Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,11%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi pada 2024 sebesar 5,03%.
Pada 2025 besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 sebesar Rp13.580,5 triliun, meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar Rp12.920,3 triliun.
Adapun pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat 2025 mencapai 5,39% secara tahunan.
Dalam jumpa pers, Kamis (5/2/2026), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 masih dominan ditopang dari konsumsi rumah tangga sebesar 53,88% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menurun dibandingkan konsumsi rumah tangga 2024 yang sebesar 54,04%.
Setelah konsumsi rumah tangga, kontributor lainnya untuk PDB dari sisi pengeluaran adalah aspek pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi sebesar 28,77%, dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 7,53%
Adapun kontribusi ekspor mencapai 23,08% sedangkan impor mencapai 21,43%. Karena Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan, maka perdagangan internasional Indonesia berkontribusi sebesar 1,65% terhadap PDB.
Sementara itu dari aspek lapangan usaha, kontributor terbesar masih berasal dari industri pengolahan yang mencapai 19,2% dari total PDB. Kontributor lapangan usaha lainnya antara lain perdagangan besar dan eceran reparasi mobil sebesar 13,24%; pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,56%; dan pertambangan dan penggalian sebesar 8,93%
Pada kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 yang berada pada level 5,11 persen dengan pertumbuhan kuartal IV 2025 yang mencapai 5,39 persen sudah cukup positif.
Meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut masih di bawah target APBN sebesar 5,2 persen.
Menurut Airlangga, capaian tersebut dinilai relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain dan tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi dalam empat kuartal terakhir.
Pemerintah masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, khususnya terkait penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), serta melambatnya pertumbuhan kredit perbankan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Saat ini, lebih baik fokus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi tahun 2026,” ujar dia ketika ditemui di kantornya, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta (5/2/2026).
Disamping itu, Airlangga menilai peran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mendorong aktivitas ekonomi, khususnya melalui penguatan rantai pasok pangan. Program tersebut diperkirakan meningkatkan permintaan berbagai komoditas seperti daging, telur, dan bahan pangan lainnya, sehingga memberi efek berganda bagi sektor terkait. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih dipantau dan dihitung.
Airlangga menambahkan stimulus ekonomi dan bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pada Kuartal IV-2025 yang tercatat Rp 46,2 triliun berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi ke 5,39%.
Pertumbuhan tersebut ditopang sejumlah sektor unggulan yang mencatat kinerja solid. Sektor industri pengolahan menjadi salah satu penopang utama dengan pertumbuhan mencapai 5,4% serta kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional.
Selain itu, sektor perdagangan dan pertanian juga menunjukkan kinerja positif dengan laju pertumbuhan yang relatif tinggi. Ketiga sektor tersebut, menurut Airlangga, merepresentasikan lebih dari 40% struktur ekonomi Indonesia.
Peran swasta
Besaran kontribusi lima lapangan usaha yang mencapai 63,92% PDB secara tahunan menjadi bukti nyata kapasitas sektor swasta bertahan sebagai penggerak utama pertumbuhan. Utusan Khusus Presiden untuk Perdagangan Internasional dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menegaskan, pertumbuhan sektor swasta merupakan syarat mutlak mencapai pertumbuhan tinggi, dan lebih dari itu, menciptakan lapangan kerja layak seluas-luasnya.
“Pertumbuhan kita tidak pernah lebih dari 5% selama 25 tahun terakhir karena ketergantungan pada low value-added sectors dan produktivitas yang sangat terbatas, maka itu transisi energi dan infrastruktur berkelanjutan menjadi sangat penting untuk membantu sektor swasta delivering more, membantu kita mencapai pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi tangguh dan berkelanjutan,” ucap Mari di Jakarta, Selasa (03/02/2025).
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Meski demikian, Mari menekankan inefisiensi pasar domestik yang ditandai iklim investasi yang masih harus diperbaiki, cost of doing business yang belum membaik, dan konsistensi kebijakan belum benar-benar memfasilitasi sektor swasta untuk bertumbuh dan berperan lebih bagi pertumbuhan ekonomi, terlebih di tengah pergeseran rantai pasok dan meningkatnya ketidakpastian yang niscaya berdampak bagi Indonesia.
