Mundur Selangkah Menjaga Marwah
Kamis, 12 November 2026 menjadi hari yang bersejarah setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Tambahkan SUAR ke Google
Dinamika politik Tanah Air dalam sepekan ini memanas oleh gonjang-ganjing mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu akhirnya lebih memilih untuk mundur selangkah demi menjaga marwah.
"Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," demikian pernyataan Gibran dalam surat pengunduran dirinya, Kamis (12/11/2026).
Keputusan itu diambil pasca Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan mewajibkan pejabat yang menerbitkannya untuk mencabut dokumen tersebut.
Menyusul keputusan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pun resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin.
“Menyatakan menarik surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes),” demikian diktum keputusan tersebut, dikutip Kamis (12/11/2026).
Meskipun demikian, dalam unggahan di media sosial pribadinya, Gibran mengatakan keputusannya untuk berhenti dari jabatan wakil presiden bukan merupakan sikap ketidaksanggupan, melainkan langkah besar untuk menjaga langkah pemerintah ke depannya. Ia pun menolak untuk mengaitkan alasan mundurnya akibat Putusan MA.
"Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini pilihan yang terbaik. Keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada, lengkap, dan sudah saya serahkan kepada pengadilan," ungkapnya.
Krisis Politik Tambah Gejolak
Keputusan mundur Gibran kian menambah pelik krisis politik di sela-sela skandal penyadapan kepala negara, lembaga swadaya masyarakat, tokoh pers, hingga pengusaha dengan terduga tersangka empat jenderal polisi yang menghebohkan sepekan lalu. Rentetan peristiwa dua pekan terakhir berkelindan menciptakan krisis politik yang perpanjang ketidakpastian bagi dunia usaha.
Sinyal mundurnya Gibran pertama kali dilontarkan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Istana Negara pada Rabu (11/12/2026) sore sekitar pukul 15.00 WIB. Di sela-sela paparannya mengenai rencana pemberian gelar pahlawan kepada 19 tokoh, ia menjelaskan perihal Gibran mengajukan pengunduran diri.
Ia menjelaskan, pada Selasa (10/12/2026) pagi, terjadi pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada pertemuan yang berlangsung hingga 2,5 jam itulah, Gibran menyatakan niatan untuk mengundurkan diri.
"Beliau menyatakan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung," ujar Hadi.
Di hari yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat Paripurna pasca reses. Hasilnya, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jumlah dukungan tersebut telah melampaui batas minimal persyaratan pengajuan hak DPR sehingga usulan tersebut dapat dibawa ke tahapan pembahasan di lingkungan parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, dokumen usulan HMP yang telah ditandatangani 120 anggota dewan akan dimasukkan dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Selanjutnya, usulan tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di DPR.
Baca juga:
Di Tengah Krisis Politik, Dunia Usaha Serukan Kabinet Agar Solid Demi Perekonomian
Bisa saja terjadi guncangan politik, tapi kalau orang yang in-charge tetap bisa jalankan pemerintahan, dunia usaha tidak akan terganggu.
Benediktus Krisna Yogatama
Saan menjelaskan, angka 120 anggota tersebut merupakan hasil rekapitulasi dokumen yang telah diterima pimpinan DPR. Dukungan tidak hanya datang dari satu atau dua kelompok politik, melainkan melibatkan seluruh delapan fraksi yang ada di parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa usulan HMP mendapatkan sokongan dari anggota dewan dengan latar belakang fraksi yang beragam.
"Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang," ujar Saan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Puncak kehebohan itu terjadi pada Kamis (12/11/2026), menjadikannya hari bersejarah. Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehari setelah dirinya menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada presiden di istana.
Menurut laporan pandangan mata, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung selama 20 menit secara tertutup itu, Gibran menyampaikan surat pengunduran diri di depan pimpinan majelis.
"Beliau menyatakan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Indonesia. Surat tersebut telah diterima dan akan segera diproses," kata Muzani di depan ratusan wartawan yang sudah berkumpul sejak pagi di DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto pun akhirnya menyampaikan pernyataan resmi menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah menggelar pertemuan dengan Gibran, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam keterangannya, Prabowo mengaku berat hati menerima keputusan Gibran untuk melepaskan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut. Dia menilai Gibran telah memberikan kontribusi selama mendampingi dirinya, baik ketika memperjuangkan mandat rakyat dalam Pemilihan Presiden maupun selama menjalankan pemerintahan.
Prabowo mengatakan peran Gibran tidak hanya terlihat ketika keduanya menjalani masa kampanye, tetapi juga dalam berbagai program pemerintahan selama dua tahun terakhir. Menurutnya, terdapat sejumlah capaian yang berhasil diwujudkan pemerintah untuk masyarakat melalui kerja sama keduanya.
"Saya ingin menyampaikan bahwa beliau telah banyak membantu saya. Mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat," ujar dia.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut selama dua tahun pemerintahan berjalan, dirinya bersama Gibran telah menghasilkan berbagai capaian nyata bagi masyarakat. Dia pun menyampaikan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
Di sisi lain, Prabowo turut menyinggung penjelasan Gibran mengenai latar belakang pendidikan yang ditempuhnya di luar negeri. Menurut Prabowo, Gibran merasa telah menjalani proses pendidikan melalui tahapan yang teratur. Namun, dia menegaskan bahwa sistem pendidikan di luar negeri memiliki perbedaan dengan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia.
"Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia," ujar Prabowo.
Mundur Ketimbang Dimakzulkan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pun membatalkan penyelenggaraan rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sebelumnya diajukan oleh 120 anggota DPR mengenai kasus ijazah Gibran. Pembatalan tersebut terjadi bertepatan dengan kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Keputusan pembatalan rapat paripurna diambil berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Sekretariat Jenderal DPR menyampaikan informasi tersebut melalui keterangan tertulis yang menjelaskan bahwa agenda paripurna pada hari itu tidak jadi dilaksanakan.
"Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan," demikian keterangan Sekretariat Jenderal DPR yang diterima SUAR di Jakarta (12/11).
Baca juga:
Prabowo: Gibran Banyak Membantu Saya
Selanjutnya, presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sebagaimana ditentukan UUD 1945.
Deandra Syarizka
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyatakan secara tegas kehendak beliau untuk berhenti dari jabatannya. Dengan demikian, surat tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR, melainkan menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Yusril menjelaskan, surat pengunduran diri Gibran merupakan penegasan kehendak untuk berhenti atas inisiatif beliau sendiri, bersifat sepihak sehingga tidak memerlukan persetujuan dari MPR. Bahkan, dalam paragraf selanjutnya, Gibran secara eksplisit meminta MPR menindaklanjuti pernyataan berhentinya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Menurut Yusril, permintaan tersebut harus dipahami sebagai permintaan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri, bukan permohonan agar MPR memberikan persetujuan terhadap keputusan pengunduran dirinya.
"Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon wakil presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR", jelas Yusril dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (12/11/2026).
Yusril merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Pasal tersebut berbunyi:
"Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden."
Dengan demikian, setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR. Proses tersebut harus dilaksanakan dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sebagaimana ditentukan UUD 1945.
