Dunia usaha Indonesia cenderung memilih strategi defensif dengan menempuh efisiensi operasional di tengah tekanan global yang semakin tidak menentu. Meski demikian, menjelang pengumuman pertumbuhan ekonomi triwulan pertama pekan depan, dunia usaha diharapkan segera kembali ke jalur ekspansi agar momentum percepatan roda perekonomian tidak terputus di tengah jalan.
Temuan tersebut tergambar dalam Kadin Indonesia Business Pulse Q1-2026 yang diumumkan Kadin Indonesia Institute di Jakarta, Jumat (24/04/2026). Survei ini merupakan riset persepsi pelaku usaha Indonesia terhadap kondisi bisnis, tantangan, dan dampak ketidakpastian global yang telah dilaksanakan antara 17 Maret-5 April 2026.
Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute Mulya Amri mengatakan, dalam survei yang direspons 210 anggota Kadin di 27 provinsi tersebut, pelaku usaha menunjukkan kecenderungan langkah antisipatif sebagai strategi internal.
Dari survei tersebut, sebanyak 33,9% responden merespon kondisi ekonomi saat ini dengan melakukan efisiensi biaya operasional.
"Ini menandakan pelaku usaha lebih fokus menjaga margin usaha dengan menekan biaya produksi, distribusi, dan operasional di tengah kenaikan harga input dan tingginya ketidakpastian global," jelas Amri melalui pernyataan tertulis.
Strategi efisiensi menunjukkan fokus pengusaha sepanjang triwulan pertama 2026 adalah menjaga kesehatan arus kas dan stabilitas usaha. Namun, hasil survei juga menunjukkan 29,3% pelaku usaha belum/tidak melakukan langkah khusus. Mereka cenderung memilih wait and see karena keterbatasan adaptasi maupun karena belum memiliki strategi mitigasi di tengah situasi yang terus berubah.
Selain menempuh efisiensi operasional sebagai strategi utama, 9,9% responden survei memilih melakukan diversifikasi mitra dagang, 9,5% responden meninjau kembali kontrak bisnis dan rantai pasok, dan 7,1% mendiversifikasi sumber bahan baku atau pasokan. Kesadaran pelaku usaha mengurangi ketergantungan pada pasar, pemasok, atau jalur distribusi tertentu terbukti mulai tumbuh.
"Temuan lain menunjukkan 6,4% responden mengalihkan fokus permintaan domestik demi menjaga kesinambungan penjualan, sementara hanya 3,9% responden melakukan strategi lindung nilai aset (hedging), menandakan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengelola risiko keuangan," tambahnya.
Sekalipun langkah-langkah antisipasi telah dilakukan, survei Kadin menemukan rencana investasi dalam enam bulan ke depan cenderung melemah. Sebanyak 39,0% responden tidak setuju melakukan investasi dalam enam bulan ke depan, sedikit lebih tinggi daripada 38,6% yang menyatakan setuju, sementara 22,4% menjawab biasa saja.
"Minat investasi pelaku usaha masih tertahan oleh kehati-hatian tinggi terhadap prospek ekonomi jangka pendek. Tekanan terbesar datang dari faktor kebijakan dan program pemerintah, dengan 16,7% responden menyebut kebijakan dan program pemerintah sebagai tantangan utama, diikuti birokrasi 14,3%, permintaan 11,4%, akses pembiayaan 9,5%, serta ketidakpastian hukum 9,3%," papar Amri.
Dengan kebijakan pemerintah sebagai tantangan, 39,5% responden menegaskan keyakinan pelaku usaha bahwa kondisi bisnis akan membaik di kuartal II masih bertumpu pada arah kebijakan pemerintah pusat. Arah dan konsistensi kebijakan nasional menjadi jangkar utama ekspektasi dunia usaha, terutama terkait dengan stabilitas harga energi dan peningkatan belanja negara sebagai stimulus fiskal.
