Aksi Danantara Borong Saham dan Urgensi Satu Suara Lawan Ancaman MSCI

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mulai kembali membeli saham di tengah gejolak pasar modal Indonesia dan ancaman penurunan status pasar saham oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Di saat yang sama, koordinasi komunikasi pemerintah dan percepatan reformasi pasar modal menjadi sorotan untuk menjaga kepercayaan investor asing.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, mengatakan, pihaknya telah mulai membeli sejumlah saham yang dinilai memiliki valuasi menarik dan prospek pertumbuhan yang baik. Danantara juga membuka peluang untuk menambah kepemilikan selama perhitungan risiko dan potensi keuntungan atau risk-reward masih dinilai menguntungkan.

“Jadi per kemarin, hari ini, kita sudah mulai membeli saham-saham yang ada yang menurut kami attractive dan kita akan terus selama harga value itu menarik, memiliki prospek yang baik, we want to own more some of these shares,” kata Pandu, Kamis (22/10/2026).

Menurut dia, tekanan yang sedang terjadi di pasar modal tidak serta-merta mencerminkan kondisi fundamental perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Pandu menilai saham-saham badan usaha milik negara (BUMN) yang dimiliki Danantara masih mempunyai fundamental dan prospek pertumbuhan yang baik.

“We just think that today it offers an attractive risk-reward,” ujarnya.

Sementara itu, Managing Director Global Relations and Communication BPI Danantara, Pahala Mansury menjelaskan, investasi di pasar publik dilakukan melalui mitra investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan pendekatan tersebut, Pahala menyebut Danantara tidak memilih saham secara langsung atau melakukan stock picking, melainkan mempercayakan keputusan investasi kepada mitra yang telah melalui proses uji tuntas.

“Cara kita berinvestasi di public investment, we don't stock pick, kita hire the partners, baik itu di global maupun itu juga di local market,” kata Pahala.

Ia menyebut Danantara telah menempatkan dana dalam jumlah cukup besar di pasar domestik. Meski belum mengungkapkan nilai investasinya, Danantara menyiapkan penempatan dana lanjutan dengan jumlah yang hampir sama seperti investasi sebelumnya.

Pahala menambahkan, pemilihan mitra investasi mempertimbangkan rekam jejak, kinerja historis, pengalaman, eksposur investasi, kapasitas tim pengelola, jumlah dana kelolaan, serta proses pengambilan keputusan investasi. Pendekatan tersebut juga diterapkan dalam investasi tidak langsung pada ekuitas dan kredit swasta.

Langkah Danantara masuk kembali ke pasar saham berlangsung ketika MSCI membuka konsultasi resmi mengenai kemungkinan penurunan status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi aliran modal asing dan mempersempit basis investor yang dapat berinvestasi di pasar saham Indonesia.

Analis CGS International Sekuritas Hadi Soegiarto menilai ancaman penurunan status Indonesia menjadi Standalone Market melampaui skenario terburuk yang sebelumnya diperkirakan, yakni penurunan status menjadi Frontier Market.

Dalam taksirannya, Hadi memperkirakan potensi arus modal keluar pasif mencapai US$4 miliar atau lebih dari Rp65 triliun apabila penurunan status tersebut terealisasi.

“Hal ini melampaui skenario terburuk kami, yaitu penurunan peringkat menjadi Frontier,” kata Hadi dalam keterangannya, dikutip Kamis (22/10/2026).

MSCI membuka konsultasi tersebut pada 16 Oktober 2026. Keputusan akhir dijadwalkan pada akhir Juni 2027, sedangkan periode penyampaian masukan dari pelaku pasar berlangsung hingga 30 April 2027.

Hadi memperingatkan, tekanan terhadap pasar saham Indonesia berpotensi meningkat apabila penyedia indeks lain turut menurunkan status Indonesia. Jika perhitungan juga mencakup FTSE Russell dan S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), arus modal keluar pasif diperkirakan dapat mencapai US$6 miliar.

Di luar arus modal pasif, arus modal keluar aktif juga berpotensi melampaui arus pasif apabila Indonesia benar-benar turun menjadi Standalone Market.

