Pemerintah kembali menggelar rencana menggandeng swasta untuk menggarap aset-aset milik BUMN yang tidak produktif, terutama setelah BPI Danantara menyelesaikan restrukturisasi akhir tahun ini. Namun, tanpa kejelasan risiko dan skema pembagian peran, rencana itu justru dapat menjadi bumerang yang merugikan negara sekaligus pengusaha.
Rencana tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR-RI ke-1 Masa Persidangan 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026). Kerangka besar rencana tersebut aset BUMN yang tidak produktif, bersamaan dengan langkah restrukturisasi yang sedang dijalankan BPI Danantara.
Prabowo menilai, BUMN saat ini menguasai aset yang sangat besar. Namun, sementara sebagian di antaranya telah bekerja dengan baik dan menghasilkan, sebagian aset lain belum menghasilkan manfaat yang setara dengan nilainya.
“Kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping lebih baik,” ujar kepala negara.
Prabowo menekankan agar aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur di saat rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Untuk itulah, pemerintah berencana mempermudah kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan.
“Akan kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia,” imbuh Presiden.
Dalam melaksanakan rencana tersebut, pemerintah mengungkapkan akan mengacu pada pengalaman India yang telah menjalankan proyek National Monetization Pipeline. Dalam skema tersebut, swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, dengan status kepemilikan tetap berada pada negara.
Dari hasil pengoperasian aset BUMN itu, modal yang diperoleh akan diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Prabowo mencontohkan, jika ada bandara yang kurang maksimal dioperasikan, peluang swasta terbuka jika dapat mengoperasikan bandara tersebut lebih efisien dan menghasilkan manfaat. Model integrasi yang dilaksanakan InJourney menjadi contoh yang dianggapnya berhasil.
“Sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan hotel dan bandara kalau ini dapat dioperasikan secara terintegrasi. Ini akan punya nilai tambah yang potensial untuk menambah potensial bagi negara kita, dan itu akan kita rintis,” tutur Presiden.
Baca juga:
Tria Dianti
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menambahkan, hingga hari ini, dari total 1.074 BUMN di Indonesia, Danantara telah berhasil melakukan streamlining dan menutup sekitar 290 perusahaan dengan cara divestasi, merger, likuidasi, maupun konsolidasi vertikal dengan mengembalikan anak usaha kepada induk sebelumnya.
“Konsolidasi asset management, konsolidasi perhotelan, dan konsolidasi logistik yang kami targetkan sehingga akhir tahun ini dapat mencapai maksimum 300 BUMN saja. Ini tidak mudah dan sangat-sangat berat karena harus melihat dari semua aspek untuk menciptakan efisiensi dan mengoptimalkan BUMN yang ada. Itu sedang kami jalankan,” tutur Rosan.
Lihat implementasi dahulu
Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang saat ini tengah dikebut oleh Danantara pada dasarnya memiliki potensi untuk memperbaiki persepsi risiko Indonesia. Namun, catatan sektor swasta adalah efek akhir akan lebih ditentukan kualitas implementasinya.
“Bagi investor dan lembaga pembiayaan, konsolidasi bukan tujuan akhir, karena yang dinilai adalah apakah langkah ini menurunkan execution risk, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan creditworthiness secara nyata,” tutur Shinta, Selasa (18/08/2026).
Saat ini, ia menilai restrukturisasi BUMN dapat menjadi sinyal penguatan negara dalam mengelola aset strategis secara lebih disiplin dan terukur. Entitas yang lebih ramping, berskala besar, dan fokus berpotensi memperbaiki kualitas neraca, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan economies of scale.
“Jika ini berjalan konsisten, persepsi risiko Indonesia di mata investor institusional dapat membaik, terutama dalam konteks long-term financing. Namun pada saat yang sama, dunia usaha tetap mencermati potensi munculnya ketidakpastian transisional dalam proses konsolidasi berskala besar,” katanya.
