Sosok Wapres Harapan Dunia Usaha

Sosok Wapres Harapan Dunia Usaha

Calon wapres diharapkan memiliki kemampuan untuk menjembatani kepentingan pemerintah dengan para pengusaha.

Sosok Wapres Harapan Dunia Usaha
Dalam Artikel Ini

Dunia usaha berharap sosok wakil presiden yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka tak hanya memahami regulasi dan mampu menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengerti dan menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan pemerintah.

Dalam kurun waktu dua minggu mendatang, MPR RI akan menyelenggarakan Sidang Paripurna pada Rabu (2/12/2026) untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden (wapres). Dalam sidang tersebut, MPR akan memilih sekaligus melantik satu dari dua calon wapres yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Memahami Ekonomi Riil

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira menilai dunia usaha membutuhkan sosok wakil presiden (wapres) yang memahami persoalan ekonomi riil, mampu menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan pemerintah, serta mempercepat penyelesaian hambatan investasi.

Menurut Angga, wakil presiden tidak cukup hanya berperan mendampingi presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sosok tersebut juga perlu memastikan arah kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi langkah konkret yang terkoordinasi dan memberikan hasil bagi dunia usaha maupun masyarakat.

"Dari perspektif dunia usaha, wakil presiden ideal adalah sosok yang mampu menjadi jembatan yang efektif antara presiden dengan dunia usaha, pemerintah daerah, pekerja, dan masyarakat," ucap Angga kepada SUAR, Minggu (15/11/2026).

Dia mengatakan, Indonesia membutuhkan wakil presiden yang progresif, memahami dinamika ekonomi, serta terbuka terhadap masukan berbagai pemangku kepentingan. Kepemimpinan tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dan investasi berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja serta pemerataan manfaat pembangunan.

Salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki wakil presiden, imbuhnya, adalah pemahaman terhadap ekonomi riil dan proses berusaha. Hal itu mencakup persoalan regulasi, perizinan, daya saing industri, energi, infrastruktur, pembiayaan, hingga kebutuhan tenaga kerja terampil.

Selain memahami persoalan ekonomi, wakil presiden juga perlu memiliki kapasitas koordinasi untuk mendorong kementerian dan pemerintah daerah menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha secara cepat dan terukur.

"Kemampuan membaca persoalan saja tidak cukup; yang penting adalah mampu mengoordinasikan kementerian dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan hambatan secara cepat dan terukur," kata Angga.

Baca juga:

Gibran Mundur Jadi Wapres, Presiden Prabowo Dan MPR Terima Surat
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat tersebut juga telah diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Prabowo menyatakan menghormati keputusan Gibran. Menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, MPR akan menggelar rapat pimpinan dan

Dia menambahkan, kemampuan berdialog dengan berbagai pihak dan mengambil keputusan berdasarkan data juga menjadi kebutuhan. Kebijakan pemerintah diharapkan mampu membuka ruang bagi inovasi dan investasi tanpa mengabaikan kepastian hukum, persaingan usaha yang sehat, perlindungan pekerja, serta keberlanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, dirinya menyebut dunia usaha mengharapkan kepemimpinan yang responsif, konsisten, dan berorientasi pada hasil. Pelaku usaha membutuhkan regulasi yang jelas dan tidak berubah-ubah, proses perizinan yang efisien, serta ketersediaan infrastruktur dan energi yang kompetitif.

Selain itu, kebijakan pemerintah diharapkan mendukung hilirisasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

"Harapan kami adalah hadirnya kepemimpinan yang responsif, konsisten, dan berorientasi pada hasil," tuturnya.

Mendukung Hilirisasi

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono berharap calon wakil presiden yang nantinya dipilih untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka tidak cukup hanya memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga harus mampu memahami kebutuhan pelaku usaha, tantangan investasi, serta perubahan kondisi industri yang semakin kompetitif. Hal ini penting agar kebijakan pemerintah dapat berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha.

Selain itu, calon wapres tersebut harus memiliki kemampuan untuk menjembatani kepentingan pemerintah dengan para pengusaha. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan tidak justru menjadi hambatan bagi aktivitas bisnis, melainkan mampu menciptakan kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan iklim investasi yang kondusif.

Baca juga:

Mundur Selangkah Menjaga Marwah
Kamis, 12 November 2026 menjadi hari yang bersejarah setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Khusus untuk industri kelapa sawit, calon Wapres mendatang perlu memahami berbagai persoalan yang dihadapi pelaku industri dari hulu hingga hilir. Mulai dari persoalan produktivitas perkebunan, peremajaan sawit rakyat, kepastian lahan, ketersediaan tenaga kerja, hingga kebijakan ekspor dan pungutan yang berkaitan dengan industri sawit. 

“Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan terhadap pengembangan hilirisasi agar produk turunan sawit memiliki nilai tambah lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar internasional,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (15/11)

Karena itu, figur Wapres yang dipilih harus memiliki wawasan ekonomi dan kemampuan membaca arah perkembangan industri ke depan. Pengusaha membutuhkan sosok pemimpin yang terbuka terhadap masukan, memahami persoalan riil di lapangan, serta mampu mendorong koordinasi antar kementerian agar kebijakan tidak tumpang tindih. 

