Di tengah ketidakpastian global dan tantangan memudarnya kepercayaan, otoritas pasar modal merespon dengan reformasi tata kelola secara agresif di lantai bursa. Otoritas pasar modal menilai gejolak yang terjadi justru jadi momentum untuk berbenah lebih baik lagi. Bahkan reformasi yang dijalankan lebih dari yang ekspektasi. Namun, tetap perlu kerja keras untuk wujudkan era baru pasar modal yang bisa terus berkembang pesat.
Hal ini menjadi benang merah dalam acara Indonesia Investor Relations Forum (IRF) 2026 yang diadakan di Main Hall, Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (11/5/2026). Acara yang diselenggarakan Kitacomm berkolaborasi dengan Suar.id ini mengambil tema "Reformasi Pasar Modal Tingkatkan Kepercayaan di Era Ketidakpastian Global".
Turut hadir memberikan keynote speech Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi. Selain itu juga hadir Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Evita Manthovani.
Tak hanya itu, pun turut hadir dalam diskusi dan tanya jawab Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dan Chief Investment Officer (CIO) Pandu Patria Sjahrir.
Selain itu juga ada diskusi panel dalam acara ini. Hadir dalam diskusi panel Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dan Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana. Pula hadir Presiden Direktur PT Super Bank Indonesia Tbk Tigor M Siahaan dan Presiden Direktur Schroders Indonesia Michael T Tjoajadi.
Acara ini dihadiri tak kurang dari 180 orang peserta yang terdiri dari direktur, sekretaris perusahaan, dan investor relations dari ratusan perusahaan baik emiten maupun perusahaan terbatas. Adapun tamu undangan berasal dari perusahaan skala kecil, menengah, hingga besar.
Memberi lebih dari ekspektasi
Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, reformasi yang dilakukan pasar modal Indonesia saat ini merupakan salah satu langkah paling agresif yang pernah dilakukan. Menurutnya, BEI tidak melihat tekanan pasar semata sebagai ancaman, tetapi juga peluang untuk melakukan pembenahan fundamental.
“Kalau kita bicara tentang reformasi yang sedang dan sudah dilakukan oleh pasar modal Indonesia memang ini adalah sesuatu yang sangat agresif. Kenapa agresif? Karena kita menggunakan betul momentum yang ada,” ujar Jeffrey.
Ia menegaskan, langkah-langkah reformasi tersebut tidak dibuat hanya untuk memenuhi permintaan satu lembaga tertentu, melainkan ditujukan bagi kepentingan publik dan seluruh investor pasar modal.
Dia juga menjelaskan, awalnya yang diminta hanya transparansi data investor yang lebih granular serta keterbukaan kepemilikan saham. Namun BEI memilih melangkah lebih jauh dengan mengadopsi praktik terbaik global. Adapun salah satunya melalui kebijakan pengungkapan daftar pemegang saham di atas 1%. Menurutnya, standar tersebut bahkan lebih ketat dibanding mayoritas bursa global.
“Saat ini hanya ada di India dan Indonesia. Bursa-bursa lain tidak ada yang mengungkap sampai dengan satu persen. Tiga persen, lima persen itu adalah hal yang umum di global exchange,” kata dia.
Selain itu, Indonesia juga menerapkan ketentuan free float minimum 15% dan pengawasan konsentrasi saham atau high security concentration yang disebut hanya diterapkan di Hong Kong dan Indonesia.
“Kita mengadopsi apa yang best practice di India dan tidak ada di tempat lain, lalu apa yang ada di Hong Kong dan tidak ada di tempat lain juga kita adopsi. Itulah yang membuat saat ini sepertinya bursa Indonesia adalah bursa yang paling transparan di dunia,” ujar Jeffrey.
Baca juga:
Mukhlison Widodo
Menurut Jeffrey, langkah tersebut merupakan solusi jangka panjang untuk memulihkan kepercayaan investor global. Transparansi yang lebih tinggi diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran terhadap praktik tata kelola emiten, meningkatkan kredibilitas pasar, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata lembaga indeks global seperti MSCI.