“Impor barang modal yang meningkat dan pembentukan trading blocs saat ini adalah kesempatan bagi sektor swasta kita. Ketidakpastian tidak akan beranjak ke mana-mana, maka itu respons diversifikasi sudah tepat, karena pembukaan pasar akan membantu sektor swasta merekonfigurasi rantai pasok dan menjadikan produk Indonesia lebih memikat,” cetusnya.
Berbagi pandangan dengan Mari, Ekonom Senior dan Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede menganggap pertumbuhan saja tidak cukup. Tantangan ke depan adalah mempertebal kembali kelas menengah Indonesia yang saat ini menipis, sehingga daya beli di pasar dapat bertumbuh secara organik tanpa memerlukan stimulus yang menjadi beban fiskal.
“Strategi utama adalah mempercepat formalisasi ekonomi yang saat ini masih sangat informal. Dengan mengangkat pekerja informal menjadi pekerja formal, mereka akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan stabil, di samping meningkatkan jumlah usaha menengah dan besar agar tidak terus bergantung kepada UMKM,” ucap Raden.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan penguatan reformasi struktural menjadi kunci untuk memperluas penciptaan lapangan kerja formal dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
tantangan ketenagakerjaan Indonesia saat ini tidak hanya terkait pengangguran, tetapi juga tingginya jumlah pekerja informal.
“Pertumbuhan ekonomi selama ini belum sepenuhnya mampu menghasilkan lapangan kerja formal yang cukup, sehingga mendorong tingginya angka pekerja informal dan pekerjaan rentan, ujar dia saat ditemui dalam acara Indonesia Economic Forum di Jakarta (5/2).
Menurut dia, tantangan penciptaan kerja tersebut bersifat struktural sehingga membutuhkan respons kebijakan yang juga struktural, mulai dari penyederhanaan regulasi dan kepastian berusaha, peningkatan daya saing biaya produksi, hingga penguatan industri hulu untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku.
Di lain sisi, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat berbagai program peningkatan kualitas tenaga kerja yang terhubung langsung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Tetap waspada
Kepala Departemen Makroekonomi dan Penelitian Pasar Keuangan PermataBank Faisal Rachman menyatakan pertumbuhan ekonomi tahunan yang mencapai 5,11% dan pertumbuhan Kuartal-IV 2025 sebesar 5,39% berhasil melampaui perkiraan ekonom dan konsensus pasar. Akselerasi ini menjadi bukti permintaan domestik yang lebih kuat, didukung peningkatan pengeluaran dan mobilitas, belanja pemerintah yang ekspansif, dan iklim investasi yang mulai membaik.
“Keberhasilan mencapai pertumbuhan tahunan yang lebih tinggi dari pertumbuhan 2024 menjadi sinyal Indonesia telah kembali berada di dalam lintasan pertumbuhan yang tepat, sehingga akselerasi pertumbuhan PDB di tahun 2026 dapat diharapkan, meskipun sejumlah risiko tetap perlu diperhatikan,” ucap Faisal saat dihubungi, Kamis (05/02/2026).
Di aras global, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat dan ketegangan geopolitik menyebabkan pertumbuhan ekonomi global kurang optimal, sehingga inflasi akan tetap terjaga dan membuka ruang untuk kebijakan makroekonomi yang lebih longgar, sekalipun pemotongan suku bunga acuan akan lebih terbatas daripada 2025.
Sementara itu, di aras domestik, dengan konsumsi yang tetap solid dan terjaga, mempertahankan stabilitas politik amat penting, terutama dengan ketersediaan ruang fiskal dan moneter yang memungkinkan terjadinya pelebaran defisit di bawah payung kebijakan pro-growth. Dukungan kebijakan ekonomi terhadap pertumbuhan perlu tetap mempertahankan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan.
“Risiko tersebut dapat berkurang jika tekanan eksternal mereda, diikuti situasi politik yang kondusif dan reformasi struktural yang memperbaiki pasar ketenagakerjaan yang memperkuat daya beli dan menumbuhkan kepercayaan diri dunia usaha. Sebaliknya, risiko tersebut dapat saja terjadi jika kesetimbangan efektif antara agenda pro-growth dan stabilitas makroekonomi tidak berhasil dipertahankan,” tegas Faisal.
Ridho Sukra berkontribusi dalam artikel ini.
