Ledakan jumlah penduduk usia produktif atau bonus demografi yang dialami Indonesia hingga tahun 2030 terancam sia-sia, bila tidak segera ada harmonisasi antara kualifikasi sumber daya manusia dan kebutuhan industri. Ini diperlukan agar tidak menjadi hambatan dalam peningkatan produktivitas ekonomi Tanah Air dalam satu dekade ke depan.
Dalam penelitian terbarunya, International Labour Organization menemukan vertical mismatch di Indonesia mencapai 57,3%. Artinya, mayoritas pekerja mengalami ketidaksesuaian pendidikan dalam bentuk undereducated (40,4% sampel) maupun overeducated (16,9% sampel).
Situasi pekerja lulusan pendidikan tinggi yang bekerja di bawah kualifikasi menjadi cermin situasi ini. Tidak hanya menunjukkan surplus vertikal, horizontal mismatch juga memperlihatkan 33,5% lulusan pendidikan tinggi bekerja di bidang yang tidak relevan dengan latar belakang studinya. Tidak hanya jenjang sarjana, lulusan DI/DII/DIII memiliki tingkat mismatch horizontal mencapai 42,03%
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pasar ketenagakerjaan Indonesia masih bergantung sektor informal dengan porsi 56%-60%. Pada Februari 2026, jumlah pekerja informal tercatat mencapai 87,74 juta orang, jauh melampaui pekerja formal yang hanya 59,93 juta orang.
Dominasi sektor informal yang tidak mensyaratkan keterampilan spesifik mendorong tenaga kerja formal yang gagal diserap memasuki sektor ini terus-menerus.
Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan menilai fenomena ini bukan sekadar masalah salah pilih jurusan, melainkan alarm keras bagi struktur ekonomi nasional. "Saat ini, ijazah bukan lagi tiket utama di pasar kerja. Ketidaksinkronan sistem pendidikan dan kebutuhan industri menciptakan inefisiensi masif yang jika dibiarkan akan menjadi 'bom waktu' bagi pembangunan nasional," ujarnya, Senin (18/5/2026).
Implikasi ketidaksesuaian tersebut berpotensi memicu wage penalty alias upah yang tidak sepatutnya. Pekerja yang berada di posisi mismatch cenderung menerima upah stagnan atau lebih rendah dibandingkan mereka yang bekerja di bidang yang sesuai. "Ini merupakan bentuk kerugian jangka panjang bagi produktivitas ekonomi nasional," ungkap Herry.
Perlu program reskilling dan upskilling
Dalam menghadapi situasi ini, Herry Gunawan menyatakan, pembenahan di sisi pendidikan saja tidak akan cukup. Diperlukan transformasi struktur ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor bernilai tambah tinggi.
"Tanpa investasi yang mampu menyerap tenaga kerja terampil, sarjana-sarjana baru akan terus dipaksa menyesuaikan diri dengan pekerjaan apa pun yang tersedia," tegasnya.
Peran penting pelatihan dan pengalaman kerja menjadi krusial untuk dilaksanakan. Dalam riset NEXT Indonesia Center, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti pelatihan memiliki tingkat mismatch jauh lebih rendah (26,53%) daripada mereka yang tidak pernah ikut pelatihan (41,19%).
Dengan kata lain, program reskilling dan upskilling sangat dibutuhkan untuk menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja.
Pengalaman kerja sebelum lulus juga terbukti efektif membantu lulusan menyesuaikan dengan pekerjaan mereka nantinya. "Oleh karena itu, skema magang, proyek industri, dan kurikulum yang adaptif harus diperluas aksesnya agar tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja," tuturnya.
Selain pelatihan intensif, pemerintah juga perlu menyempurnakan upaya mengatasi mismatch dengan transparansi informasi pasar kerja, khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang mempersiapkan diri memasuki pasar ketenagakerjaan.
"Kita butuh sistem informasi yang adaptif agar pilihan karir dan pendidikan tidak lagi didasarkan pada asumsi atau tren sesaat, melainkan pada kebutuhan nyata industri yang bisa menyelamatkan masa depan generasi produktif di Indonesia," tutup Herry.
Kurikulum dan kebutuhan tidak nyambung
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam berpandangan, penyebab situasi mismatch seperti ini, tidak lepas dari kecenderungan universitas yang terlambat memperbarui kurikulum sesuai perkembangan mutakhir.
