Pemerintah pada Selasa (10/2/2026) menargetkan ekonomi Indonesia pada kuartal 1-2026 bisa tumbuh pada level 5,6% year-on-year (yoy). Angka ini dipatok lebih tinggi dari realisasi kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39%.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan sebelumnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tiga bulan pertama berada di level 5,5%.
"Kuartal I baseline kita di bidang keuangan itu 5,5%. Kita akan dorong ke 5,6%," kata Juda dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Oleh karenanya, ujarnya, pemerintah akan mempercepat belanja negara di awal tahun untuk mewujudkan target tersebut.
“Belanja ini penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi awal tahun karena pada kuartal I-2025 hanya tumbuh 4,87%, lebih lambat dari kuartal I-2024 yang pertumbuhannya hanya 5,11% karena belanja pemerintah awal tahun yang memang lambat, Nah untuk tahun ini belanja di awal tahun dipercepat,” ujar dia.
Belanja bantuan sosial alias bansos merupakan salah satu belanja yang akan dipercepat realisasinya di awal tahun. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit APBN dibawah 3 persen terhadap PDB.
Menurutnya, percepatan penyaluran bansos di awal tahun akan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, sehingga konsumsi domestik tetap terjaga.
Defisit APBN pada akhir 2025 lalu melebar dari target 2,53% menjadi 2,92% terhadap PDB, kondisi ini pun menjadi menjadi sorotan lembaga pemeringkat seperti Moody's dan S&P.
Juda menegaskan pemerintah tidak akan melanggar batasan defisit fiskal tersebut dan akan terus menjaga defisitnya dibawah 3% agar tidak disorot lagi lembaga pemeringkat dunia.
Dari sisi rasio utang, komitmen pemerintah untuk menjaga rasio utang di level 40% terhadap PDB. Pemerintah tidak akan membiarkan rasio ini meningkat diatas kisaran 40%.
Penciptaan Lapangan Kerja
Meskipun belum maksimal, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Diketahui ekonomi Indonesia pada tahun 2025 mencapai level 5,11 persen.
Menurut Juda, untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi ke depan dibutuhkan cara yaitu dengan mendorong penciptaan lapangan kerja dan penerimaan pajak.
Dengan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 di level 5,39%, ia yakin bisa menciptakan 1,37 juta lapangan kerja dalam waktu tiga bulan.
Ia menjelaskan cara memaksimalkan pertumbuhan ekonomi bisa dengan mendorong penerimaan pajak dengan cara memperkuat layanan digital yang efisien melalui sistem inti administrasi pajak alias Coretax.
"Kami juga akan konsisten menghilangkan berbagai kebocoran penerimaan negara. Salah satunya menutup celah praktik under invoicing atau menjual barang di bawah harga pasar untuk menghindari pajak," kata dia.
Selain itu, pemerintah akan memberikan kemudahan berusaha untuk menarik investor agar kesempatan kerja terbuka.
Tria Dianti
Kebijakan ini searah dengan pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya sektor industri memberikan manfaat nyata bagi rakyat serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.
Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Senin malam (9/2).
Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 18.50 hingga 22.00 WIB itu berjalan hangat dan penuh semangat kebersamaan. Selama kurang lebih tiga jam, Presiden Prabowo dan para pengusaha berdiskusi serta bertukar pandangan terkait kondisi ekonomi nasional dan tantangan dunia usaha ke depan.
Dalam audiensi yang dihadiri 22 pengusaha anggota APINDO tersebut, Prabowo mendengarkan berbagai masukan dan aspirasi pelaku usaha, termasuk pandangan mereka mengenai arah kebijakan ekonomi nasional.
Prabowo juga menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, yakni kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi.
“Pembangunan industri harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan memperkuat kemandirian bangsa,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo mengajak para pengusaha untuk bersama-sama dengan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya di sektor riil. Ia mendorong pengembangan dan pembesaran industri tekstil seperti garmen, sepatu, dan mebel, serta sektor-sektor strategis lainnya, antara lain industri makanan dan minuman, perikanan, peternakan, serta penguatan UMKM.
Para pengusaha yang hadir menyatakan komitmen solid untuk mendukung visi dan misi Presiden Prabowo, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pemenuhan gizi dan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, serta mewujudkan industrialisasi yang berorientasi pada kepentingan negara dan bangsa.
Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Adapun 22 pengusaha APINDO yang hadir antara lain Sofjan Wanandi, Sudamek, Suryadi Sasmita, Haryanto Adikoesoemo, Mucki Tan, Harijanto, Johny Darmawan, Shinta W. Kamdani, Sanny Iskandar, Eddy Hussy, Soegianto Nagaria, Lindrawati Widjojo, Hendra Widjaja, Budiarsa Sastrawinata, Ronald Walla, Adhi Lukman, Raymond Gunawan, Dedy Rochimat, Kris Adidarma, Leo Julianto Sutedja, dan Harry Lukminto.
Sektor Riil Topang Ekonomi
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sektor riil dan investasi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Namun pada kenyataannya, sektor riil yang menjadi tumpuan termasuk industri manufaktur tumbuh di bawah rata-rata nasional.
harus ada strategi dan biaya-biaya yang diturunkan agar Indonesia bisa berkompetisi dengan negara lain.
“Indikator high cost tetap menjadi perhatian utama khususnya bagi investor semakin tinggi biaya investasi maka investor makin malas, ujar dia
Biaya logistik, biaya energi, hingga biaya suku bunga pinjaman di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Selain itu, ada komponen biaya lain yang tidak terlihat yang membuat cost bisnis semakin mahal, hal inilah yang harus menjadi concern pemerintah.
Pendorong penting lainnya adalah investasi yang masuk ke tanah air. Shinta mengatakan dibutuhkan deregulasi di lapangan, yang bisa mempersingkat waktu pendaftaran.
Pengamat Ekonomi Senior Aviliani mengatakan tekanan terhadap kelompok kelas menengah bawah dinilai menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Justru, katanya, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada konsumsi dan investasi sektor swasta. dari total produk domestik bruto (PDB), konsumsi berkontribusi sekitar 57 persen dan investasi sekitar 30 persen. Sementara itu, kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) relatif kecil, hanya berkisar 8,7 persen.
Yang justru bermasalah adalah kelas menengah bawah. Kontribusinya hanya sekitar 17 persen, padahal jumlahnya mencapai 75 juta orang dan pendapatannya cenderung menurun
konsumsi nasional masih didominasi oleh kelompok kelas atas dan menengah atas yang menyumbang sekitar 70 persen dari total konsumsi. Sementara itu, kelompok masyarakat bawah yang jumlahnya sekitar 25 juta orang menyumbang hanya sekitar 13 persen konsumsi nasional.
kelompok kelas menengah bawah inilah yang menjadi titik lemah perekonomian saat ini karena daya belinya terus tertekan, sementara kontribusinya terhadap konsumsi belum optimal.
“PR kita bersama, terutama sektor swasta dan anggota Kadin, adalah bagaimana mendorong penyerapan tenaga kerja agar kelompok 75 juta orang ini bisa naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap konsumsi nasional,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (10/2).
