MPR Bentuk Panitia Verifikasi Calon Wapres
Selain membentuk tim verifikasi, MPR juga membentuk panitia ad hoc yang bertugas menangani proses pemilihan dan penetapan wakil presiden.
Selain membentuk tim verifikasi, MPR juga membentuk panitia ad hoc yang bertugas menangani proses pemilihan dan penetapan wakil presiden.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membentuk panitia verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan calon wakil presiden (wapres) yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan panitia tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan pemilihan dan penetapan wakil presiden untuk mengisi posisi yang saat ini mengalami kekosongan. Proses verifikasi diperlukan guna memastikan setiap calon yang diajukan telah memenuhi ketentuan administrasi maupun persyaratan yang berlaku.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon wakil presiden. Persyaratan tersebut nantinya akan diserahkan bersama dua nama yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR. Menurut Muzani, kelengkapan dokumen menjadi salah satu aspek penting yang akan diperiksa sebelum proses pemilihan dan penetapan wakil presiden dilaksanakan.
"Ada 22 syarat yang harus dipenuhi dan calon wapres ini setidaknya bisa memenuhi persyaratannya," kata Muzani saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, Muzani belum memaparkan secara terperinci mengenai 22 persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon. Ia menjelaskan, penjabaran mengenai ketentuan tersebut nantinya akan disampaikan oleh panitia verifikasi yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen dan persyaratan calon. Panitia tersebut dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, sedangkan posisi ketua dijabat oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman.
Selain membentuk panitia verifikasi, Rapat Gabungan MPR RI juga telah menyepakati pembentukan panitia ad hoc yang secara khusus bertugas menangani proses pemilihan dan penetapan wakil presiden. Panitia tersebut akan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto dengan melibatkan 26 anggota. Keberadaan panitia ini diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Dengan dibentuknya kedua panitia tersebut, MPR mulai mempersiapkan tahapan administratif dan kelembagaan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Proses verifikasi terhadap 22 persyaratan calon akan menjadi bagian penting sebelum MPR melanjutkan tahapan pemilihan dan penetapan. Melalui mekanisme tersebut, MPR diharapkan dapat memastikan calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan sebelum ditetapkan sebagai Wakil Presiden RI.
Pengamat Ekonomi Didik Rachbini mengatakan, calon wakil presiden (wapres) yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto harus memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan memahami berbagai persoalan strategis yang dihadapi Indonesia. Sosok yang menempati posisi tersebut tidak cukup hanya memiliki pengalaman dalam pemerintahan maupun politik, tetapi juga harus mampu menjalankan fungsi konstitusional sebagai pendamping presiden. Terlebih, wakil presiden memiliki peran penting dalam membantu memastikan kesinambungan program pemerintahan serta menjaga stabilitas nasional.
Baca juga:

Selain memiliki kompetensi kepemimpinan, calon wakil presiden juga perlu memahami persoalan ekonomi, sosial, hukum, dan pembangunan nasional. Kemampuan membaca tantangan ekonomi global, menjaga iklim investasi, memperkuat daya saing industri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Dengan pemahaman yang luas, wakil presiden diharapkan mampu memberikan pertimbangan strategis kepada presiden dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Tidak kalah penting, calon wakil presiden harus memiliki rekam jejak yang baik, komitmen terhadap demokrasi, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Integritas dan kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat juga menjadi modal penting untuk menjalankan tugas kenegaraan,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (16/11/2026).
Dengan demikian, sosok yang nantinya terpilih diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan jabatan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pencapaian target pembangunan nasional.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawaty Setyoriny mengatakan calon wakil presiden (wapres) yang nantinya dipilih harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi dan kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah regulasi yang mengatur keberlangsungan usaha. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterbitkan benar-benar memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, bukan justru menambah beban administrasi maupun biaya operasional. Karena itu, calon wapres mendatang perlu memahami persoalan yang dihadapi pelaku usaha secara langsung agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
Selain memahami kebutuhan UMKM, calon wapres juga harus mampu mendorong harmonisasi regulasi antar kementerian dan lembaga. Selama ini, salah satu tantangan dunia usaha adalah adanya kebijakan yang berpotensi tumpang tindih, baik dalam hal perizinan, perpajakan, standardisasi produk, maupun kewajiban administratif lainnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan modal.
“Pemerintah perlu memastikan setiap regulasi saling mendukung dan tidak menciptakan hambatan baru bagi perkembangan usaha,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (15/11/2026)