Matahari sudah terbenam ketika pagar rumah Jalan Sriwijaya Raya No. 7 diketuk. Dari dalam, Guntur Soekarnoputra samar-samar melihat tamu yang datang dalam remang, sebab hanya lampu jalan yang jadi penerangan. Suasana petang hari itu tak ubahnya situasi politik Tanah Air bagi Presiden pertama RI, Sukarno.
Ketika itu, pidato pertanggungjawaban Presiden Sukarno yang ditolak Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakjat Sementara (MPRS) 12 Maret 1967 berujung pencopotannya dari jabatan kepresidenan. Dalam waktu 2 kali 24 jam, Sekretaris Negara memerintahkan Sukarno dan anak-anaknya meninggalkan Istana Merdeka Jakarta.
Karena tidak memiliki rumah pribadi, kediaman Fatmawati Soekarno di Jalan Sriwijaya itu menjadi tempat Sukarno menitipkan anak-anaknya. Dengan status sebagai tahanan politik, Sukarno hanya diizinkan menempati Istana Bogor, di bawah pengawasan ketat Polisi Militer Angkatan Darat.
Dalam situasi itu, kedatangan tamu terasa mencurigakan. Namun, saat Guntur mendekat, ia segera mengenali sosok yang datang diam-diam itu. "Lho, Kak Darto, ngapain malam-malam datang kemari?"
Tamu itu, Sidarto Danusubroto, sengaja datang tanpa mengenakan pakaian dinasnya sehari-hari sebagai anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.
"Kak Darto ingin bicara dengan Mas Tok," ujar Sidarto menyebut nama kecil Guntur.
"Begini, walaupun Bapak sudah bukan presiden dan tidak punya kekuasaan, tetapi pendukungnya masih sangat banyak di kalangan rakyat maupun ABRI. Mas Tok bersedia tidak sewaktu-waktu ada hal yang penting untuk disampaikan ke Bapak, Mas Tok yang menyampaikan?"
"Boleh saja, Kak," kata Guntur.
Sebuah kesepakatan tercapai. Sejak itu, pertemuan klandestin berlangsung dua hingga tiga kali sepekan. Guntur menjadi satu-satunya pintu informasi mengenai keadaan Bung Besar, mulai dari kesehatan yang terus merosot, larangan bertemu orang, hingga nasibnya yang terkucil dan kesepian.
Dalam salah satu pertemuan klandestin itu, Sidarto tak segan-segan mengajak Guntur melawan.
"Sebagian besar dari anggota ABRI dan rakyat masih mendukung Bapak. Kekuatan pendukung Bapak masih di atas angin dan tinggal tunggu komando dari Bapak untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan anti-Sukarno. Apa Mas Tok mau menyampaikan ini ke Bapak?"
Tidak ingin Indonesia hancur
Beberapa waktu kemudian, Sidarto menerima jawaban telak, "Tidak. Saya tidak mau Indonesia menjadi Vietnam kedua. Biar saya menderita, tetapi Indonesia tidak boleh hancur," tukas Guntur menyampaikan pesan sang ayah. Sidarto pulang dengan membawa kekecewaan, meski ia memahami kerasnya pendirian Sukarno bukan tanpa dasar.
Pertemuan-pertemuan rahasia itu masih berlangsung beberapa kali. Pada perjumpaan terakhir, Guntur menginformasikan bahwa kondisi ginjal Bung Karno tidak lagi tertolong. Meski ditangani tim dokter kepresidenan yang dipimpin Dr. Mahar Mardjono, keputusan Presiden Soeharto yang melarang Bung Karno menjalani hemodialisis (cuci darah) menyebabkan penyakit itu semakin parah.
"Sudah, Mas Tok tidak usah cerita lagi. Kak Darto mau pulang," tutur Sidarto berpamitan. Matanya berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, Minggu pagi, 21 Juni 1970, Presiden Sukarno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Dari seorang pemimpin besar revolusi, ia meregang nyawa sebagai satu dari ribuan orang yang menjadi tahanan politik rezim Orde Baru.