Hal senada juga dikemukakan oleh Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana. Menurutnya, reformasi yang dilakukan beberapa bulan terakhir memang sangat agresif, terutama terkait transparansi dan tata kelola pasar.
Ia menyoroti kebijakan free float minimum 15% yang dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia.
“Ini benar-benar agresif untuk emiten kita,” kata Oki.
Menurut dia, kebijakan tersebut akan mendorong emiten berpikir lebih panjang mengenai likuiditas saham mereka setelah IPO. Selama ini masih ada anggapan bahwa free float kecil membuat saham lebih mudah naik karena pasokan terbatas. Namun menurut Oki, logika investor institusi justru sebaliknya.
“Semakin besar makin banyak emiten-emiten yang likuid itu makin bagus. Terutama investor institusional dan global investor. Kalau makin kecil makin susah karena mereka mau jualnya juga gimana,” ujarnya.
Karena itu, solusi yang ditawarkan Oki adalah mendorong terciptanya pasar yang lebih likuid dan lebih dalam agar mampu menarik dana institusi global dalam jangka panjang. Ia menilai pasar modal Indonesia tidak bisa lagi bertumpu pada pola perdagangan jangka pendek atau saham dengan free float kecil.
Selain itu, Oki menilai Indonesia perlu lebih aktif membangun narasi positif mengenai emiten domestik kepada investor global. Selama ini, menurut dia, investor asing lebih sering mendengar sentimen negatif dibanding cerita pertumbuhan perusahaan-perusahaan Indonesia.
Reformasi butuh konsistensi dan kerja keras
Pandangan berbeda disampaikan Presiden Direktur Schroders Indonesia Michael Tjoajadi. Menurutnya, reformasi hanya akan efektif apabila diikuti implementasi yang konsisten dan disiplin pengawasan jangka panjang.
Ia menambahkan, solusi yang diperlukan pasar modal hari ini bukan hanya menambah regulasi baru, tetapi juga memperkuat enforcement dan pengawasan secara menyeluruh. Seluruh pemangku kepentingan, lanjutnya, perlu memiliki standar pengawasan yang sama agar kualitas emiten yang masuk ke pasar tetap terjaga.
“Kita punya banyak peraturan yang bagus-bagus dari dulu juga,” ujarnya.
Namun, Michael menilai efektivitas reformasi akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, pengawasan lintas lembaga, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari regulator, bursa, broker, hingga corporate finance.
Setali tiga uang, Presiden Direktur PT Super Bank Indonesia Tbk Tigor M Siahaan mengatakan, untuk mewujudkan era baru pasar modal, diperlukan tak hanya regulasi baru tetapi juga kerja keras emiten yang ada.
Dari sisi perusahaan, emiten perlu fokus menjaga transparansi, memperbaiki kinerja, dan membangun komunikasi yang konsisten kepada investor. Ia meyakini konsistensi performa perusahaan dari kuartal ke kuartal akan menjadi faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.
“Kalau kita perform terus quarter by quarter, year after year, mudah-mudahan investor akan melihat bahwa sebenarnya banyak perusahaan Indonesia yang investable,” ujar Tigor.
Pulihkan dan pertebal keyakinan investor
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai tantangan terbesar pasar modal Indonesia saat ini adalah persoalan fundamental terkait kepercayaan publik terhadap sistem. Menurutnya, isu tersebut menyangkut integritas pasar secara keseluruhan, mulai dari pembentukan harga, transparansi transaksi, hingga struktur kepemilikan saham.
DPR, lanjutnya, memiliki tanggung jawab menjaga profesionalisme pasar modal agar tidak terganggu intervensi yang dapat merusak kepercayaan investor. Sebab, pasar modal merupakan sistem yang sangat bergantung pada trust.
Ia menambahkan, belajar dari pengalaman panjang bangsa Indonesia, isu lunturnya kepercayaan kerap kali berdampak signifikan pada perekonomian. Misalkan pada krisis ekonomi 1998, 2008, dan pandemi Covid-19, turunnya kepercayaan dan keyakinan dunia usaha serta investor menghambat pertumbuhan IHSG.
