Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak perusahaan farmasi Bio Farma Group untuk menggandeng petani tanaman herbal di berbagai daerah, demi mengurangi ketergantungan bahan baku obat impor. Hal ini dilakukan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian kesehatan nasional.
Demikian disampaikan para anggota DPR Komisi VI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bio Farma beserta subholding, di Kompleks Parlemen DPR RI pada Selasa (09/06/2026).
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nasim Khan mengatakan, perlu ada kerjasama antara perusahaan farmasi seperti Bio Farma dengan petani tanaman herbal.
“Saya ingin ada kemitraan petani biofarmaka. Pembentukan sentra bahan baku farmasi berbasis tanaman herbal itu penting dilakukan. Lalu juga pendampingan UMKM yang sekarang digalakkan betul agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung kemandirian farmasi nasional,” kata dia dalam RDP itu.
Bio Farma Group diketahui merupakan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi yang dibentuk untuk memperkuat kemandirian nasional di sektor kesehatan. Perusahaan ini pun menaungi PT Bio Farma, PT Kimia Farma, PT Indofarma, dan PT INUKI.
Menurut Nasim, saat ini masyarakat dan petani di berbagai daerah belum merasakan dampak langsung dari kehadiran perusahaan ini dalam pengembangan potensi obat-obatan herbal di Indonesia.
“Kemandirian obat nasional kita itu masih lemah, kalau saya lihat dari data hampir 80-95% obat-obatan kita masih impor bahan bakunya, padahal nusantara kita kaya, herbalis kita banyak. Saya dari daerah pilihan Jawa Timur III, banyak produksi di situ, ada jahe merah dan lain-lain, dan itu bahan-bahan untuk pengobatan sebenarnya,” kata Nasim.
Lebih lanjut, Nasim mengatakan banyak daerah di Indonesia yang potensial untuk penanaman tanaman herbal, sehingga bisa dikembangkan sebagai bagian dari rantai pasok industri farmasi nasional.
PT Kimia Farma pun diminta untuk memiliki target dan strategi untuk mengurangi jumlah impor bahan baku obat-obatan, termasuk juga pengembangan produk obat-obatan strategis yang potensial untuk diproduksi dan dikembangkan dalam negeri.
“Saya ingin tahu berapa target penurunan impor bahan baku obat sampai tahun 2030, bagaimana cara menekan impor ini. Terus terang saja, impor itu lebih cepat untungnya, tapi pemberdayaan swasembada kita bagaimana? Ketahanan kita nanti di pengobatan bagaimana ke depannya? Apalagi dengan situasi global seperti ini,” lanjut Nasim.
Harga obat lebih mahal
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Nengah Senantara dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), menyoroti harga obat-obatan yang dijual oleh PT Kimia Farma untuk masyarakat lebih mahal dibanding perusahaan swasta. Kondisi ini pun dinilai membebani masyarakat.
“Kalau saya memperhatikan karena tahu persis Kimia Farma yang ada di Bali, barangkali sama dengan di daerah-daerah lain, harga obatnya 30% lebih mahal daripada apotek swasta. Apa sebenarnya persoalan utamanya? Kenapa negara hadir untuk memberikan ketersediaan obat dan harga obat lebih murah, tetapi swasta bisa lebih murah 30%?” ucap Nengah.
Ia pun mendorong Bio Farma Group melalui anak perusahaannya PT Kimia Farma untuk turun ke lapangan melakukan survei mengenai harga-harga obat yang beredar di masyarakat, sehingga persoalan mengenai tingginya harga ini bisa terselesaikan dengan baik.
Sebagaimana diketahui, PT Bio Farma sebagai salah satu anak perusahaannya yang bergerak di bidang riset, pengembangan, hingga produksi vaksin dan lain sebagainya, juga telah melakukan ekspor produk ke lebih dari 150 negara.
Mengenai hal tersebut, Nengah menilai perlu adanya pemetaan terkait dengan negara mana yang sangat potensial untuk menjadi target ekspor produk obat-obatan dari dalam negeri.
