Ringkasan Eksekutif: Penuhi Komitmen, Selamatkan Perekonomian

Konflik geopolitik dan lonjakan harga minyak dunia menyusul perang antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel, bisa membuat anggaran belanja pemerintah membengkak.

Namun Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya tetap berkomitmen untuk mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. 

Sumber tekanan ke perekonomian nasional

• Harga minyak tinggi → subsidi energi naik
• Pelemahan rupiah → beban utang meningkat
• Pertumbuhan melambat → penerimaan turun
• Dampak: Defisit melebar dan tekanan pada neraca transaksi berjalan

Modal ketahanan ekonomi Indonesia:

• Fundamental masih solid
  • Cadangan devisa tinggi (±USD 151,9 miliar)
  • Pertumbuhan tetap terjaga
• Potensi ancaman:
  • Ruang fiskal semakin sempit
  • Tekanan eksternal meningkat 

Pemerintah perlu mengambil langkah yang terukur dalam mengelola kebijakan fiskal di tengah tekanan global. Pendekatan yang lebih efektif  adalah dengan menata ulang alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran. 

Pemerintah juga harus segera mengaktifkan skenario fiskal kontinjensi dan memperkuat stabilitas moneter. Konflik di Timur Tengah yang melibatkan negara kunci dalam rantai pasok energi global berisiko memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan.

Dampaknya dapat menekan nilai tukar rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN, serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri. Di sini perlu koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia demi menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan. 

Respons Kebijakan Moneter

• Bank Indonesia fokus menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi melalui:
  • Penurunan threshold pembelian valas tunai (US$100 ribu → US$50 ribu)
  • Peningkatan batas transaksi DNDF (US$5 juta → US$10 juta)
  • Pengetatan pelaporan devisa (threshold turun ke US$5 ribu)
• Suku bunga ditahan:
  • BI Rate: 4,75%

 Strategi Fiskal Pemerintah

• Fokus pada:
  • Peningkatan penerimaan tanpa menaikkan pajak
  • Efisiensi pajak (pertumbuhan PPN tinggi)
  • Penindakan praktik under invoicing
• Menjaga menaikkan defisit fiskal sesuai aturan
• Pemerintah punya buffer fiskal cukup kuat melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) ±Rp110 triliun