Stok cadangan beras pemerintah (CBP) diproyeksikan mencapai 5 juta ton dalam beberapa hari ke depan di tengah gejolak geopolitik dan ancaman dampak El Nino. Sementara per tanggal 18 April 2026, cadangan beras di Perum Bulog tercatat sebanyak 4,91 juta ton, yang mana merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah.
“Dua hari lagi, kemungkinan hari Kamis kita akan semacam syukuran 5 juta ton stok kita. Mudah-mudahan ini dalam proses ya, dalam perhitungan kami, perkiraan kami, itu akan terjadi pada hari Kamis,” ucap Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pemerintah Sam Herodian di Jakarta, Senin (20/04/2026).
Melimpahnya cadangan beras nasional pun juga kemudian diarahkan ke pasar ekspor sebagai langkah mengurai terjadinya penumpukan stok, tentunya setelah kebutuhan beras dalam negeri telah terpenuhi.
“Ini justru bukan masalah kekurangan bahannya, justru kita lagi kesulitan bagaimana menyimpan beras ini, mangkanya sekarang kita cari pasar keluar,” lanjutnya.
Luas panen padi di tahun 2025 sendiri tercatat memiliki luas 11,32 juta hektare, meningkat 1,2 juta hektare atau 12,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indeks Pertanaman (IP) juga mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 154 dari 136 di tahun 2024. Dari sisi produktivitas, juga terjadi peningkatan produktivitas padi dari 5,29 ton per hektare di 2024 menjadi 5,32 ton per hektare di 2025.
Dengan terjadinya berbagai peningkatan tersebut, produksi beras di tahun 2025 pun meningkat 4,07 juta ton atau 13,29%. Melimpahnya cadangan beras nasional ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dalam negeri, tetapi juga mulai membentuk posisi tawar Indonesia dalam konteks geopolitik.
Indonesia pun sebelumnya telah membuka keran ekspor ke Arab Saudi, sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Palestina.
“Bapak Presiden melalui Bapak Menteri menyampaikan kita tidak hanya berpikir untuk diri kita sendiri, kita tidak berpikir untuk saat ini saja. Bayangkan dampak politiknya secara global seperti kita kemarin membantu Palestina 10.000 ton, bagaimana kita bisa mengekspor pertama kalinya beras kita 2.280 ton untuk jemaah haji kita ke Arab Saudi,” jelasnya.
Selain itu, Indonesia saat ini juga sedang menjajaki peluang ekspor beras ke Malaysia, didorong oleh surplus produksi nasional. Kualitas beras Indonesia pun tidak diragukan oleh Malaysia.
“Kemarin kita bawa contoh beras kita ke Malaysia, mereka sangat senang berasnya sangat baik dan rasanya juga enak. Beras kita sangat baik, sudah diakui oleh mereka dan sekarang sedang negosiasi untuk pelaksanaannya,” ungkap Sam.
Fenomena El Nino pun menempatkan beras dalam sorotan utama. Pemerintah dihadapkan pada tantangan menjaga keberlanjutan pasokan ketika musim kering yang berpotensi menekan produksi padi. Tetapi, Sam mengatakan kekeringan kini tak terlalu menjadi kekhawatiran.
Bukan tanpa sebab, cadangan air di bendungan saat ini cukup bagus, pompanisasi yang ditujukan untuk meningkatkan IP, mengatasi kekeringan, dan menggenjot produksi padi nasional juga telah dipersiapkan untuk memitigasi hal tersebut.
“El Nino yang paling kita perhatikan betul adalah beras, karena jangan sampai kita sudah swasembada terus cuman sesaat saja. Kita sudah pikirkan baik-baik dan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah menanggulangi kekeringan,” ujarnya.
Baca juga:
Tria Dianti
Selain dari sisi produksi, swasembada dari sejumlah komoditas yang mengalami tren peningkatan produksi juga berdampak positif terhadap petani. Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Maret 2026 juga melonjak secara year-on-year.
“Selain produksi, terus petaninya bagaimana? Apakah cukup sejahtera? Nah bisa dilihat NTP-nya itu adalah 125,35, ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya bahkan 10 tahun terakhir ini paling tinggi peningkatannya,” ungkap Sam.
Di kesempatan yang sama, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, menegaskan 9 dari 12 komoditas pangan strategis nasional saat ini sudah dinyatakan swasembada dan bahkan melebihi dari kebutuhan dalam negeri.
