Indonesia berhasil mengamankan pasokan minyak mentah (crude) dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan energi nasional menyusul terhambatnya pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kesepakatan itu berhasil dicapai selepas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada awal pekan ini.
"Kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan, bahwa kita akan mendapat pasokan, crude dari Rusia, dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting, dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” jelas Bahlil usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, seperti dalam rilis sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis, 16 April 2026.
Menurut Bahlil, kerja sama yang ditindaklanjuti mencakup kemitraan jangka panjang di sektor energi, termasuk pemenuhan kebutuhan minyak nasional. Bahlil menjelaskan bahwa konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) domestik baru berkisar 600–610 ribu barel per hari.
“Kita masih impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara,” ungkapnya.
Untuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional dalam jangka pendek, pemerintah juga telah mengamankan ketersediaan minyak mentah hingga akhir tahun 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo guna menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian global.
"Untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insyaallah sudah aman. Jadi kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi daripada kilang kita," jelas Bahlil.
Selain minyak mentah, pemerintah juga membahas peluang kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan LPG nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sekitar 7 juta ton per tahun. Meski demikian, untuk kerja sama pasokan minyak mentah, Bahlil menyebut prosesnya telah mendekati tahap final.
“Sekarang kita lakukan diversifikasi, dan insyaallah kita juga akan mendapat support. Tetapi yang ini masih butuh perjuangan, masih butuh komunikasi dua atau tiga tahap,” tambahnya.
“Tapi kalau crude-nya saya pikir sudah hampir final,” tegasnya.
Bagaimana dengan Amerika Serikat
Terkait dinamika kerja sama dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap keputusan energi.
“Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta barel. Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita, harus kita lakukan,” pungkasnya.
Langkah ini menandai arah baru kebijakan energi Indonesia yang lebih adaptif, terbuka, dan berdaulat guna memastikan pasokan energi tetap aman, stabil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Ivvone Mewengkang, apa yang dilakukan oleh Indonesia itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara lain.
"Dalam artian kita melihat isu pertahanan energi ini adalah suatu yang sangat penting bagi sejahteraan banyak orang dan juga berpengaruh bagi kelanjutan pembangunan kita," katanya
Pemerintah, ujar dia, memastikan adanya suplai dan ketahanan energi ini kita lakukan sebagai kepentingan nasional dan oleh karena itu diplomasi yang dilakukan Indonesia ini sejalan dengan kepentingan nasional tersebut.
"Mengenai mitra yang kita engage dalam melakukan kerja sama-sama ini tentu kita melakukan pertimbangan yang sangat matang dan juga semua aspek perhitungan. Artinya tidak dalam rangka kepentingan yang singkat saja, tapi memang perhitungan yang betul-betul luas," kata dia.
Pakar Hubungan Internasional dari Griffith University, Rizky Ihsan mengatakan hasil kerjasama dari kunjungan Rusia juga menegaskan politik bebas aktif versi Prabowo supaya tidak terlalu terlihat condong ke AS.
"Agendanya memang untuk mengamankan pasokan energi di tengah konflik Timur Tengah. Terlihat dari Menteri ESDM Bahlil yang dibawa dalam rombongan. Seolah ingin memberi pesan bahwa Indonesia punya leverage ke semua arah," kata dia.
Ketergantungan impor
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Galau D. Muhammad, menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak, termasuk dari Rusia berpotensi memperbesar kerentanan ekonomi nasional di tengah eskalasi geopolitik global.
Ia menjelaskan, dinamika terbaru konflik antara Iran dan Amerika Serikat, yang baru-baru ini sempat diwarnai ceasefire, masih belum sepenuhnya menjamin stabilitas pasar energi global. Menurutnya, kondisi tersebut masih menyisakan ketidakpastian karena potensi eskalasi konflik tetap terbuka.
Dalam konteks tersebut, Galau menyoroti peran strategis Selat Hormuz sebagai jalur distribusi sekitar 20 persen perdagangan minyak global. Gangguan di jalur ini dinilai dapat meningkatkan biaya logistik dan mendorong lonjakan harga energi dunia.
“Selat Hormuz itu juga seperti yang sudah kita tahu bersama ya bahwa dia mengalirkan sekitar 20% perdagangan minyak global, akan sangat besar biaya yang harus disiapkan ketika ada pengalihan ke jalur-jalur yang lain,” kata Galau kepada SUAR, Kamis (16/4/2026).
Tria Dianti
Lonjakan harga minyak global yang saat ini telah melampaui USD 100 per barel, jauh di atas asumsi dasar APBN sekitar USD 70 per barel, dinilai akan membebani anggaran negara, khususnya melalui peningkatan subsidi energi. Sebagai negara net importer minyak, Indonesia menghadapi tekanan ganda dari sisi fiskal dan eksternal.
Galau menjelaskan bahwa kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi yang meluas melalui second round effect, serta menekan daya beli masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi risiko tambahan, terutama karena transaksi energi global didominasi dolar AS.
“Tekanan depresiasi akibat adanya imported inflation yang hadir di eskalasi oleh adanya konflik ini akan meningkatkan adanya kerentanan rupiah dibandingkan dolar,” jelas dia.
Ia juga menyoroti dampak terhadap neraca perdagangan, di mana kenaikan harga minyak akan meningkatkan nilai impor migas dan memperlebar defisit neraca energi. Sebaliknya, jika harga minyak dapat kembali stabil seiring normalisasi jalur distribusi global, beban impor energi berpotensi menurun.
Selain itu, beban keuangan PT Pertamina (Persero) sebagai importir energi juga dinilai dapat meningkat, terutama terkait kompensasi subsidi yang tidak sepenuhnya dibayarkan tepat waktu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas dalam jangka panjang.
Dalam jangka menengah hingga panjang, Galau menilai ketergantungan pada energi fosil, termasuk impor minyak, tidak dapat terus dipertahankan. Ia menekankan perlunya percepatan transisi energi sebagai langkah struktural untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak global.
Menurutnya, pengembangan energi baru terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro, dan angin menjadi penting, mengingat sumber energi tersebut tidak terpengaruh oleh dinamika geopolitik global.
“Selama kita masih bergantung, saya rasa ini hanya menjadi peredam temporer, belum mampu menjawab masalah sistemik,” ungkap Galau.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi subsidi energi dan penguatan buffer fiskal melalui pengalihan belanja ke sektor produktif, termasuk perlindungan sosial. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global yang masih tinggi.
Uswatun Hasanah berkontribusi dalam laporan ini. Artikel ini diupdate pukul 22:00 dengan menambahkan pendapat pakar.