Baca juga:
Tria Dianti
Setia sang ajudan
Lima puluh enam tahun sesudah peristiwa itu berlalu, Sidarto menuturkan cerita tentang hari-hari terakhir Bung Karno seperti baru terjadi sepekan lalu. Dalam forum diskusi dengan umur peserta rata-rata sebaya cucunya, Sidarto tak jemu-jemu menceritakan kisah senjakala kekuasaan Sukarno itu sebagai episode awal yang membentuk perjalanan hidupnya sebagai perwira polisi hingga politikus.
"Saya tidak tahu siapa yang menyodorkan nama saya sebagai ajudan Presiden Sukarno. Teman-teman saya menyampaikan selamat, tetapi sebagian lain juga berbelasungkawa karena saya menjadi ajudan di saat genting. Saya menyadari itu, tetapi saya tetap bangga. Bayangkan, usia saya saat itu 31 tahun dan dipercaya menjadi ajudan proklamator," kisah Sidarto mengawali ceritanya.
Surat pengangkatan Sidarto ditandatangani Deputi Administrasi Men/Pangak Irjen Pol. Suparno Suriaatmadja. Isinya, mulai 6 Februari 1967, Sidarto akan menggantikan Komisaris Besar Polisi Sumirat yang ditahan. Setelah diperkenalkan Sekretaris Presiden, Sidarto menemukan bahwa ia akan lebih banyak menjalankan tugas di sekitar aktivitas pribadi Bung Karno.
Baru sebulan bertugas, pemberhentian dari jabatan kepresidenan memaksa Bung Karno pindah dari Istana Merdeka ke Istana Bogor. Di sana, aktivitasnya tetap dibatasi, bahkan ia harus meminta izin Panglima Kodam VI/Siliwangi untuk dapat keluar dari wilayah hukum Kodam Jawa Barat. Demikian halnya ketika hendak ke Jakarta, izin Panglima Kodam V/Jayakarta pun harus diperoleh untuk masuk ke wilayah Ibukota.
"Saya mengurus izin keluar ke Kodam VI/Siliwangi, sementara Mayor Haryono Guritno mengurus izin masuk ke Kodam V/Jayakarta. Tugas ini kami lakukan setiap kali Bung Karno harus ke Jakarta untuk pemeriksaan medis. Walau surat izin tidak sulit diperoleh, saya dipandang sinis ketika mendatangi Markas Kodam, 'Ini orangnya Sukarno!' begitu yang dikatakan petugas piket," kenang Sidarto.
Perlakuan sewenang-wenang itu acapkali mengusik perasaan Bung Karno yang terkucil. Puncaknya, ketika Detasemen Kawal Pribadi (DKP) yang mendampinginya sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan digantikan oleh Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat (Satgas Pomad). Komandan DKP, Komisaris Besar Polisi Mangil Martowidjojo, juga ditahan.
Simpati pada keadaan Bung Karno yang diperlakukan sebagai tahanan itu sempat membuat beberapa perwira eks-DKP dan beberapa perwira simpatisan Sukarno dari Korps Komando (KKO) Angkatan Laut sempat merancang rencana melarikan Bung Karno dari tahanan. Rapat-rapat gelap itu dilaksanakan di kediaman perwira polisi simpatisan di Kebayoran Baru. Sebagai ajudan, Sidarto pun diajak.
"Mereka meminta saya hadir dalam pertemuan itu. Mereka mengatakan, 'Bilang kepada Bapak, daripada meninggal dalam keadaan tersiksa seperti ini, lebih baik sama-sama kita.' Sesudah saya sampaikan, saya terkejut karena sama sekali tidak mengira Bung Karno bersedia dilarikan. Bung Karno bahkan bilang kepada saya, 'Darto, kalau ada apa-apa, beritahu Mega,'" kisahnya.
