Beragam Cara Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor Farmasi

Lebih dari 95% kebutuhan bahan baku obat nasional masih bergantung pada pasokan luar negeri. Kimia Farma menjadi perusahaan farmasi pertama yang berhasil menerapkan program change source dengan mengganti sejumlah bahan baku impor menggunakan bahan baku produksi dalam negeri.

Beragam Cara Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor Farmasi
Ilustrasi obat-obatan. Foto: Roberto Sorin / Unsplash
Daftar Isi

Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF), Djagad Prakarsa Dwialam, menilai ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku masih menjadi tantangan terbesar yang harus segera diatasi untuk memperkuat kemandirian kesehatan Indonesia. Dia tak menampik bahwa saat ini lebih dari 95% kebutuhan bahan baku obat nasional masih bergantung pada pasokan luar negeri.

Dalam Public Expose yang digelar pada Rabu (3/6/2026), Djagad mengatakan kondisi global sepanjang 2025 masih dibayangi ketidakpastian ekonomi, tingginya suku bunga global, volatilitas nilai tukar, gangguan rantai pasok, hingga ketegangan geopolitik. Situasi tersebut memberikan tekanan tambahan bagi industri farmasi yang selama ini masih bergantung pada impor bahan baku.

"Tantangan terbesar masih berasal dari tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku. Impor bahan baku kita masih mencapai lebih dari 95% dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut mempertegas pentingnya membangun industri kesehatan nasional yang lebih mandiri dan tangguh," kata Djagad.

Menurut dia, KAEF berupaya mengambil peran dalam memperkuat kedaulatan kesehatan nasional melalui pengembangan produksi bahan baku obat dalam negeri. Upaya tersebut dijalankan melalui anak usaha PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia yang memproduksi sejumlah bahan baku obat prioritas.

Selain memperkuat sektor bahan baku, perusahaan juga memfokuskan pengembangan bisnis pada enam kelas terapi prioritas, yakni kardiovaskular dan hematologi, antivirus dan antimikobakterial, sistem saraf, pernapasan, antidiabetes, serta onkologi. Fokus tersebut diselaraskan dengan kebutuhan layanan kesehatan nasional dan arah kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Djagad menjelaskan, strategi peningkatan kemandirian industri farmasi juga ditempuh melalui program substitusi bahan baku impor. Pada 2025, KAEF menjadi perusahaan farmasi pertama yang berhasil menerapkan program change source dengan mengganti sejumlah bahan baku impor menggunakan bahan baku produksi dalam negeri.

Beberapa produk yang telah menggunakan bahan baku lokal antara lain obat HIV Tenofovir, Lamivudine, dan Efavirenz (TLE) dengan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 52,78%, serta Rosuvastatin untuk terapi kardiovaskular dengan TKDN mencapai 59%.

"Langkah ini tidak hanya mendorong pencapaian TKDN yang kompetitif, melainkan juga memperkuat posisi Kimia Farma sebagai pelaku industri yang adaptif terhadap dinamika regulasi nasional," ujarnya.

Di sisi pengembangan produk, KAEF juga meluncurkan empat produk baru sepanjang 2025, yakni Fentanyl injeksi, Sildenafil, Pantoprazole, dan Moxifloxacin. Perusahaan juga melakukan rasionalisasi portofolio produk dengan menghentikan 181 produk yang dinilai kurang optimal.

Melalui langkah tersebut, jumlah produk yang dipasarkan berkurang dari 675 menjadi 494 produk pada 2025. Menurut Djagad, kebijakan itu bertujuan meningkatkan efisiensi fasilitas produksi sekaligus memperbaiki margin keuntungan perusahaan.

"Kalau Anda perhatikan tadi sales-nya 2024 ke 2025 agak turun, tapi kita punya postur margin yang lebih baik karena kita fokus menjual produk-produk yang marginnya lebih baik sehingga memperkuat postur keuangan," katanya.

