Pemerintah Rusia menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi pemasok energi yang berkelanjutan bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov mengatakan, Rusia bahkan siap menyalurkan minyak, gas, maupun LPG ke Indonesia. Namun, Ia mengaku belum ada permintaan resmi dari pihak Indonesia terkait kebutuhan tersebut.
“Rusia adalah penyedia minyak dan gas yang terpercaya, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara dan dunia. Jika ada permintaan spesifik, kami siap membahasnya. Tapi sampai saat ini belum ada pesanan,” ujar Tolchenov dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Ia juga menyinggung bahwa wacana mengenai kemungkinan ekspor minyak dan gas Rusia ke Indonesia masih sebatas pembicaraan, belum ada instruksi resmi dari pemerintah Indonesia.
“Apakah mungkin Rusia mengekspor minyak dan gas ke Indonesia? Ya, mungkin. Tapi kami butuh detail, jenis minyak, jumlah ton, pelabuhan tujuan, cara pembayaran, dan harga,” katanya.
Sebelumnya, Indonesia berhasil mengamankan pasokan minyak mentah (crude) dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan energi nasional menyusul terhambatnya pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah.
Sikap pasif pembicaraan ini kontras dengan langkah Jakarta sebelumnya. Indonesia diketahui tengah berupaya mengamankan pasokan minyak mentah (crude) dari Rusia demi menjaga ketahanan energi nasional, menyusul seretnya pasokan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Antara LPG dan LNG
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat menyatakan bahwa kesepakatan itu tercapai setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada awal April lalu. Bahkan pada Juni lalu, Bahlil telah menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas untuk mengurus impor minyak mentah tersebut.
Tak hanya minyak mentah, Indonesia juga membidik impor Liquified Petroleum Gas (LPG) dari Rusia. Keseriusan ini bahkan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional.
Namun, rencana impor LPG ini membentur celah kebutuhan yang tidak sinkron. Tolchenov menjelaskan bahwa mayoritas korporasi energi di negaranya justru berfokus pada produksi LNG (Liquified Natural Gas), sementara Indonesia membutuhkan LPG untuk konsumsi rumah tangga (tabung gas).
“Saya sudah mendengar tentang ini, tetapi situasinya seperti ini. Sebagian besar perusahaan Rusia berfokus pada LNG, dan Indonesia tampaknya tidak membutuhkannya. Kita bisa menyediakan sesuatu. Mungkin beberapa perusahaan Rusia memiliki LPG dan dapat melakukan sesuatu, tetapi tidak ada permintaan khusus,” ujar Tolchenov.
“Harus ada permintaan resmi dari perusahaan seperti Pertamina. Mereka harus menyampaikan berapa kebutuhan LPG, ke pelabuhan mana dikirim, dan berapa harga yang diinginkan,” jelasnya.
Menurutnya, tanpa data dan permintaan yang jelas, Rusia tidak dapat langsung mengirimkan pasokan energi. “Kalau ada permintaan, akan ada jawaban spesifik, kontrak ditandatangani, dan pengiriman dilakukan,” tegas Tolchenov.
Tak terpengaruh pembatasan BBM di Rusia
Tolchenov juga memastikan, jika kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sedang terjadi di Rusia tidak akan mempengaruhi kerjasama kedua negara.
Melansir DW, Rusia sedang mengalami gangguan rantai pasok akibat serangan drone Ukraina ke sejumlah lokasi kilang minyak. Setidaknya gangguan pasokan bahan bakar telah dilaporkan di lebih dari 10 wilayah Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah SPBU bahkan memberlakukan pembatasan atau menghentikan penjualan bensin sepenuhnya.
“Situasinya tidak mudah, tetapi kami bertahan dan bekerja dengan cara biasa, jadi itu bukan masalah. Saya rasa ini tidak akan mempengaruhi kerjasama Rusia dengan Indonesia di bidang apapun, termasuk minyak dan gas,” kata Tolchenov.
Selain Indonesia, negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia juga mulai melirik minyak mentah Rusia. Langkah ini diambil untuk menyiasati ancaman krisis pasokan akibat konflik yang memanas di Selat Hormuz.
Filipina bahkan sudah mencuri start. Berdasarkan laporan Reuters, Maret lalu, sebuah kapal tanker berbendera Sierra Leone, Sara Sky, telah bersandar di pelabuhan Limay, Teluk Manila, beberapa hari setelah Filipina menyatakan tertarik mengimpor minyak Rusia.
Kapal tersebut mengangkut sekitar 100.000 ton ESPO Blend—jenis minyak mentah ringan dan manis asal Siberia. Ini menjadi momen pertama dalam lima tahun terakhir Filipina kembali membeli minyak dari Rusia.
Duta Besar Rusia untuk negara ASEAN Evgeny Zagaynov mengonfirmasi bahwa pasokan energi Rusia ke Asia Tenggara sudah berlangsung, termasuk ke Filipina.
“Kita tahu bahwa ada pasokan dalam beberapa bulan terakhir ke Filipina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Saya baru saja menyebutkan angka peningkatan 40 persen dalam beberapa bulan terakhir dari pasokan kita ke Asia Tenggara di tengah krisis di Selat Hormuz,” ujar Zagaynov.
Meski tidak merinci angka terbaru, Zagaynov memastikan bahwa pengiriman minyak Rusia ke Filipina memang terjadi. “Saya tahu bahwa mungkin dua bulan lalu ada kapal tanker Rusia yang tiba di Filipina. Ya, ada pasokan minyak kita ke Filipina,” katanya.
Sampai berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari pihak kementerian ESDM.
Dua tantangan utama
Peneliti Hubungan Internasional dari S. Rajaratnam School of International Studies, NTU, Iis Gindarsyah, menekankan bahwa Indonesia menghadapi dua tantangan besar dalam konteks pasokan energi global.
“Yang dihadapi Indonesia itu ada dua sebenarnya. Pertama, inflasi harga komoditas. Kedua, ketersediaan pasokan barang,” ujarnya.
Menurutnya, konflik global seperti perang di Ukraina maupun ketegangan di Selat Hormuz dapat memicu kenaikan harga sekaligus mengganggu suplai energi. Impor menjadi opsi jangka pendek yang harus ditempuh pemerintah jika kapasitas produksi minyak dalam negeri tidak mencukupi.
“Lifting minyak kita kan tidak cukup, otomatis kita akan impor. Pertamina harus mencari barangnya di mana, apakah pasokan dari Hormuz terganggu atau tidak,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski peningkatan kapasitas produksi dalam negeri penting untuk jangka panjang, kebutuhan mendesak tetap harus dipenuhi melalui sumber luar negeri.
“Itu opsi jangka pendek, sementara kita menyiapkan kapasitas produksi dalam negeri untuk jangka panjang,” kata dia yang juga sebagai penasehat di lembaga think tank Lab 45.
Lebih jauh, Iis mengingatkan bahwa kerja sama energi dengan Rusia juga membawa risiko tersendiri. “Negara-negara Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika, menerapkan rezim sanksi. Jangan sampai ada entitas Indonesia yang terlibat impor energi dari negara yang dianggap lawan Barat, lalu transaksinya diblokir,” kata dia.
Oleh karenanya, pemerintah harus mampu menyeimbangkan kebutuhan energi dengan dinamika geopolitik global. “Ini tantangan utama pemerintah, bagaimana memenuhi kebutuhan energi tanpa terjebak dalam risiko sanksi internasional,” ujar dia.
Baca juga:
Tria Dianti