“Kalau untungnya signifikan, artinya tidak usah mengeluh dengan adanya situasi global seperti sekarang, karena kita ini ekspor kan nilainya dolar. Bisa dijelaskan berapa nilai ekspor yang mampu dibukukan oleh Bio Farma di 150 negara, dan kira-kira ke depannya negara mana yang akan menjadi daerah sumber untuk menjadi ekspor obat-obatan kita,” jelasnya.
Sejumlah tantangan industri farmasi
Direktur Utama Bio Farma Group Shadiq Akasya di kesempatan yang sama mengungkapkan, saat ini Bio Farma Group masih menghadapi sejumlah tantangan baik itu dari sisi internal maupun eksternal. Tantangannya meliputi ketergantungan impor yang masih tinggi, dinamika global, hingga perkembangan teknologi.
Persoalan mengenai tingginya impor bahan baku obat-obatan dari luar negeri ini pun masih merupakan persoalan mendasar yang belum sepenuhnya teratasi sampai saat ini.
“Bukan hal yang baru untuk ketergantungan impor ini, memang bahan baku satu hal yang utama, di Indonesia kami baru memiliki satu perusahaan bahan baku itu pun sifatnya intermediate jadi di tengah-tengah, kita masih impor di beberapa negara khususnya dari Cina dan India,” jelas Shadiq.
Selain bahan baku, bahan kemas hingga mesin produksi untuk kebutuhan vaksin ataupun obat juga masih belum terdapat di dalam negeri sehingga masih terpaksa untuk melakukan impor.
Tantangan tingginya impor ini kemudian semakin diperparah dengan dinamika makro ekonomi dan situasi global, di mana nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, hingga dampak dari perang kemudian memberikan dampak tersendiri.
“Kami ini sekarang dengan ketergantungan impor di mana pembiayaannya melalui USD dan kami jualnya di Indonesia adalah dalam rupiah, ini sangat-sangat menekan untuk kinerja keuangan dari kami. Dan kita harus lakukan upaya-upaya untuk menekan risiko dengan cara natural hedging sehingga menyeimbangkan antara masukan dan keluaran USD yang diperlukan,” lanjutnya.
Pemulihan dan transformasi bisnis Bio Farma
Bio Farma Group di tahun 2024 mengalami kerugian yang cukup besar akibat sejumlah faktor. Namun sepanjang tahun 2025 hingga kuartal I-2026 pemulihan sudah terlihat akibat dilakukannya transformasi bisnis, restrukturisasi keuangan, hingga perbaikan tata kelola.
Di tahun 2024, EBITDA konsolidasi tercatat berada di posisi negatif Rp53 miliar, rugi bersih konsolidasi juga sebesar Rp1,08 triliun. Perbaikan pun kemudian dilakukan sehingga kinerja keuangannya membaik di tahun 2025 dan 2026, terlihat EBTIDA Konsolidasi meningkat menjadi Rp827 miliar di tahun 2025, dan kerugian di tahun 2025 menjadi Rp45 miliar. Sementara itu pada tiga bulan pertama 2026, perusahaan konsolidasi telah mencatatkan laba bersih sebesar Rp175 miliar dan EBITDA mencapai Rp320 miliar.
“Beberapa hal di tahun 2026 ini bahwa EBITDA sudah mencapai angka positif kemudian net income juga. Perbaikan yang akan kami lakukan satu adalah performansi penjualan yang bermargin tinggi, jadi ini PR buat kami juga harus merubah portofolio dari produk-produk yang generik salah satunya di produk farmasi dan juga di Bio Farma ini harus merubah portofolionya dari produk lama diimbangi dengan produk baru,” jelas Shadiq.
Secara umum, kinerja keuangan Bio Farma Group masih ditopang oleh performa PT Bio Farma, sementara Kimia Farma dan Indofarma masih memberikan tekanan.