Selain produk farmasi konvensional, Kimia Farma juga memperluas pengembangan terapi berbasis bioteknologi. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, perusahaan mengembangkan fasilitas produksi stem cell yang telah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Djagad juga menyinggung kontribusi anak usaha PT Phapros Tbk (PAHE) dalam mendukung penguatan industri farmasi nasional. Menurutnya, Phapros menjadi salah satu fasilitas produksi penting dalam grup yang memproduksi berbagai obat resep maupun obat bebas (over the counter/OTC).

Selain manufaktur farmasi, KAEF turut memperkuat sektor bahan baku herbal melalui PT Sinkona Indonesia Lestari. Pengembangan bahan baku herbal tersebut dinilai sejalan dengan tren peningkatan penggunaan produk kesehatan berbasis alam dan fitofarmaka di Indonesia.

Secara keseluruhan, KAEF saat ini memiliki sembilan fasilitas produksi yang terdiri atas dua fasilitas bahan baku dan tujuh fasilitas produksi obat jadi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Perseroan juga didukung jaringan distribusi, apotek, klinik, laboratorium, serta layanan kesehatan yang menjangkau 38 provinsi dan 263 kota.

Djagad menegaskan transformasi yang dijalankan perusahaan akan terus diarahkan pada penguatan fundamental industri, peningkatan penggunaan bahan baku lokal, digitalisasi proses bisnis, serta pengembangan produk dengan nilai tambah lebih tinggi guna memperkuat daya saing industri farmasi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung.

Public Expose PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF). Dari kanan ke kiri: Direktur Produksi dan Supply Chain Hadi Kardoko, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Willy Meridian, Direktur Utama Djagad Prakasa Dwialam, Direktur Komersial Hanadi Setiarto, Direktur Sumber Daya Manusia Disril Revolin Putra, Sekretaris Perusahaan Ida Rasita Kirin. Foto: Nana/Suar.id

Kurs tinggi masih membayangi

Di sisi lain, KAEF turut mewaspadai dampak penguatan dolar Amerika Serikat, kenaikan biaya logistik global, serta ketidakpastian geopolitik terhadap kinerja industri farmasi nasional yang masih sangat bergantung pada impor bahan baku obat. Di tengah tekanan tersebut, perseroan memilih memperkuat efisiensi operasional, menjaga profitabilitas, dan mendorong pengembangan bahan baku lokal.

Djagad mengungkapkan tantangan eksternal sepanjang 2026 diperkirakan masih cukup berat meski perusahaan berhasil mencatatkan laba pada kuartal I-2026. Menurutnya, kondisi global yang dipengaruhi konflik geopolitik dan fluktuasi nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya produksi industri farmasi.

"Kalau ditanya targetnya seperti apa, sebenarnya kami masih menargetkan merah tahun ini secara budget kami, tapi kita berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga agar bahwa kita bisa tetap mempertahankan tren ini," tutur Djagat.

Ia menjelaskan, perang dan ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan telah memicu kenaikan harga produk turunan petrokimia yang menjadi bahan baku berbagai industri, termasuk farmasi. Selain itu, perubahan jalur distribusi akibat konflik internasional turut meningkatkan biaya transportasi.

"Headwinds-nya itu banyak sekali, khususnya dengan dampak dari perang itu yang sangat berpengaruh kepada produk-produk turunan petrokimia. Meningkatkan biaya juga transportasi karena banyak yang mesti muter sekarang untuk mengantar barang," ujarnya.

Selain faktor geopolitik, KAEF juga mencermati pergerakan kurs dolar AS yang terus berada pada level tinggi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian besar bahan baku obat yang digunakan industri farmasi nasional masih berasal dari luar negeri.

"Dan yang terakhir faktor tadi juga ditanyakan ya, itu adalah dolar ya. Yang sekarang yang masih kita lihat kan sudah berapa? Rp18.000 gitu. Iya, Rp17.800 sekian. Dan itu mudah-mudahan dengan kebijaksanaan pemerintah yang tegas itu bisa dikendalikan," kata Djagat.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Kimia Farma, Willy Meridian, mengatakan tekanan kurs dan harga minyak menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap prospek bisnis perusahaan tahun ini. Menurutnya, tanpa langkah antisipasi, kondisi tersebut dapat mengganggu upaya pemulihan kinerja yang mulai terlihat sejak 2025.