“Artinya kalau kita bicara swasembada, kita berpikirnya keluar sekarang, bagaimana kita mengeluarkan produk kita. Artinya, upaya pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan Bapak Presiden, kekuatan kita harus fondasinya kemandirian, dan ini yang dikejar terus,” tambah Ketut.
Komoditas pangan seperti beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit telah dinyatakan swasembada. Bahkan, komoditas daging ayam, telur ayam, dan bawang merah saat ini juga telah dieskpor ke pasar internasional.
Setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri, komoditas-komoditas pangan yang dinyatakan telah swasembada akan memiliki carry over stock yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk diekspor.
“Kalau kita bicara tahunan sampai 2026, maka kita prediksi kita punya carry over stock untuk beras saja 16 juta ton, kita butuhnya cuman 2,5 juta ton per bulan itu rata-rata, yang jagung juga begitu kita punya carry over stock 5,3 juta ton,” ungkapnya.
Ketut pun menegaskan stok cadangan pangan Indonesia khususnya beras sangatlah kuat, sehingga bisa menjaga ketahanan pangan nasional dan juga intervensi pasar apabila diperlukan.
“Artinya, bantuan pangan bisa digerakkan dengan baik, SPHP bisa digerakkan dengan baik, sehingga stabilisasi tadi bagus, karena Bulog fungsinya tidak hanya menjaga di hilir, tapi juga di hulu,” jelas Ketut.
Pemerintah juga telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram dengan tujuan untuk melindungi para petani dan menjaga stabilitas produksi. Dengan terciptanya perlindungan dan kenyamanan terhadap petani, nantinya akan berdampak terhadap stabilisasi harga dan juga mengarah kepada swasembada.
“Dengan demikian dan terbukti, pola ini berhasil menyamankan petani kita khususnya petani padi untuk berproduksi, nah ini salah satu upaya dan strategi pemerintah yang relatif bisa dibuktikan dengan produksi,” tegasnya
Menyeimbangan kesejahteraan petani dan harga beras
Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian menilai kebijakan pemerintah di era Presiden Prabowo ini sudah berpihak kepada petani. Namun, hal tersebut terkadang menimbulkan kenaikan harga pangan untuk masyarakat. Demi menyeimbangkan kedua sisi tersebut, menurut Eliza diperlukan adanya reformasi secara menyeluruh agar petani sejahtera dan juga masyarakat tidak terbebani dengan harga yang tinggi.
“Biasanya selama dua dekade hidup petani pangan selalu hidup marginal. Sekarang ada keberpihakan ke petani agar meningkatkan minat petani menanam, tapi konsekuensinya harga di konsumen jadi naik,” kata Eliza, Senin (20/04/2026).
Maka dari itu, diperlukan riset dan inovasi lebih lanjut misalnya seperti untuk menemukan varietas dengan produktivitas yang tinggi dan ketahanan kuat terhadap hama serta perubahan iklim, didukung juga dengan alat mesin pertanian yang sesuai dengan karakteristik lahan pertanian demi membuat harga pangan murah dan terjangkau untuk masyarakat.
Dari sisi hulu hingga penanganan pascapanen, perlu dilakukan juga perbaikan irigasi agar tidak perlu melakukan pompanisasi yang memakan biaya cukup tinggi. Sementara itu, Eliza menyarankan perlu adanya pemangkasan rantai distribusi di sisi hilirnya.
Bahkan, ia juga mendorong petani agar bisa mengolah gabah menjadi beras, sehingga mereka sudah menjual dalam bentuk beras, dengan membangun rice milling unit di setiap kelompok tani. Dengan ini, pendapatan petani semakin meningkat tetapi juga tetap mengendalikan harga di masyarakat.
“Selama ini karena ketergantungan terhadap middleman dan datanya gak ada, jadinya rentan spekulasi untuk memaksimalkan keuntungan,” ujarnya.
Reformasi secara struktural yang dilakukan dengan basis riset dan inovasi itu pun perlu dilakukan agar dari sisi hulu hingga ke hilir sektor pertanian menjadi lebih efisien dan efektif.
“Kita masih swasembada karena 90% masih dipenuhi dari dalam negeri. Tapi apakah swasembada pangan ini akan berkelanjutan dan signifikan meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen juga mendapatkan harga terbaik? Nah itu yang perlu dilakukan adalah reformasi struktural,” tegasnya.