Walau sudah siap, rencana itu terbongkar, entah bagaimana. Akibatnya, Sidarto diinterogasi selama empat tahun bolak-balik oleh Tim Screening Kepolisian Pusat dan Tim Pemeriksa Pusat. Tak hanya bagi Sidarto, desas-desus rencana gelap yang sampai ke telinga penguasa mendorong penetapan status Sukarno sebagai tahanan kota Jakarta. Bung Besar pun dipindahkan dari Bogor ke Wisma Yaso.
Selama menjadi tahanan rumah, Bung Karno tidak boleh meninggalkan Wisma Yaso, tidak boleh menerima tamu, dan fungsi ajudan hampir tidak ada. Obat untuk sakit ginjalnya tidak boleh masuk. Hanya vitamin dan makanan kiriman keluarga, itupun setelah diperiksa dan diacak-acak.
Tak punya uang
Sebagai tahanan rumah, Sidarto ingat betul Bung Karno sering kehabisan uang untuk pegangan dan pengeluaran kecil sehari-hari. Suatu ketika, Bung Karno memanggil Sidarto dan mengatakan, "To, kamu bisa carikan uang buat saya, ndak?"
Berusaha keliling seluruh Jakarta, uang yang dibutuhkan itu berhasil didapatkan dari seorang mantan pejabat rumah tangga Istana. Namun, karena mengetahui pasti akan digeledah Polisi Militer, Sidarto mencari akal. Caranya, ia meminta tolong Megawati Soekarnoputri untuk mengirimkannya bersamaan dengan kiriman makanan.
"Uang itu dimasukkan ke kaleng biskuit sehingga bisa diterima Bung Karno," ungkapnya.
Pengalaman membersamai Bung Karno itu hanya berlangsung 13 bulan lamanya. Pada 13 Maret 1968, Mabes Polri menarik Sidarto dari tugasnya, dan melaporkan surat keputusan penarikan.
"Tidak ada yang menggantikan saya. Ajudan yang tertinggal hanya seorang, yaitu Mayor Udara Irsan yang bertugas atas permintaan sendiri," ucap Sidarto.
Meski ditarik dari tugas keajudanan, loyalitas Sidarto tidak surut. Pertemuan klandestin dengan Guntur Soekarnoputra di luar jam dinas, serta usahanya menggalang dukungan terhadap Presiden pertama RI itu, misalnya, masih terus ia coba lakukan. Walau berakhir gagal, usaha diam-diam itu menjadi cara Sidarto agar tetap dapat terhubung dan mengetahui keadaan Bung Besar hingga akhir hayatnya.
Baca juga:
Tria Dianti
Enggan surut dimakan usia
The show must go on. Hidup harus terus berjalan. Begitu pula Sidarto. Setelah ditarik oleh kesatuannya dari tugas-tugas ajudan, sejarah hidup mengantarkannya pada sejumlah penugasan, mulai dari Kapolres Tangerang (1974-1975), Kepala Badan Kerja Sama Internasional Kepolisian (1976-1982), hingga Kapolda Jawa Barat (1988-1991).
Meski telah berpulang, kehadiran sosok Sukarno seakan tak berhenti membayangi perjalanan karier Sidarto. Pada 1990, sebagai Kapolda Jawa Barat, ia berkesempatan ikut menyambut kedatangan pemimpin perjuangan anti-apartheid Afrika Selatan Nelson Mandela ke Bandung. Ketika itu, Mandela baru saja dibebaskan dari pemenjaraan selama 27 tahun.
"Mandela ingin datang ke Gedung Merdeka, maka kami antarkan. Ketika itu, belum ada foto Bung Karno di Museum Konferensi Asia Afrika. Mandela menegur kami, 'Bagaimana kalian ini? Seluruh pemimpin Asia-Afrika datang ke sini karena Sukarno, tetapi foto Sukarno tidak ada di sini.' Kami semua terdiam, karena di zaman Orde Baru, itu tidak mungkin dilakukan," tutur Sidarto.