MSCI masih menyoroti sejumlah persoalan di pasar modal Indonesia, termasuk disfungsi pasar, dugaan perilaku perdagangan terkoordinasi, dan kurangnya bukti penegakan hukum yang berarti. Penyedia indeks tersebut juga mempertanyakan apakah reformasi yang dilakukan telah menghasilkan perbaikan material dalam keandalan free float, yakni jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik.

Menurut Hadi, persoalan tersebut membuat konsistensi implementasi reformasi menjadi faktor penting dalam menentukan arah penilaian MSCI terhadap Indonesia.

Ia juga menilai perkembangan di Turki mungkin turut memengaruhi kehati-hatian MSCI. Pasalnya, MSCI membekukan status Turki pada 16 Oktober 2026 setelah sebelumnya memberikan peringatan pada Juni 2026.

Hadi menjelaskan, industri pengelolaan dana di Turki menghadapi tekanan setelah muncul persoalan pencairan investasi pada sejumlah reksa dana. Situasi tersebut berlanjut ketika dewan pasar modal setempat mengajukan tuntutan pidana terkait ketidakmampuan investor mencairkan dana mereka.

Lebih dari 100 reksa dana dilaporkan telah dibekukan, lebih dari 50 penangkapan dilakukan, dan dana talangan atau bailout fund dibentuk untuk membantu investor terdampak.

MSCI sebelumnya juga menyoroti persoalan aksesibilitas pasar Turki yang dinilai memiliki kemiripan dengan masalah di Indonesia. Hadi menilai perkembangan tersebut mungkin ikut meningkatkan kehati-hatian MSCI dalam mengevaluasi status pasar Indonesia.

Di tengah ancaman tersebut, regulator pasar modal Indonesia telah menjalankan sejumlah langkah reformasi. Dalam pertemuan Indonesia Capital Market Update and Strategic Dialogue yang dilakukan pada Minggu (18/10/2026), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memaparkan berbagai perubahan yang telah berjalan sekaligus meminta masukan dari manajer investasi, perusahaan sekuritas, dan analis.

Hadi menyebut OJK sebelumnya telah menerima tanggapan positif dari MSCI terkait komunikasi yang dilakukan regulator. Pada Selasa (13/10/2026), OJK, Bank Indonesia, Danantara, dan Kementerian Keuangan juga bertemu dengan sejumlah investor asing dan penyedia indeks, termasuk MSCI, di Bangkok.

“Dalam pertemuan tersebut, MSCI menyampaikan apresiasi terhadap reformasi yang telah dilakukan. Namun, penyedia indeks itu masih ingin memantau konsistensi implementasinya,” ucap Hadi.

Selain komunikasi dengan penyedia indeks, penegakan hukum terhadap pelaku pasar juga menjadi bagian dari upaya pembenahan.

Salah satunya regulator yang menjatuhkan sanksi berupa denda Rp1,5 triliun kepada pihak terkait saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), Rp500 miliar terkait PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan Rp100 miliar terkait PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Sanksi tersebut berkaitan dengan dugaan manipulasi pasar pada saham DSSA serta persoalan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) BREN dan CUAN.

Hadi memandang penindakan tersebut sebagai langkah positif dalam reformasi pasar modal. Namun, MSCI masih membutuhkan bukti mengenai peningkatan keandalan data free float dan konsistensi penerapan kebijakan.

Pelaku pasar, imbuhnya, perlu mencermati pengumuman reformasi regulasi lanjutan, tindak lanjut FTSE Russell mengenai status Indonesia pada pekan kedua November 2026, serta pengumuman rebalancing MSCI pada 12 November 2026 yang berpotensi menghapus sejumlah saham dari indeks.

MSCI diperkirakan kembali memberikan pembaruan pada Januari 2027 sebelum keputusan akhir mengenai status Indonesia pada akhir Juni 2027.

“Investor perlu terus memantau inisiatif reformasi sebagai salah satu sinyal untuk kembali masuk ke pasar, terutama pada saham-saham dengan imbal hasil dividen tinggi,” pungkasnya.