“Bio Farma ini manufaktur yang telah berdiri lebih dari 135 tahun yang lalu, kemudian kita memiliki kapasitas gabungan drug product dan drug substance itu 3,5 miliar dosis dari berbagai produk," kata dia
Ralam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mendukung ketahanan kesehatan nasional, saat ini Bio Farma juga telah memiliki lebih dari 30 produk.
“Kami sudah menjadi penyedia 13 antigen daripada vaksin dari 14 program imunisasi nasional, dan saat ini kami telah memiliki TKDN di atas 70%,” ungkapnya.
Fokus restrukturisasi dan reorientasi bisnis
Bio Farma Group di tahun 2026 tengah berfokus untuk melakukan restrukturisasi keuangan dan reorientasi bisnis, penataan tata kelola bisnis, sehingga memiliki inti bisnis yang kuat. Sementara itu, re-focusing portofolio bisnis dan pengembangan produk-produk baru untuk pertumbuhan direncanakan baru akan dilakukan pada tahun 2027-2028 mendatang.
Sementara itu, Direktur PT Indofarma TBK Sahat Sihombing mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih terus berupaya untuk melakukan pengembangan dan perbaikan, meskipun tekanan dari global dan juga pelemahan nilai tukar rupiah masih menjadi hambatan.
“Memang perjalanan daripada perusahaan ini masih kita lakukan improvement sehingga dengan pola yang terjaga berharap bahwa tahun-tahun berikutnya kami mendapatkan performa yang lebih bagus lagi, meskipun saat ini kami struggle dengan perubahan kurs yang signifikan,” tambah Sahat.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, menilai Bio Farma Group dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjalani proses transformasi yang cukup besar baik itu melalui penguatan holding, restrukturisasi keuangan, penataan tata kelola, hingga penguatan fokus bisnis pada sektor-sektor kesehatan yang menjadi inti dari perusahaan. Pemulihan catatan keuangan yang dibukukan oleh Bio Farma Group sendiri menurutnya patut diapresiasi.
“Perbaikan kinerja keuangan yang mulai terlihat pada tahun 2025 dan berlanjut pada triwulan I-2026 tentu patut diapresiasi sebagai sinyal positif atas berbagai langkah perbaikan yang telah dilakukan, namun demikian capaian tersebut harus menjadi fondasi bagi transformasi yang lebih mendasar dan berkelanjutan,” kata Anggia.
Persoalan yang perlu diselesaikan bersama
Anggia menegaskan masih banyak persoalan yang perlu segera diselesaikan bersama. Sinyal positif tersebut pun harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk penguatan daya saing dan daya tahan industri kesehatan nasional.
“Masih banyak PR yang harus dilakukan, masih harus kerja keras. Tetapi ini kita jadikan fondasi bahwa sinyal positif itu bahwa tantangan Bio Farma Group ke depan tidak lagi sekedar berkaitan dengan pemulihan kinerja korporasi, melainkan bagaimana membangun daya tahan industri kesehatan nasional dalam jangka panjang,” ujarnya.
Tantangan tersebut menurutnya juga masih seputar tingginya ketergantungan bahan baku obat, bahan kemas, hingga mesin produksi yang masih mengandalkan impor dari luar negeri.
Politisi Fraksi PKB ini menegaskan, upaya perbaikan kinerja keuangan perusahaan harus diarahkan kepada penguatan modal kerja, tata kelola, peningkatan produktivitas, hingga pengembangan model bisnis yang adaptif sesuai dengan kebutuhan pasar.
Peningkatan produksi obat-obatan dalam negeri dan berkembangnya industri bahan baku obat nasional pun dinilai menjadi kunci untuk memperkuat dan menciptakan ketahanan serta kemandirian sektor kesehatan nasional.
“Kami berharap berbagai langkah transformasi yang tengah dijalankan tidak hanya menghasilkan perbaikan kinerja jangka pendek, tetapi juga mampu melahirkan ekosistem industri kesehatan nasional yang tangguh, berdaya saing global, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia,” tutupnya.