Pensiun dari korps kepolisian pada 1991, perhatian penuhnya pada soal-soal kemasyarakatan dan komitmen mengawal Reformasi mendorong keputusan Sidarto untuk bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diketuai Megawati Soekarnoputri.
Dari partai kepala banteng itulah, Sidarto mengawali perjuangan baru di lantai cabang legislatif negeri ini. Mulai dari anggota Komisi II DPR-RI (1999-2004), Wakil Ketua Komisi I DPR-RI (2004-2009), Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR-RI (2009-2013).
Puncaknya, Sidarto dipercaya menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) pada 2013, menggantikan Taufiq Kiemas yang berpulang di tengah masa jabatannya pada 8 Juni 2013. Sidarto memimpin lembaga induk wakil rakyat itu hingga masa bakti parlemen berakhir pada 1 Oktober 2014.
Meski sempat berkeinginan menepi di usia 78 tahun, negara masih memberikan kepercayaan kepada Sidarto duduk di kursi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Bukan satu, ia dipercaya menjadi anggota lembaga penasihat kenegaraan itu hingga 10 tahun lamanya. Pengabdian panjang bahkan membawa Sidarto meraih rekor sebagai abdi negara dengan masa bakti terpanjang: 56 tahun.
Tria Dianti
Hidup sehat harga mati
Pada 11 Juni 2026, Sidarto genap berulang tahun ke-90. Baginya, capaian itu patut disyukuri, tetapi bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Hidup sehat baginya bukan sekadar gaya, melainkan disiplin yang perlu dijaga keras.
"Saya makan nasi hanya 1 kali di siang hari. Pagi dan sore saya hanya makan sayur dan buah. Jus campuran berbagai buah dan sayur juga penting dikonsumsi rutin. Bukan hanya satu macam, apalagi yang pakai banyak gula itu," kata Sidarto.
Tak hanya soal konsumsi, rahasia Sidarto menjaga metabolisme adalah kendali aktivitasnya sehari-hari. "Olahraga saya berenang. Dulu setiap hari, sekarang rata-rata seminggu 3 kali. Di rumah saya kebetulan ada kolam renang, maka saya berenang setiap kali bisa," bebernya.
Ucapan itu terbukti. Di usia 90 tahun, Sidarto masih bisa berjalan tegap tanpa dituntun, apalagi dengan tongkat. Stamina fisik yang prima itu, menurut Sidarto, juga tercapai dengan istirahat berkualitas selama 7 jam setiap malam.
Selain fisik, Sidarto menjaga fungsi mental dan intelektual dengan memenuhi berbagai undangan ceramah dan diskusi yang diterimanya. "Hampir setiap minggu saya mengisi forum diskusi, berceramah, menyampaikan gagasan. Saya juga mengikuti topik-topik percakapan, ya, lewat media sosial atau lewat koran."
Seloroh Sidarto masih tetap renyah. Isu-isu terkini seperti MBG dan Koperasi Desa ditanggapinya secara ringan, walau tetap menggigit.
"Saya 'kan sudah mengikuti 7 presiden, dari Bung Karno sampai Jokowi. Yang sekarang ini, aduh...." katanya sambil menyunggingkan senyum simpul. Peserta diskusi yang tanggap segera mengerti maksudnya. Tawa pun berderai.
Kini, di usia 90 tahun, Sidarto menganggap hidupnya masih mengemban misi. Kesehatan yang amat disyukurinya menjadi pertanda bahwa tugas yang ia miliki bagi bangsa ini belum selesai. Baginya, tugas itu adalah mengingatkan di berbagai forum dan berbagai kesempatan bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang perlu dijaga dan dikawal.
"Peserta forum yang saya hadiri berusia jauh lebih muda dari cucu saya, bahkan. Pesan saya selalu sama: jasmerah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Tanpa itu, kita akan meraba-raba dan tidak tahu arah. Tugas saya mengingatkan itu belum selesai, dan saya berbahagia untuk terus menjalankannya," tandas Sidarto.