Mendukung UMKM

Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawaty Setyoriny mengatakan calon wakil presiden yang nantinya dipilih harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi dan kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah regulasi yang mengatur keberlangsungan usaha.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterbitkan benar-benar memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, bukan justru menambah beban administrasi maupun biaya operasional. Oleh karena itu, calon Wapres mendatang perlu memahami persoalan yang dihadapi pelaku usaha secara langsung agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

Selain memahami kebutuhan UMKM, calon wapres juga harus mampu mendorong harmonisasi regulasi antar kementerian dan lembaga. Selama ini, salah satu tantangan dunia usaha adalah adanya kebijakan yang berpotensi tumpang tindih, baik dalam hal perizinan, perpajakan, standardisasi produk, maupun kewajiban administratif lainnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan modal. 

“Pemerintah perlu memastikan setiap regulasi saling mendukung dan tidak menciptakan hambatan baru bagi perkembangan usaha,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (15/11/2026)

Pemerintah perlu menghadirkan kemudahan dalam memperoleh perizinan, akses pembiayaan, ketersediaan bahan baku, serta kesempatan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan dukungan tersebut, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas usahanya.

Di samping itu, pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses penyusunan kebijakan. Calon wapres mendatang perlu mendorong komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dengan asosiasi pengusaha, komunitas UMKM, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dengan mendengarkan persoalan yang terjadi di lapangan, pemerintah dapat mengetahui regulasi mana yang perlu diperbaiki, disederhanakan, atau bahkan dicabut karena tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

Senada, Founder Pakaian Muslim Zenitha Ryan Syafikri mengatakan Calon Wakil Presiden (Wapres) yang nantinya dipilih diharapkan memiliki perhatian besar terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasalnya, UMKM merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Selain persoalan pembiayaan, pemerintah juga perlu memastikan UMKM mendapatkan pendampingan dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (15/11/2026).

Dinamika Politik dan Persepsi Investor

Pengamat Pasar Modal Hendra Wardana menilai pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan Istana pada 10 November 2026 berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas pemerintahan.

Menurut dia, persoalan utama bagi pasar bukan semata-mata mengenai sosok yang akan menggantikan posisi wakil presiden, melainkan kepastian kesinambungan pemerintahan, koordinasi kebijakan, dan stabilitas ekonomi.

Baca juga:

Mundurnya Wapres Gibran dan Kelanjutan Putusan MSCI
Kurasi peristiwa terpenting yang perlu diketahui semesta dunia usaha untuk mengawali hari.

“Pasar modal membutuhkan kepastian arah pemerintahan karena investor mempertimbangkan konsistensi kebijakan ekonomi sebelum menanamkan modal dalam jangka panjang. Dinamika politik yang berkembang berpotensi meningkatkan volatilitas IHSG dan mendorong investor, khususnya asing, mengambil sikap wait and see,” jelasnya.

Namun, Hendra menilai pengunduran diri wapres tersebut tidak otomatis menjadi sentimen negatif apabila proses pergantian berlangsung sesuai konstitusi dan tidak mengganggu agenda pemerintahan. Sebaliknya, apabila berkembang menjadi konflik antar elit, tarik-menarik kepentingan, atau ketidakjelasan kepemimpinan, persepsi risiko investasi Indonesia berpotensi meningkat.

"Investor pada dasarnya tidak menuntut situasi politik tanpa dinamika, tetapi membutuhkan kepastian bahwa setiap dinamika dapat dikelola tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional," katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa risiko politik domestik muncul ketika pasar masih menghadapi tekanan eksternal, mulai dari penguatan dolar AS, pelemahan rupiah, hingga perubahan ekspektasi suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan dinamika politik tidak mengganggu agenda pembangunan, stabilitas fiskal, kebijakan investasi, dan koordinasi ekonomi.

Rapat Paripurna MPR

Ketua MPR Ahmad Muzani (tengah), didampingi Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto (kiri) dan Hidayat Nur Wahid (kanan), memberikan keterangan pers seusai rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/kye

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan MPR telah mengadakan rapat gabungan setelah menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026). Rapat yang digelar pada Jumat (13/11/2026) itu memutuskan empat hal penting:

  • Pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan.
  • Pada Jumat (13/11/2026), Pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden. Kedua nama tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR. Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk menyerahkan nama calon Wakil Presiden.
  • Tim verifikasi terdiri atas 36 orang dan akan diketuai oleh salah seorang pimpinan MPR. Tim tersebut bertugas memverifikasi seluruh persyaratan calon wakil presiden.
  • Pembentukan tim ad hoc yang beranggotakan 36 orang, yang diketuai oleh tiga tiga wakil ketua MPR, sedangkan anggotanya berasal dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok di MPR. Tim ini bertugas mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden yang telah dipilih dalam Sidang Paripurna MPR.

Meskipun MPR memiliki waktu selama 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muzani mengatakan bahwa dalam pembicaraan di antara Pimpinan MPR, termasuk konsultasi Pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden, disepakati bahwa semakin cepat kekosongan jabatan tersebut diisi, semakin baik.

“Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar,” ujar Muzani, seperti dikutip dari keterangan resmi.

ADVERTISEMENT Google Adsense Banner (970x250)