Ganti Wapres Tentukan Kepercayaan Pasar, Investor Tuntut Kepastian
Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa fundamental ekonomi nasional tetap sehat dan memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan
Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa fundamental ekonomi nasional tetap sehat dan memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan
Kekosongan kursi Wakil Presiden dan beberapa peristiwa politik yang terjadi belakangan memicu sensitivitas tinggi di kalangan pelaku usaha. Sejumlah pakar menilai pergantian sosok nomor dua di Indonesia tak hanya menentukan kepastian konstitusional melainkan menentukan persepsi risiko investasi, biaya pendanaan, dan kepastian hukum.
Peneliti Ahli Utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai orang yang dipilih menjadi cawapres nanti menentukan kembali atau tidaknya kepercayaan dunia usaha.
"Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa fundamental ekonomi nasional tetap sehat dan memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan," ujar dia kepada SUAR di Jakarta, Selasa (17/11).
Hal tersebut ditunjukkan melalui pemahaman yang kuat terhadap persoalan ekonomi serta arah kebijakan pemerintah. “Wakil presiden tidak cukup hanya menyampaikan optimisme, tetapi juga harus mampu menjelaskan langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperbaiki iklim investasi, dan memberikan kepastian berusaha,” ujar dia
Selain itu, wakil presiden baru harus mempunyai kemampuan merespons berbagai perkembangan ekonomi dengan tenang, terukur, dan berdasarkan pertimbangan yang matang.
"Dalam situasi fluktuasi nilai tukar dan perubahan kebijakan perdagangan internasional, wapres baru dituntut memiliki komunikasi publik yang tenang, berbasis data, serta jauh dari kontroversi agar tidak memperkeruh sentimen pelaku usaha," kata dia.
Dalam menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tekanan ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, hingga perubahan kebijakan perdagangan internasional, wakil presiden juga harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang responsif tanpa mengambil keputusan secara terburu-buru.
Senada dengan itu, Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy menyoroti korelasi langsung antara kredibilitas calon wapres dengan biaya ekonomi yang harus ditanggung dunia usaha. Di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah, kompetensi dan rekam jejak wapres sangat menentukan tingkat risiko investasi di mata pasar keuangan.
“Kepercayaan tersebut penting untuk menekan persepsi risiko investasi sekaligus menjaga biaya pendanaan pemerintah dan sektor swasta tetap kompetitif,” kata Yusuf.
Selain faktor kredibilitas, Yusuf menekankan bahwa hambatan utama iklim usaha di Indonesia kerap bersumber dari lemahnya eksekusi dan koordinasi antarlembaga. Wapres baru harus mampu menjembatani kementerian hingga pemerintah daerah untuk membereskan persoalan klasik yang dikeluhkan pengusaha, mulai dari perizinan, akses pembiayaan, hingga tumpang tindih regulasi.
“Kemampuan memahami persoalan dunia usaha juga menjadi kriteria penting yang tidak boleh diabaikan. Wakil presiden baru perlu memahami berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari persoalan perizinan, kepastian hukum, akses pembiayaan, hingga tumpang tindih regulasi,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (17/11/2026).
Dengan pemahaman tersebut, wakil presiden dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif sehingga dunia usaha memiliki ruang lebih luas untuk berkembang, memperluas investasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Pasar modal Indonesia membutuhkan kepastian politik dan kredibilitas pemerintahan untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah tekanan pasar yang masih berlangsung.
Dalam situasi tersebut, sosok wakil presiden (wapres) dinilai menjadi salah satu bagian dari faktor stabilitas politik yang turut diperhatikan pelaku pasar, terutama ketika muncul ketidakpastian mengenai posisi dan kemungkinan pergantian orang nomor dua di pemerintahan.
Research Analyst Mirae Asset Sekuritas, Daniel Aditya Widjaja mengatakan, salah satu hal yang paling dihindari investor adalah ketidakpastian. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan investasi, terlebih ketika pasar Indonesia tengah menghadapi risiko penurunan klasifikasi dari Emerging Market menjadi kategori yang lebih rendah dalam penilaian MSCI.
Menurutnya, risiko yang dihadapi pasar saat ini tidak semata-mata berasal dari fundamental ekonomi maupun kinerja perusahaan, melainkan juga berkaitan dengan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia.
"Investor tidak suka adanya uncertainty," ujar Daniel, Selasa (17/11/2026).
