Mayoritas masyarakat menengah di Indonesia mengalami tekanan finansial yang dipicu meningkatnya biaya hidup, ketidakpastian pendapatan, serta lonjakan biaya kesehatan. Begitulah hasil sebuah survei yang dirilis baru-baru ini di Jakarta.
FWD Consumer Outlook Survey yang dilakukan FWD Group bersama Ipsos mengungkapkan bahwa 66% responden mengaku mengalami tekanan finansial dan membuat mereka khawatir, stres, atau hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
"Hal tersebut mendorong mereka lebih memprioritaskan stabilitas keuangan ketimpang melakukan ekspansi atau pertumbuhan aset," demikian bunyi survei tersebut.
Chief Human Resources & Marketing Officer FWD Insurance, Rudy F. Manik, mengatakan, kondisi tersebut mencerminkan kompleksitas tantangan finansial yang dihadapi masyarakat saat ini.
"Masyarakat kini cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Namun, banyak individu belum sepenuhnya siap menghadapi implikasi finansial dari usia hidup yang lebih panjang di tengah meningkatnya biaya kesehatan," kata dia.
Tekanan finansial dipicu oleh kenaikan biaya hidup sebesar 70%, ketidakpastian pendapatan 43%, serta biaya kesehatan 40%. Kombinasi faktor tersebut menggeser orientasi masyarakat dari pertumbuhan aset ke perlindungan dan stabilitas finansial.
Benediktus Krisna Yogatama
Menanggapi kondisi tersebut, FWD Insurance menyatakan berupaya memahami kebutuhan masyarakat lintas generasi melalui pengembangan produk perlindungan yang relevan serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses layanan, termasuk pengelolaan polis dan klaim secara digital.
Associate Director Ipsos Indonesia Oscar Simamora menambahkan, kecemasan finansial juga dipengaruhi oleh laju inflasi, khususnya pada sektor kesehatan.
“Yang kita amati di sini sebagai konteks adalah inflasi secara general sama inflasi terhadap kebutuhan medical itu agak-agak berbeda dalam artian kalau untuk inflasi medical itu lebih naik secara eksponensial,” ucapnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut mendorong masyarakat menjadikan keamanan finansial sebagai prioritas jangka pendek, terutama untuk melindungi keluarga. Namun, terdapat kesenjangan antara harapan hidup, usia pensiun, dan kesiapan finansial.
Berdasarkan survei, rata-rata usia harapan hidup berada di kisaran 70–79 tahun, sementara usia pensiun sekitar 58 tahun. Artinya, terdapat selisih lebih dari 20 tahun yang harus ditopang oleh tabungan atau sumber pendapatan lain, sementara tabungan yang dimiliki dinilai belum mencukupi kebutuhan tersebut.
Di sisi lain, perilaku kepemilikan asuransi juga belum optimal. Sekitar 4 dari 10 responden mengaku telah memiliki asuransi, namun belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan perlindungan.
“Yang penting itu sebenarnya bukan punya berapa asuransi polis atau punya atau nggaknya asuransi, tapi bagaimana konsumen kelas menengah ini memiliki produk asuransi yang relevan buat mereka,” kata Oscar.
Survei juga mencatat adanya kesenjangan antara kebutuhan dan tindakan. Mayoritas responden belum aktif melakukan perencanaan finansial, termasuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan.
Secara generasi, perilaku konsumen juga menunjukkan pola berbeda. Generasi Z cenderung optimistis terhadap pencapaian finansial, namun tetap diliputi kecemasan, terutama terkait kesehatan dan stabilitas pendapatan, serta menginginkan produk yang terjangkau dan mudah dipahami.
Sementara generasi Y menghadapi tekanan besar dalam membagi alokasi pendapatan untuk keluarga dan masa depan. Lebih dari 60% responden di kelompok ini mengalokasikan minimal 20% pendapatan untuk keluarga.
Adapun generasi X lebih fokus pada perlindungan kekayaan dan stabilitas menjelang pensiun. Kekhawatiran utama mereka adalah dampak inflasi terhadap nilai tabungan serta risiko biaya kesehatan yang tidak terduga, sehingga sebagian masih berencana mencari penghasilan tambahan setelah pensiun.
Dominasi Struktur Ekonomi
Riset dari Mandiri Institute menunjukkan bahwa struktur kelas menengah Indonesia menunjukkan dinamika yang kian kompleks di tengah ketahanan ekonomi domestik yang masih ditopang konsumsi rumah tangga.
Tercatat sebanyak 86 juta penduduk atau sekitar sepertiga populasi berada dalam kelompok kelas menengah transisi, yang berperan penting sekaligus rentan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Kelompok ini terdiri dari upper aspiring middle class (AMC) atau masyarakat yang sedang menuju kelas menengah, serta lower middle class (MC) atau kelas menengah bawah.
Dalam laporan yang dirilis, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama ekonomi dengan kontribusi mencapai 54% terhadap produk domestik bruto (PDB), sehingga stabilitas kelompok ini dinilai krusial dalam menjaga resiliensi ekonomi.
Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, menyatakan bahwa perubahan struktur kelas menengah ini menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian.
“Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat di zona transisi memiliki daya dorong yang cukup untuk terus naik ke level ekonomi yang lebih mapan secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (12/4/2026).
Data periode 2019 hingga 2025 menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam komposisi kelas menengah. Jumlah kelompok lower middle class tercatat menurun lebih dari 11 juta orang, sementara kelompok upper aspiring middle class cenderung stagnan dan belum mampu menembus kategori kelas menengah mapan. Di sisi lain, kelompok menengah atas justru mengalami peningkatan meskipun terbatas, yakni sekitar 416.000 orang.