"Nah, sekarang di internal enggak hanya di Kimia Farma Holding saja, tapi di seluruh anak usaha kita buat satu program. Jadi program ini sebenarnya fokusnya dua hal, satu enggak hanya ngomongin efisiensi saja tapi kita juga melakukan penguatan efisiensi ini juga komersialnya juga," kata Willy.

Program tersebut mencakup peningkatan pendapatan, efisiensi biaya, hingga penyederhanaan proses bisnis di seluruh lini usaha. Manajemen berharap strategi tersebut dapat mengurangi dampak tekanan eksternal yang berasal dari pergerakan nilai tukar dan harga energi global.

Di sisi industri, Kimia Farma juga melihat peluang penguatan ketahanan farmasi nasional melalui peningkatan produksi bahan baku obat dalam negeri. Djagad mengungkapkan kapasitas produksi bahan baku obat yang dimiliki PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia saat ini telah dimanfaatkan secara penuh.

Ia menyebut pemerintah melalui Danantara dan Kementerian Kesehatan tengah menyusun langkah jangka panjang untuk memperkuat kemandirian industri farmasi nasional. Pembahasan tersebut melibatkan perusahaan farmasi BUMN maupun swasta guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku.

"Kita mesti memperkuat ketahanan farmasi obat nasional. Dan saya kira tunggu saja, saya kira dalam tidak waktu yang akan lama inisiatif-inisiatif yang strategis akan dikeluarkan, tapi sifatnya lebih jangka panjang," ungkap dia.

Sementara itu, terkait belanja modal atau capital expenditure (capex), Kimia Farma memilih pendekatan yang lebih konservatif. Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma, Hadi Kardoko, mengatakan perusahaan tidak berencana melakukan pembangunan pabrik baru dalam waktu dekat.

Menurutnya, capex tahun ini akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan regulasi industri farmasi serta menambah kapasitas pada fasilitas yang dinilai masih memerlukan peningkatan.

"Kita fokusnya lebih ke bagaimana pemenuhan terkait dengan aspek regulasi. Jadi kita enggak lagi berinvestasi yang membangun pabrik atau seperti apa, tetapi kita fokus saat ini adalah bagaimana pemenuhan-pemenuhan regulasi yang ada atau ada beberapa misalkan kapasitas yang dia kurang, baru itu yang kita tambahkan," kata Hadi.

Selain bisnis farmasi inti, Kimia Farma juga mengembangkan layanan terapi berbasis stem cell sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru. Direktur Komersial Kimia Farma, Hanadi Setiarto, mengatakan perusahaan telah bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit vertikal untuk memperluas akses terapi tersebut.

"Nah ini kita harapkan menjadi faktor pertumbuhan pengembangan bisnis stem cell untuk Kimia Farma. Di luar obat, dan ini merupakan salah satu growth driver daripada bisnis kita di 2025 selain daripada obat," ujar Hanadi.

Untuk diketahui, KAEF mencatatkan kenaikan laba bruto Rp3,06 triliun pada tahun 2025, tumbuh dari tahun 2024 yang sebesar Rp2,95 triliun. Laba bersih kuartal 1 2026 naik sebesar 197,79% sebesar Rp123,6 miliar.

Dalam agenda tersebut, juga terjadi perubahan susunan pengurus perseroan yakni penambahan seorang anggota komisaris yakni Bonanza Perwira Taihitu dan memberhentikan dengan hormat Direktur Portfolio, Produk dan Layanan Jasmine Karsono

Susunan Komisaris KAEF:
Komisaris utama merangkap Komisaris Independen: Stefan Looho
Komisaris Independen: Diah Kusumawardani dan Fachmi Idris
Komisaris: Suprianto, Sumarjati Arjoso, Bonanza Perwira Taihitu
Susunan Direksi:
Direktur Utama: Djagad Prakasa Dwialam
Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko: Willy Meridian
Direktur Produksi dan Supply Chain: Hadi Kardoko
Direktur Sumber Daya Manusia: Disril Revolin Putra
Direktur Komersial: Hanadi Setiarto

Fitofarmaka dinilai bisa kurangi ketergantungan Impor

‎Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar AS tak ayal memberikan tekanan besar terhadap industri farmasi nasional.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman, menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena sekitar 80% bahan baku obat di Indonesia masih bergantung pada impor.