Menurut dia, reformasi pasar modal harus bersifat substantif dan menyentuh akar persoalan kepercayaan investor. “Yang kita butuhkan adalah reformasi yang substantif, bukan sekadar prosedural,” tegasnya.
Sementara itu, Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menilai pasar modal Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara kekuatan fundamental ekonomi dan tingkat kepercayaan investor. Hal itu tercermin dari IHSG yang masih tertekan meski indikator ekonomi dan sektor perbankan relatif stabil.
“Kalau dilihat economic growth kita juga bagus, perbankan kita juga bagus. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa market kita tidak mencerminkan itu,” kata Pandu.
Menurut dia, pergerakan pasar saat ini sangat dipengaruhi foreign flow, terutama pada saham-saham blue chip. “Banyak pergerakan sekarang lebih karena technical flow, bukan murni fundamental,” ujarnya.
Tekanan juga datang dari faktor eksternal seperti penguatan dolar AS dan repatriasi dividen yang memicu tekanan ganda terhadap aliran dana asing.
Selain itu, Pandu menilai Indonesia masih lemah dalam membangun narasi pertumbuhan global, terutama dibanding Taiwan dan Korea Selatan yang diuntungkan booming sektor AI dan teknologi. Indonesia, katanya, masih didominasi sektor tradisional seperti perbankan dan komoditas.
“Secara global sekarang cerita terbesar adalah AI. Indonesia masih dominan di sektor tradisional,” jelasnya. Karena itu, ia menilai pasar global kini tidak hanya melihat data ekonomi, tetapi juga storytelling dan prospek pertumbuhan masa depan. “Kita butuh meningkatkan confidence dan storytelling. Karena pasar itu tidak hanya melihat angka, tapi juga cerita pertumbuhan ke depan,” kata Pandu.
Ketahanan investor domestik
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan, di tengah ketidakpastian global, kinerja investor domestik memainkan peran sebagai penopang utama stabilitas lantai bursa saat ini.
“Dulu, dua puluh tahun lalu, kalau ada guncangan global itu panik semua karena kalau terjadi outflow isinya kan asing. Kalau sekarang, investor kita (domestik) 26 juta dan kemudian semakin banyak investor, baik retail maupun institusi, semakin banyak masuk ke pasar modal Indonesia,” ujar Friderica yang juga akrab dipanggil Kiki ini.
Ia menambahkan, peningkatan partisipasi investor ritel domestik penting untuk menjaga ketahanan pasar ketika terjadi gejolak eksternal. Lebih lanjut, Kiki juga berharap investor domestik, baik institusi maupun ritel, mampu menopang pasar selama fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
Adapun dia pun meyakini reformasi yang sudah dan masih terus berjalan ini akan memperbaiki tata kelola dan membawa pertumbuhan pasar modal di masa mendatang.
“Dengan perbaikan, reformasi integritas yang kita lakukan, pasti ada dampaknya. Dan kalaupun ada penyesuaian jangka pendek, kita melihat ini sebagai short term pain, tapi Insya Allah long term gain,” ujar Kiki.
Senada, Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Evita Manthovani, mengatakan fundamental pasar Indonesia masih kuat dengan valuasi yang dinilai menarik bagi investor.
Menurut Evita, sejumlah kebijakan strategis telah mendapat apresiasi positif dari MSCI, di antaranya peningkatan free float saham dari 7,5% menjadi 15% serta kenaikan porsi saham RTI 45 bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi dari 8% menjadi 20%. Adapun keputusan final akan ditetapkan dalam market accessibility review pada Juni 2026.
Di sisi lain, pemerintah memperkirakan kebutuhan pembiayaan nasional meningkat dari Rp7.400 triliun menjadi Rp9.200 triliun pada 2029, dengan sebagian besar kebutuhan berasal dari sektor sosial dan masyarakat.
“Peningkatan partisipasi investasi, termasuk di sektor logistik, menjadi krusial untuk menopang pembiayaan tersebut. Kita memiliki ruang sekaligus tanggung jawab untuk meyakinkan pasar global bahwa reformasi ekonomi kita konsisten dan berkelanjutan,” kata Evita.