Segera kembali ke jalur pertumbuhan
Menanggapi temuan survei tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyoroti dinamika dan konflik di Timur Tengah telah terbukti memberikan dampak signifikan bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
"Dampak paling terasa adalah kenaikan harga BBM yang kemudian merembet ke peningkatan biaya operasional. Namun, kondisi ini tidak diimbangi dengan kenaikan daya beli, karena likuiditas saat ini juga sangat ketat," katanya dalam kesempatan yang sama.
Tantangannya sekarang, menurut Anindya, adalah menyikapi situasi ini, apakah fokus pada efisiensi dan mengencangkan ikat pinggang, atau segera kembali ke jalur pertumbuhan. Ia menegaskan, sekalipun hasil survei menunjukkan mayoritas pelaku usaha memilih melakukan efisiensi bertahap, upaya kembali secepat mungkin kembali ke strategi pertumbuhan bukan tidak ada.
“Kalau saya lihat dari sisi dunia usaha memilih untuk bisa efisiensi untuk cepat kembali kepada growth. Karena pertumbuhanlah yang memungkinkan penciptaan lapangan kerja dan menjaga perputaran ekonomi,” ujar Anindya.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan terus memonitor terus kondisi perekonomian dan memitigasi perlambatan dengan mengucurkan stimulus dan memastikan belanja lebih cepat dan merata di setiap kuartal, seperti halnya belanja triwulan I sebesar Rp815 triliun yang berhasil melampaui target Rp809 triliun.
"Perkiraan saya [pertumbuhan ekonomi bisa mencapai] 5,7% di kuartal II. Kita akan dorong ke sana. Nanti ketika data bulan April clear, kita akan kasih dorongan lagi. Sesuai arahan Presiden, jika ekonomi jalan lebih cepat, masyarakat bisa menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan," cetusnya dalam taklimat di Jakarta, (24/4/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengandalkan momentum hari besar seperti halnya terjadi di triwulan pertama. Ia mengingatkan, meskipun konsumsi tinggi, hari besar juga memaksa aktivitas produksi berhenti karena peraturan cuti bersama dan libur panjang
"Karena itu, komitmen pemerintah adalah memastikan sektor-sektor industri yang prospektif dapat kita hidupkan di dalam negeri. Laporkan jika ada masalah ke Satgas Debottlenecking, karena saya juga punya instrumen seperti LPEI dan PIP. Jangan takut. Pemerintah mendorong aktivitas private sector lebih optimal dan tidak akan kami tinggal," tegasnya.
Tetap potensial
Sebelumnya, Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai ketahanan ekonomi nasional kini berada pada titik uji krusial. “Situasi ini merupakan ujian kesehatan ekonomi nasional. Kita harus melihat apakah ekonomi benar-benar masih sehat atau mulai melorot di bawah tekanan eksternal yang kian tajam," ujarnya di Jakarta, Minggu (19/4/2026).
Menyitir perbandingan laporan Bank Dunia yang memproyeksikan ekonomi Indonesia melambat ke 4,7% dan laporan Asian Development Bank (ADB) yang menilai ekonomi Indonesia justru menguat 5,2%, Herry menilai rumpang keduanya menunjukkan penilaian terhadap daya tahan Indonesia sangat dinamis. Perbandingan itu juga memperlihatkan pertumbuhan ekonomi berpotensi tetap 5% sesudah kuartal I-2026
"Adanya perbedaan angka proyeksi ini membuktikan bahwa faktor ketidakpastian global sangat memengaruhi persepsi lembaga internasional terhadap fundamental ekonomi kita di tahun 2026," tambahnya.
Baca juga:
Chris Wibisana
Moderasi momentum sesudah kuartal I, Herry menilai, akan sangat krusial karena struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang menyumbang 53,9% terhadap PDB. Penurunan tipis sesudah momentum libur Lebaran dapat mencerminkan kecemasan konsumen domestik terhadap potensi inflasi dan lonjakan harga energi dunia.
"Kita tidak boleh menutup mata terhadap moderasi yang mulai terjadi di awal 2026. Pelemahan tipis sesudah libur Lebaran adalah alarm dini bahwa motor utama pertumbuhan kita, yaitu konsumsi rumah tangga, mulai mengalami kelelahan. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang adaptif untuk menjaga daya beli, target pertumbuhan bisa meleset," tegasnya.