Dia menjelaskan, fundamental perusahaan di Indonesia secara umum masih cukup solid. Namun, ketidakpastian terkait MSCI berpotensi meningkatkan risiko arus keluar dana asing dan memengaruhi valuasi pasar.
Risiko tersebut juga membuat konsistensi kebijakan regulator menjadi penting. Daniel menilai, upaya mempertahankan posisi Indonesia sebagai pasar berkembang membutuhkan konsistensi regulator serta penegakan aturan yang lebih tegas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam konteks kepemimpinan nasional, Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto menjelaskan, pasar butuh figur yang mampu menjaga kesinambungan pemerintahan, memberikan kepastian arah kebijakan, serta tidak menambah ketidakpastian politik di tengah upaya pemulihan kepercayaan investor.
“Persoalan pergantian wapres bukan hanya menyangkut dinamika politik dan siapa figur yang akan mengisi posisi tersebut. Kepastian proses politik dan kemampuan pemerintahan menjaga stabilitas juga menjadi hal yang perlu diperhatikan pasar,” ucap Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto.
Rully juga mengingatkan bahwa ketidakpastian politik berpotensi memengaruhi kecenderungan konsumsi masyarakat. Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pemerintah, menurutnya, perlu memberikan keyakinan kepada masyarakat agar tetap beraktivitas dan melakukan belanja tanpa dibayangi ketidakpastian.
Tantangan kepercayaan tersebut juga berpotensi berlanjut pada 2027. Rully memperkirakan Indonesia masih menghadapi tekanan dari sisi arus modal, terutama apabila risiko reklasifikasi MSCI benar-benar terjadi.
Berdasarkan perhitungan Mirae Asset Sekuritas terhadap kepemilikan asing hingga Oktober 2026, potensi dana asing yang berisiko keluar diperkirakan mencapai US$8 miliar-US$11 miliar dalam skenario terburuk. Sementara itu, estimasi arus keluar yang berpotensi terealisasi setelah keputusan reklasifikasi sekitar US$3 miliar.
Rully mengatakan, tekanan terhadap pasar juga berpotensi merembet ke nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut dapat semakin kompleks apabila terjadi bersamaan dengan pelebaran defisit transaksi berjalan dan tekanan pada arus modal.
Karena itu, pemulihan pasar membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan fundamental ekonomi. Pemerintah dan regulator perlu menunjukkan langkah konkret yang dapat mengembalikan keyakinan investor.
"Ekonomi bagus, tapi tidak ada kepercayaan itu sangat susah untuk sustainability," tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, kepastian politik, kredibilitas kepemimpinan, dan kesinambungan kebijakan menjadi faktor penting yang perlu dijaga.
“Bagi market ya, siapa pun sosok yang berada di posisi wapres pada akhirnya perlu mampu mendukung stabilitas pemerintahan dan tidak memperbesar ketidakpastian yang sedang dihadapi Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, proses politik pengisian jabatan wapres di parlemen mulai bergulir. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah membentuk dua tim khusus untuk memproses dua nama kandidat yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, tim pertama adalah panitia verifikasi yang dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan diketuai Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman. Panitia ini bertugas memeriksa kelengkapan 22 persyaratan administratif dan ketentuan yang berlaku bagi setiap calon.
“Ada 22 syarat yang harus dipenuhi dan calon wapres ini setidaknya bisa memenuhi persyaratannya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).
Selain tim verifikasi, Rapat Gabungan MPR juga membentuk panitia ad hoc beranggotakan 26 orang yang dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto untuk mengawal tahapan pemilihan hingga penetapan.
Dengan dibentuknya kedua panitia tersebut, MPR mulai mempersiapkan tahapan administratif dan kelembagaan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta seluruh pihak menghormati kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam menentukan calon Wakil Presiden. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah dorongan yang mengusulkan dirinya untuk menjadi kandidat pengganti Wakil Presiden.
Dasco menjelaskan, Presiden memiliki hak konstitusional untuk mengajukan nama calon Wakil Presiden yang selanjutnya disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Menurutnya, mekanisme tersebut telah diatur secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan sehingga seluruh pihak perlu menghormati proses yang berlaku.
“Bahwa kewenangan pengusulan calon Wakil Presiden berada di tangan Presiden dan kita hormati,” ujar dia setelah memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.(17/11)
Lebih lanjut, Dasco menyampaikan bahwa Presiden nantinya akan menyerahkan nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI untuk diproses sesuai mekanisme konstitusional. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk tidak mengabaikan ketentuan yang telah menjadi dasar dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.