Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), ternyata masih memperlihatkan kedigdayaannya di saat kondisi perekonomian Indonesia dan dunia mengalami ketidak pastian, imbas konflik geopolitik yang mendisrupsi sektor riil sepanjang triwulan pertama 2026.
Hal ini diperlihatkan oleh kinerja perbankan yang salah satunya ditopang oleh kredit pembiayaan di sektor UMKM ini. Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Riduan sepanjang triwulan pertama 2026, total kredit Bank Mandiri tumbuh 17,4% YoY senilai Rp1.530 triliun.
“Capaian ini dimungkinkan karena fokus mendorong aktivitas ekonomi riil, khususnya sektor produktif dan padat karya, termasuk kredit UMKM yang dapat tumbuh 5,27% YoY di tengah tren kontraksi kredit UMKM perbankan,” ujarnya saat Konferensi Pers Paparan Publik Triwulan I Bank Mandiri di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Kenaikan kredit ke sektor ini menurut Riduan juga diimbangi dengan mengawal pengelolaan kualitas pembiayaan yang terbukti dari rasio non-performing loans yang berada pada level 0,98%, jauh di bawah rata-rata industri dan turun dibandingkan triwulan sebelumnya.
Berkontribusi dalam pertumbuhan berkelanjutan
Melalui sinergi UMKM, ekonomi kreatif, dan pertumbuhan ekonomi digital, Bank Mandiri memang tidak hanya hanya memperluas akses pembiayaan. “Tetapi juga menghubungkan pasar dan transaksi yang lebih luas, sehingga Bank Mandiri bukan hanya menjadi penyedia pembiayaan, tetapi juga penggerak ekosistem nasional menuju pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan," tegas Riduan.
Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Mochamad Rizaldi menambahkan, dengan outstanding Kredit Usaha Rakyat mencapai Rp11 triliun yang telah disalurkan kepada 87 ribu UMKM, komitmen dan fokus BMRI pada segmen UMKM, mikro, dan individu sangat kuat. Pertumbuhan itupun tersebar dengan baik dan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.
"Bank Mandiri akan terus mendampingi pelaku UMKM melalui pembiayaan, pendampingan, dan penguatan akses ekosistem melalui sinergi UMKM dan ekonomi kreatif, yang kami wujudkan melalui berbagai inovasi digital. Secara keseluruhan, dorongan agar bisnis UMKM menopang pembangunan ekonomi dapat dilihat dengan pertumbuhan pengguna aplikasi Kopra menembus 335.000 pengguna UMKM di seluruh Indonesia," ujar Rizaldi.
Kecukupan likuiditas perseroan yang antara lain didukung kucuran dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah, memungkinkan Bank Mandiri sebagai Himbara memfokuskan agar penyaluran dana pemerintah tersebut dapat menjaga pertumbuhan kredit terutama di sektor UMKM, padat karya, perkebunan, ketahanan pangan, hilirisasi, dan sektor prioritas dengan multiplier effect tinggi.
Berkaca dari efektivitas diversifikasi pembiayaan ke segmen UMKM tersebut, Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita W. Anggraini menegaskan, pembiayaan UMKM yang dikelola dengan kehati-hatian dapat menjadi salah satu pendorong ekspansi bisnis yang lebih berkelanjutan agar kredit dapat benar-benar tumbuh pada sektor-sektor prospektif.
"Bank Mandiri akan terus memperkuat dukungan ekonomi kerakyatan lewat akselerasi pembiayaan UMKM dan pembangunan nasional. Dengan terus mendorong fee based income yang diperkuat kapabilitas digital lewat Livin’ dan Kopra by Mandiri, strategi bisnis yang terarah dan pengelolaan risiko secara disiplin akan menjaga pertumbuhan berkelanjutan sepanjang 2026," tandasnya.
Hati-hati memasuki Kuartal II
Dihubungi secara terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman menilai kinerja awal bank Himbara pada Kuartal I 2026 yang masih relatif solid perlu dibaca dengan kehati-hatian, karena tekanan utama justru mulai terakumulasi ke kuartal II yang saat ini sedang berjalan.
"Pelemahan rupiah, kenaikan harga energi dan bahan baku, serta perlambatan permintaan kredit akan langsung menekan sektor riil. Dampaknya yang terjadi adalah terhadap kualitas aset berpotensi memburuk, terutama di segmen UMKM dan industri yang sensitif terhadap biaya produksi," katanya.
Dalam kondisi ini, Rizal menekankan strategi utama perbankan harus beralih ke penguatan manajemen risiko secara proaktif. Bank perlu melakukan early warning system terhadap sektor rentan, memperketat penyaluran kredit, dan melakukan stress test berbasis skenario nilai tukar dan harga energi. Seleksi dalam ekspansi kredit menjadi kunci agar pertumbuhan tidak mengorbankan kualitas.
Sementara itu, di sisi likuiditas, tekanan global dan kenaikan yield berpotensi meningkatkan biaya dana. Karena itu, bank perlu menjaga struktur pendanaan tetap efisien dengan memperkuat dana murah (CASA), meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan sumber likuiditas domestik. Tanpa langkah ini, margin perbankan akan tertekan dan ruang intermediasi semakin sempit.
"Untuk itu, perbankan perlu menggeser strategi dari ekspansi agresif menjadi pertumbuhan berkualitas dan terukur. Dalam situasi ketidakpastian tinggi, menjaga stabilitas dan kualitas kredit jauh lebih penting daripada mengejar target pertumbuhan jangka pendek. Jika tidak diantisipasi, tekanan di sektor riil berisiko menular ke sektor keuangan dan melemahkan intermediasi secara keseluruhan," tegasnya.
Diselaraskan dengan program Pemerintah
Dalam segi rencana bisnis perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menilai pilihan diversifikasi pembiayaan ke segmen nasabah nonkonvensional yang mulai ditempuh dapat diintegrasikan dengan dukungan intermediasi perbankan terhadap program-program strategis pemerintah.
Menurut Dian, program pemerintah merupakan salah satu potensi bisnis yang dapat dimanfaatkan bank dalam menyalurkan kredit dengan tetap memperhatikan manajemen risiko dan tata kelola yang baik.
”Revisi aturan rencana bisnis bank terkait penyaluran kredit, termasuk kredit kepada UMKM, ditujukan agar bank memiliki perencanaan terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan RBB," jelas Dian dalam pernyataan tertulis yang diterima SUAR.
Meski demikian, Dian menekankan bahwa revisi RBB secara kontekstual dan melakukan stress test secara berkala tidak serta-merta berarti pemerintah memobilisasi sektor perbankan untuk mendanai program pemerintah. Prioritisasi yang dilakukan tetap mempertimbangkan kapasitas bank yang bersangkutan serta RBB yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Penyaluran kredit dimaksud tidak bersifat mandatory, karena bank tetap memiliki keleluasaan menerapkan strategi penyaluran kredit sesuai risk appetite dan risk tolerance masing-masing. Perlu dimaklumi bahwa pengambilan keputusan kredit yang dilakukan oleh bank dilakukan atas dasar business judgement, dengan mengingat bank mengelola dana milik masyarakat," ujar Dian.
