuhkan untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik.
Di sisi lain, Bank Indonesia juga masih harus menopang likuiditas melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN), sehingga kepemilikan SBN oleh bank sentral telah melampaui Rp2.000 triliun atau sekitar 30% dari total obligasi pemerintah yang beredar.
Melihat kombinasi tekanan fiskal, ketidakpastian global, pelemahan rupiah, dan risiko perlambatan ekonomi, Rully menilai pendekatan berbasis fundamental perusahaan menjadi strategi yang lebih relevan bagi investor saat ini.
Perdagangan Kamis
Sementara itu, IHSG sendiri ditutup menguat 49,44 poin atau 0,87% ke level 5.744,56 pada perdagangan Kamis (2/7/2026). Penguatan tersebut ditopang dominasi saham yang menguat di tengah aksi beli bersih investor domestik, meski investor asing masih membukukan jual bersih.
Data perdagangan menunjukkan IHSG bergerak pada rentang 5.704,50 hingga 5.806,72. Sebanyak 418 saham menguat, 230 saham melemah, dan 311 saham ditutup stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp11,13 triliun dengan volume 19,30 miliar saham dan frekuensi 1,495 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.064 triliun.
Berdasarkan komposisi transaksi, investor domestik mencatat pembelian sekitar Rp6,68 triliun dan penjualan Rp6,44 triliun atau membukukan net buy sekitar Rp238 miliar. Sebaliknya, investor asing melakukan pembelian Rp4,46 triliun dan penjualan Rp4,70 triliun sehingga membukukan net sell sekitar Rp240 miliar.
Secara intraday, IHSG sempat menyentuh level tertinggi 5.806,72 sebelum terkoreksi akibat aksi ambil untung pada sesi kedua. Meski demikian, indeks mampu mempertahankan penutupan di zona hijau, mencerminkan sentimen pasar yang masih positif.
Dari sisi sektoral, mayoritas sektor mencatat penguatan dengan sektor industri menjadi pemimpin kenaikan, disusul sektor transportasi dan logistik serta sektor barang baku. Sementara itu, sektor kesehatan dan barang konsumsi primer menjadi dua sektor yang ditutup melemah.