Pemerintah Diminta Satu Suara

Di tengah evaluasi MSCI, koordinasi komunikasi pemerintah dan otoritas menjadi perhatian karena dinilai turut menentukan persepsi investor terhadap arah kebijakan Indonesia.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Finansial INDEF, Abdul Manap Pulungan menilai, pemerintah dan regulator perlu menyampaikan pesan yang selaras agar kepercayaan investor atau trust terhadap pasar modal Indonesia tetap terjaga.

“Caranya tadi ada, paling penting itu trust-nya. Bagaimana trust itu dijaga gitu ya. Trust dalam artian, trust yang kita jaga itu, baik dari pemerintah, otoritas maupun investor asing gitu,” kata Abdul Manap kepada SUAR.

Menurut dia, komunikasi yang tidak terkoordinasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai arah kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan investasi, terutama ketika pasar modal sedang menghadapi tekanan.

“Dan kalau bisa pemerintah itu satu suara, jangan satu ini ngomong ini, yang lainnya satu ngomong ini,” imbuhnya.

Abdul Manap mencontohkan, perbedaan pesan mengenai kebijakan di sektor tertentu, termasuk energi, dapat memengaruhi persepsi investor terhadap prospek saham-saham yang terkait dengan sektor tersebut.

“Jadi dia tidak satu koordinasi yang pada akhirnya (investor) pada melihat ini, Indonesia ini mau kemana sih arahnya gitu,” kata dia.

Ia menilai, persoalan kepercayaan investor tidak hanya berkaitan dengan sentimen pasar, tetapi juga tata kelola dan kejelasan arah kebijakan. Karena itu, pemerintah dan regulator perlu memastikan berbagai catatan MSCI ditindaklanjuti melalui perbaikan nyata.

Abdul Manap mengingatkan, koordinasi antar lembaga tidak boleh memperlambat pelaksanaan kebijakan. Menurut dia, proses pembahasan yang panjang tanpa diikuti tindakan konkret berisiko membuat upaya pemulihan kepercayaan berjalan lambat.

“Rapat-rapat terus tapi enggak ada eksekusi. Biasanya kelamaan koordinasinya gitu kan. Jadi dia tidak bisa cepat eksekusinya. Kebanyakan rapat. Dan dia harus koordinasi juga dengan BEI segala macem. Dia bukan di internal doang,” ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan potensi berlanjutnya arus keluar investor asing apabila persoalan pasar modal tidak segera diselesaikan.

“Saya berharap bisa lah ya. Kan udah pengalaman dulu 4.900 loh. Kalau misalnya nggak selesai ya kabur lagi asingnya,” cetusnya.

Menurut dia, investor asing masih memiliki pengaruh terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena kapasitas likuiditas yang dimiliki. Penarikan dana asing dapat menambah tekanan terhadap likuiditas dan pergerakan indeks.

Meski demikian, Abdul Manap menilai OJK telah mulai mengambil langkah melalui reformasi dan penindakan terhadap sejumlah pelaku pasar. Ia berharap upaya tersebut dapat dilanjutkan dengan penyelesaian berbagai catatan MSCI.

“Cuma yang penting dari itu adalah saya melihat OJK sudah bergerak. Tinggal memang ini bagaimana berbagai catatan dari MSCI ini bisa diakomodasikan baik dan bisa mengembalikan kepercayaan pelaku pasar,” ungkap Abdul Manap.

Prabowo tegaskan Indonesia tak gentar MSCI

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan gentar menghadapi tekanan dari MSCI. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Prabowo menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah selama menjalankan pemerintahan. Ia menyebut MSCI sebagai salah satu pihak yang dinilainya berupaya menakut-nakuti Indonesia.

“MSCI, macam-macam. Dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapapun, dan tidak akan gentar,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah memiliki keberanian untuk menghadapi tekanan dan tidak akan menyerah dalam menjalankan agenda pemerintahan.

“Saudara sekalian, kita tidak takut. Kita punya kekuatan, kita punya keberanian, dan kita rela berkorban dan kita tidak mengenal menyerah,” cetusnya.

Selain menegaskan sikap pemerintah terhadap berbagai tantangan, Prabowo menyampaikan rencana untuk memperketat penghematan anggaran apabila diperlukan.

“Kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran. Kita lebih hemat lagi nanti,” imbuh Prabowo.