Shinta menggarisbawahi, pada fase awal, kecepatan restrukturisasi yang tidak sepenuhnya diiringi transparansi dan kejelasan pembagian peran antara negara, Danantara, dan BUMN operasional yang berpotensi menimbulkan ambigu. Dari sudut pandang investor swasta, situasi ini dapat meningkatkan sensitivitas terhadap regulatory risk maupun counterparty risk.
Karena itu, ia mengingatkan, penguatan kerangka tata kelola dan konsistensi implementasi akan menjadi faktor penentu agar potensi ketidakpastian tersebut bersifat sementara dan tidak mengganggu kepercayaan terhadap iklim investasi dalam jangka panjang.
“Bagi dunia usaha, kunci dari perbaikan persepsi risiko terletak pada tiga prasyarat utama. Pertama, kepastian regulasi dan governance clarity, termasuk kejelasan mandat Danantara vis-à-vis BUMN dan swasta. Kedua, transparansi aksi korporasi, terutama terkait restrukturisasi aset, kemitraan, dan akses pasar, dan Ketiga, konsistensi kebijakan,” tuturnya.
Dengan melibatkan swasta, Shinta menilai kehadiran Danantara bisa menjadi instrumen de-risking bagi ekonomi Indonesia atau sebaliknya. Namun, pilihan tetap pada langkah dan hasil akhir konsolidasi yang sedang dijalankan.
“Jika konsolidasi diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan membuka ruang kolaborasi yang sehat dengan swasta, persepsi risiko Indonesia akan membaik. Tetapi jika tidak, dunia usaha akan tetap bersikap wait and see, dan momentum investasi berisiko tidak termanfaatkan secara optimal,” tegasnya.
Buka semua kemungkinan
Berbagi pandangan dengan Shinta, Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menegaskan opsi pengelolaan swasta menjadi masuk akal karena Danantara tidak dapat menjalankan semua asetnya untuk bisa menguntungkan. Lebih dari itu, investasi publik yang dijalankan oleh Danantara dan pemerintah juga memiliki keterbatasan modal.
"Harus disadari, dalam investasi, saat ini peran pihak swasta masih sangat dominan. Menurut catatan Bank Indonesia, porsi pihak swasta dalam pembiayaan investasi lebih dari 80%, sementara investasi publik (BUMN dan pemerintah) adalah sisanya," tukas Herry saat dihubungi SUAR.
Herry menilai keterlibatan swasta dalam pengelolaan aset BUMN ke depan dapat dilakukan dengan beberapa model. Misalnya, Danantara melibatkan swasta menangani aset yang sudah memenuhi skala ekonomi sejak awal, sehingga bukan hanya modalnya menjadi lebih besar, tetapi juga bisa berbagi risiko.
Model lainnya, Danantara mengembangkan aset yang belum tergarap maksimal, tentu dengan pertimbangan skala keekonomian. Dengan demikian, swasta tidak dilepas sendirian ketika harus mengelola aset yang berstatus milik negara.
"Kalau Danantara hanya berinvestasi secara eksklusif dengan BUMN, tidak akan maksimal. Selain risikonya terlalu besar ditanggung sendiri, modal pembiayaan investasi yang dimiliki Danantara juga terbatas. Jika diteruskan, ada risiko bagi anggaran pemerintah juga makin besar, mengingat APBN akan menjadi sandaran terakhir di saat ada masalah," ujarnya.
Senada dengan Herry, Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli menyatakan sektor swasta sampai saat ini masih menanti keterbukaan informasi yang dapat menjelaskan secara jelas ceruk keterlibatan swasta, termasuk alokasi risiko modal dan risiko eksekusi.
"Tetapi yang paling penting, jangan sampai pengelolaan itu menjadi serah-terima tanpa feasibility study yang jelas. Penekanan swasta adalah ketika perencanaan proyek tersebut tidak matang dan potensi kerugian membesar, kekhawatiran menangani aset BUMN itu akan bertambah," cetus Dipo.