Akibatnya, perusahaan acapkali menanggung pembengkakan biaya pelatihan pekerja baru, sehingga rekrutmen menjadi tidak efisien. "Misalnya sekarang kita memasuki era elektrifikasi, pengembangan EV, dan lain sebagainya. Apakah ada universitas yang memiliki fakultas khusus elektrifikasi?" tanya Bob.
Sejauh ini, materi itu menurutnya, masih dipelajari jurusan teknik industri atau teknis mesin. "Padahal materi sebesar itu butuh break down khusus yang mencerminkan keselarasan perkembangan industri dalam kurikulum," katanya.
Bob mengingatkan implikasi kurikulum pendidikan tinggi yang terlalu generik dan tidak adaptif bukan persoalan yang terjadi baru-baru ini. "Kita sebelumnya sudah melihat fenomena revolusi industri 4.0, itu juga kurang terefleksi di kampus-kampus kita. Jadi situasi pendidikan tinggi kita bukan hanya menghasilkan mismatch, tetapi benar-benar tidak nyambung," cetus Bob.
Imbas naiknya jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak selaras kebutuhan industri memaksa dunia usaha di dalam negeri tidak dapat mengharapkan kualifikasi SDM siap-kerja. Akibatnya, proses rekrutmen tenaga kerja baru harus menyertakan komponen biaya pelatihan hingga 1 tahun.
Menurut Bob, biaya training yang tak jarang membengkak berdampak hingga inefisiensi dan iklim investasi yang tidak kondusif. "Dunia bisnis itu selalu ingin bergerak cepat. Ketika pekerja yang kita terima dari universitas itu underqualified, kita jadi tidak bisa bergerak cepat, karena butuh waktu melatih mereka," terangnya.
Ini juga membuat perusahaan terkadang harus kehilangan peluang bisnisnya. "Ketika investor datang, kita bisa kehilangan kesempatan, karena penyiapan SDM membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun untuk memenuhi needs investor," imbuhnya.
Jadi, tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja di dalam negeri yang lebih lambat, daya tarik investasi Indonesia pun menjadi tertekan bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ini tidak lepas dari keinginan investor memutar modal tidak dapat dihalangi situasi rekrutmen tenaga kerja yang tidak efisien.
"Mereka [investor] akan melihat mana negara yang [SDM-nya] lebih siap. Ambil saja contoh CEO NVidia Jensen Huang kemarin memilih Johor, Malaysia, daripada Indonesia. Situasi beralihnya investor itu juga perlu kita lihat dari sisi pengelolaan SDM. Jika SDM siap-kerja kita berlimpah, ceritanya bisa lain karena daya tarik investasi kita benar-benar memikat," tandas Bob.
Pengayaan manusia dan pola pikir
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menegaskan misi kementeriannya yang saat ini ingin menjadi lebih dari sekadar unit birokrasi, tetapi juga motor percepatan transformasi SDM Indonesia yang dibutuhkan masa di depan.
"Ada mindset yang harus kita ubah. Orang-orang yang datang mencari kerja sekarang bukan lagi ingin menjadi labour, tetapi manpower. Karena itu, komponen yang kami kembangkan adalah menjadikan Kemenaker sebagai Ministry of Manpower and Human Development bagi masa depan Indonesia," ujar Yassierli.
Perubahan mindset itu dia contohkan dengan perubahan istilah ketenagakerjaan sebagai lambang evolusi konsep bekerja. Menurut Yassierli, istilah human resources (sumber daya manusia) sudah tidak lagi relevan, begitu pula human capital (modal manusia) sebagai konsep pekerja yang mutlak berdedikasi pada perusahaan.
Di masa depan, Yassierli menilai, dunia kerja akan fokus pada human potential yang berpusat pada manusia, berorientasi tujuan, menghimpun talenta-talenta individual, dan menjadikan AI sebagai mitra inovasi dan pengambilan keputusan. AI bukan hanya artificial intelligence, tetapi augmented intelligence, kecerdasan yang diperkaya dan diperkuat.
"Saya mengajak berbagai perusahaan untuk mulai melibatkan milenial dan Gen Z dalam transformasi perusahaan. Mereka mencari purpose dan makna dalam bekerja, bukan sekadar pengalaman. Mereka menginginkan ruang bertumbuh yang sehat untuk mengembangkan diri," ujarnya.
