Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta kian terjepit. Kenaikan harga minyak dan elpiji non-subsidi menambah beban pedagang kuliner yang kini sedang berupaya bertahan.
Mereka kini harus memutar otak dalam menentukan harga jual yang pantas agar tetap membuat dapur mereka tetap mengepul tanpa membuat pelanggan lari.
PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Elpiji nonsubsidi untuk tabung 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Penyesuaian ini berlaku sejak Sabtu 18 April 2026.
Berdasarkan laman resmi Pertamina, harga elpiji di Jakarta untuk 12 kg mengalami kenaikan sebesar Rp36.000 atau sekitar 18,89%, dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung.
Sedangkan elpiji 5,5 kg naik Rp17.000 atau sekitar 18,89%, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung.
Ketua Koordinator Warteg Nusantara, Mukroni, mengatakan bahwa kenaikan sekitar Rp36.000 dari harga sebelumnya langsung memangkas margin keuntungan harian.
“Warteg skala menengah-besar yang memakai gas 12 kg, dengan pemakaian 1–2 tabung per hari, bisa menanggung tambahan biaya Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan. Itu hanya dari bahan bakar,” ujarnya.
Ia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menaikkan harga per porsi, yang berisiko membuat pelanggan berpaling, atau mempertahankan harga lama. Kedua pilihan tersebut membuat pedagang merugi.
Akibatnya, banyak warteg akhirnya memilih strategi “shrinkflation” — mengurangi porsi atau varian lauk demi menjaga loyalitas pelanggan.
Namun, Mukroni mengingatkan adanya risiko migrasi ke LPG 3 kg bersubsidi. Meski harga gas melon relatif stabil di kisaran Rp19.000–Rp22.000, lonjakan permintaan bisa membuat stok cepat habis. “Kalau gas melon langka, warteg kecil yang bergantung sepenuhnya akan semakin kesulitan,” katanya.
Kisah serupa dialami Budiman, 46 tahun, pedagang bakso di Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Ia mengaku harga LPG 12 kg yang biasa dipakai naik hingga Rp40.000 per tabung. “Sekarang naik, berat buat kami pedagang kecil,” ucapnya lirih.
Baginya, menaikkan harga bakso bukan pilihan mudah. “Kalau harga dinaikkan, takut pelanggan kabur. Sekarang saja pembeli kadang turun,” tambahnya.
Dilema
Peningkatan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) dinilai cukup drastis dan berdampak besar baik bagi masyarakat menengah maupun kecil.
Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero, mengatakan dampak kenaikan ini dirasakan oleh pelaku UMKM yang khususnya bergerak di sektor kuliner seperti warung makan, hingga usaha produksi makanan rumahan.
“Kalau kita bicara LPG, yang khususnya di pelaku UMKM yang bergerak di makanan ya atau tempat makan, jualan mi goreng dan lain sebagainya, pasti punya dampak,” ungkap Eddy, Selasa (21/04/2026).
Akumindo juga telah berdiskusi untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi ini. Hasilnya, pelaku UMKM kini hanya punya dua pilihan untuk tetap bertahan menjalankan usahanya.
“Pilihan pertama adalah menaikkan harga jual karena LPG-nya bisa diperhitungkan sebagai bahan pokok juga ya, jadi bahan pokok untuk menghasilkan suatu produk. Jadi LPG-nya naik, harganya pasti terdampak terhadap biaya produksi,” jelasnya.
Jika pelaku UMKM tidak mau menaikkan harga jualnya, mereka pun terpaksa menurunkan margin keuntungan usahanya agar tidak merugi akibat tekanan-tekanan yang ada.
“Atau pilihan kedua, harganya tetap tapi margin keuntungannya, profit marginnya itu dikurangi, misalnya tadinya dapat 12,5%, sekarang jadinya cuman 10% aja keuntungannya misalnya,” lanjut Eddy.
Tetapi di satu sisi, jika harga jual UMKM dinaikkan, dikhawatirkan permintaan terhadap produk usaha akan menurun.
“Jadi artinya dengan menaikkan harga, peluang untuk mendapatkan keutungan terhadap penjualan itu diragukan akan tetap, karena permintaan akan menurun,” ucapnya.
Pelaku UMKM pun harus terus melakukan inovasi dan memanfaatkan kreativitasnya agar usahanya dapat bertahan dan berlanjut di tengah kondisi yang terjadi.
“Iya inovasi-inovasi ya menunjukkan kreativitasnya, tapi daya juangnya enggak boleh mundur bagi bangsa ini dan keluarga. Karena kalau UMKM-nya kolaps, ekonomi keluarga akan kolaps, pada akhirnya ekonomi Indonesia bisa kolaps,” katanya.
Biaya produksi pasti naik
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, kenaikan harga BBM dan LPG non subsidi sangat berpotensi mengakibatkan biaya produksi UMKM naik. Sementara margin keuntungan UMKM berpotensi akan turun jika harga tidak dinaikkan.
"Harga jual cenderung akan naik, dan berisik menurunkan daya beli konsumen. Cash flow jugs berpotensi terganggu, terutama untuk UMKM skala kecil," katanya.
Sofyan menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret agar pelaku UMKM tidak membebankan kenaikan harga BBM dan LPG kepada konsumen. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan subsidi atau insentif langsung, khususnya terkait biaya energi, transportasi, maupun bahan baku yang terdampak langsung oleh kenaikan harga.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memberikan keringanan pajak dan biaya usaha, seperti relaksasi PPN, pengurangan retribusi daerah, hingga penundaan kewajiban tertentu bagi UMKM.
Langkah lain yang disarankan adalah memperluas akses pembiayaan murah bagi UMKM, seperti kredit berbunga rendah, restrukturisasi pinjaman, maupun penyaluran dana bantalan sosial ekonomi bagi sektor usaha kecil.
Ia juga menekankan pentingnya stabilisasi harga bahan baku melalui pengawasan distribusi dan pengendalian harga di tingkat hulu.
"Lakukan stabilisasi harga bahan baku melalui pengawasan dan distribusi," katanya.