‎Menurut Rizal, kenaikan kurs dolar secara langsung meningkatkan biaya produksi industri farmasi, mulai dari bahan baku aktif, bahan penolong, hingga alat kesehatan dan kemasan medis. Di sisi lain, ruang untuk menaikkan harga produk farmasi relatif terbatas, terutama untuk obat generik dan produk yang masuk dalam skema pengadaan pemerintah.

‎“Ketika kurs mendekati Rp18.000 per dolar AS, biaya produksi otomatis meningkat mulai dari bahan baku aktif, bahan penolong, hingga alat kesehatan dan kemasan medis. Kondisi ini menekan margin industri karena harga obat, terutama generik dan pengadaan pemerintah, tidak mudah dinaikkan,” ucap Rizal kepada SUAR, Rabu (3/6/2026).

‎Ia menilai pemerintah perlu mempercepat upaya substitusi impor melalui pembangunan industri hulu farmasi. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat industri kimia dasar, memberikan insentif fiskal bagi pengembangan bahan baku lokal, mempercepat proses sertifikasi dan perizinan dari BPOM, serta menciptakan kepastian pasar agar investasi di sektor bahan baku farmasi menjadi lebih menarik.

‎Selain mempercepat kemandirian bahan baku, Rizal menekankan pentingnya menjaga daya saing industri farmasi di tengah volatilitas nilai tukar. Menurutnya, stabilitas rupiah harus dibarengi dengan dukungan fiskal dan kebijakan industri yang lebih konkret.

‎Ia menyebut sejumlah instrumen yang dapat dipertimbangkan pemerintah, antara lain fasilitas lindung nilai (hedging) dengan biaya lebih murah bagi industri strategis, insentif pajak untuk investasi bahan baku obat, relaksasi impor mesin produksi, serta percepatan implementasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang disesuaikan dengan kesiapan industri.

‎“Selain itu, efisiensi regulasi juga harus diperbaiki karena biaya birokrasi, sertifikasi, dan perubahan sumber bahan baku masih menjadi hambatan yang meningkatkan biaya produksi industri farmasi nasional,” katanya.

‎Rizal juga menyoroti dampak pelemahan rupiah terhadap minat investasi di sektor farmasi dan alat kesehatan. Menurut dia, industri hulu farmasi merupakan sektor padat modal yang masih bergantung pada impor mesin, teknologi, dan bahan antara. Kondisi kurs yang berfluktuasi dapat meningkatkan biaya investasi awal sekaligus memperbesar ketidakpastian pengembalian modal.

‎Meski demikian, ia menilai situasi tersebut dapat menjadi momentum strategis apabila pemerintah mampu menghadirkan kepastian regulasi, insentif investasi, perlindungan pasar domestik yang sehat, serta jaminan penyerapan produk lokal.

‎“Indonesia tidak hanya dipandang sebagai pasar impor, tetapi juga basis produksi farmasi regional,” ungkap Rizal.

‎Dalam jangka panjang, Rizal menilai prioritas utama adalah membangun kemandirian industri farmasi nasional melalui penguatan riset, bioteknologi, industri kimia dasar, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, BUMN, dan sektor swasta.

‎Ia menambahkan, pengembangan fitofarmaka juga berpotensi menjadi solusi strategis karena Indonesia memiliki biodiversitas yang besar.

"Namun, pengembangannya harus didukung riset yang kuat, uji klinis, dan standardisasi internasional agar mampu menjadi produk farmasi bernilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor tertentu, serta memperkuat daya saing industri farmasi nasional," pungkasnya.

Author

Uswatun Hasanah
Uswatun Hasanah

Wartawan Pasar Modal

Baca selengkapnya