Tria Dianti
Mandiri Institute menilai, mobilitas yang tidak merata tersebut berkaitan erat dengan kualitas pekerjaan. Meski lebih dari 50% kelompok transisi telah bekerja di sektor formal, angka ini masih tertinggal sekitar 28 poin persentase dibandingkan kelompok kelas menengah yang lebih stabil. Kesenjangan tersebut membatasi kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan mengakumulasi aset.
Kondisi ini juga tercermin dalam pola pengeluaran. Sebagian besar pendapatan kelompok transisi masih terserap untuk kebutuhan dasar, dengan alokasi terbesar pada mobilitas sebesar 20%, perumahan 13%, serta tagihan rutin 10%. Sementara itu, pengeluaran untuk peningkatan kesejahteraan seperti kesehatan dan pendidikan mencapai 15%.
“Kondisi ini menyisakan ruang konsumsi sekunder seperti lifestyle, barang elektronik, dan barang tahan lama yang sangat terbatas, yakni hanya sekitar 18%,” ungkap Andry.
Keterbatasan ruang konsumsi tersebut berdampak pada rendahnya kepemilikan aset cadangan. Hanya sekitar 21% rumah tangga upper aspiring middle class yang memiliki aset likuid seperti emas, jauh di bawah kelompok menengah atas yang mencapai 69%. Minimnya aset penyangga ini meningkatkan kerentanan terhadap tekanan ekonomi, seperti inflasi atau kehilangan pendapatan.
Di sisi lain, Mandiri Institute mengidentifikasi adanya potensi peningkatan kelas ekonomi. Lebih dari 2 juta penduduk dalam kelompok transisi dinilai siap naik ke kelas menengah, didukung oleh pekerjaan yang relatif stabil, daya beli yang cukup kuat, serta kepemilikan aset cadangan yang lebih baik dibandingkan kelompok lainnya.
Untuk mendorong mobilitas tersebut, penguatan kualitas lapangan kerja dinilai menjadi faktor kunci.
“Namun, perluasan lapangan kerja ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas pekerja, yang menjadi kunci utama untuk menaikkan pendapatan secara riil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Laba Asuransi Jiwa Turun, Umum Melonjak
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Februari 2026, laba industri asuransi jiwa tercatat sebesar Rp1,14 triliun atau turun 12,56% secara tahunan (year on year/YoY). Sebaliknya, asuransi umum mencatatkan laba Rp4,32 triliun atau melonjak 123% (YoY), didorong oleh perbaikan kinerja underwriting dan pengelolaan klaim.
Rendahnya penetrasi asuransi di kalangan kelas menengah Indonesia dinilai tidak semata disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan dan tingkat kepercayaan terhadap industri. Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menyebut kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan proteksi yang meningkat dengan kepemilikan asuransi yang masih terbatas.
Irvan mengatakan, meskipun kesadaran masyarakat terhadap risiko finansial mulai meningkat, kepemilikan asuransi belum tumbuh signifikan. Hal ini dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari keterbatasan daya beli hingga persepsi negatif terhadap industri.
“(Biasanya) akibat kasus-kasus gagal bayar. Selain premi dianggap mahal dan proses klaim dinilai rumit,” kata Irvan kepada SUAR, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, kesenjangan antara kebutuhan dan kepemilikan asuransi tidak hanya berasal dari sisi konsumen, tetapi juga dari industri yang dinilai belum sepenuhnya memahami kebutuhan pasar.
“Gap antara kebutuhan dan kepemilikan asuransi dipicu oleh kombinasi keduanya, namun perilaku konsumen khususnya kurangnya pemahaman (literasi) dan kepercayaan seringkali menjadi faktor dominan. Industri juga gagal memahami kebutuhan pasar melalui transparansi pemasaran yang rendah dan produk yang kurang relevan,” ucapnya.
Di tengah meningkatnya biaya kesehatan, Irvan menilai inflasi medis yang tinggi belum cukup kuat mendorong masyarakat untuk membeli asuransi. Ia menyebut asuransi masih dipandang sebagai pengeluaran sekunder.
“Kenaikan inflasi kesehatan yang tinggi belum secara signifikan mengubah keputusan pembelian asuransi karena sifatnya yang sering dianggap sebagai pengeluaran sekunder, adanya perlindungan dasar BPJS Kesehatan, keterbatasan pendapatan masyarakat serta rendahnya literasi asuransi. Nasabah cenderung menunda peningkatan premi (top up) atau membeli polis baru di tengah penurunan daya beli meskipun sadar biaya rumah sakit meningkat 3–5 kali lipat dari inflasi umum,” jelas dia.
Lebih lanjut, Irvan mengingatkan bahwa rendahnya proteksi finansial dapat menimbulkan risiko jangka panjang bagi rumah tangga. Minimnya kepemilikan asuransi maupun dana darurat berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap guncangan ekonomi.
“Proteksi finansial yang tidak optimal (kurang asuransi/dana darurat) berimplikasi jangka panjang berupa kerentanan ekstrem terhadap risiko kesehatan dan kehilangan pendapatan, yang dapat menyebabkan kebangkrutan, utang menumpuk, dan kegagalan mencapai tujuan masa depan. Hal ini menciptakan vulnerability gap yang mana aset habis untuk biaya darurat,” tuturnya.
