Pengusaha Minta Usulan RUU Penyadapan Tetap Jaga Iklim Investasi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan agar aturan baru ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu stabilitas dunia usaha maupun iklim investasi nasional.
•
5 Menit Baca
Oleh:
Tautan telah disalin! Tempelkan ke stiker tautan di Bio atau Story Anda.
Komisi III DPR Gelar RDP Tentang RUU Penyadapan, di Gedung DPR Senayan, Jakarta (16/11) (Ridho-Suar.id)
Dalam Artikel Ini
Rencana DPR RI mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan mulai memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan agar aturan baru ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu stabilitas dunia usaha maupun iklim investasi nasional.
Dewan Pakar Apindo Danang Girindrawardana mengatakan dunia usaha membutuhkan lingkungan bisnis yang stabil, transparan, serta memiliki kepastian dalam penerapan hukum.
"Kami minta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan dilakukan secara cermat dan pengawasan ketat. Pengaturan kewenangan penyadapan harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara sekaligus menjamin keamanan informasi yang dimiliki pelaku usaha," kata dia kepada SUAR di Jakarta (16/11/2026).
Menurutnya, kehadiran sebuah undang-undang tidak otomatis menjamin hilangnya penyalahgunaan wewenang di lapangan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang efektif.
Oleh karena itu, penyusunan RUU Penyadapan perlu mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin muncul terhadap aktivitas ekonomi dan kepercayaan pelaku usaha. Danang menekankan setiap tindakan intersepsi atau penyadapan terhadap data bisnis harus berdiri di atas prosedur yang sah dan terukur.
"Batasan kewenangan, mekanisme persetujuan, dan pengawasan perlu dirumuskan secara tegas untuk menghindari tindakan yang berpotensi merugikan perusahaan," kata dia.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memimpin rapat dengar pendapat dengan Kabaintelkam Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/tom
Pembahasan RUU Penyadapan Dipercepat
Di sisi lain, Komisi III DPR RI justru sedang mendorong percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Semula, RUU Penyadapan baru dijadwalkan masuk meja pembahasan pada Desember 2026 setelah RUU Perampasan Aset rampung November ini.
Terbongkarnya skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang telah berlangsung sejak 2025 membuat DPR mempercepat pembahasannya.
Kasus ini mencuat ke permukaan awal November lalu ketika Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka, termasuk diantaranya mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Skandal besar yang menyasar komunikasi orang nomor satu di Indonesia itu sontak membunyikan alarm darurat di parlemen. Namun, terbongkarnya penyalahgunaan alat sadap di lingkaran kekuasaan itu membuat DPR memilih tancap gas lebih awal.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhmanmenyebut perkembangan teknologi komunikasi membuat celah penyadapan ilegal kian mengancam privasi warga.
"Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas," kata Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Habiburokhman, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap dugaan praktik penyadapan ilegal menunjukkan bahwa perlindungan privasi dan keamanan komunikasi menjadi persoalan yang tidak bisa lagi diabaikan.
Sebagai langkah awal mempercepat penyusunan regulasi, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026).
Pertemuan tersebut secara khusus membahas masukan terkait RUU Penyadapan, terutama dari perspektif kebutuhan penegakan hukum dan keamanan. Masukan dari institusi kepolisian dinilai penting untuk merumuskan aturan yang mampu mengakomodasi kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi serta privasi masyarakat.
Selama ini, kewenangan penyadapan sebenarnya telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, hingga Undang-Undang Narkotika.
Meski demikian, pengaturan yang tersebar dalam berbagai undang-undang tersebut dinilai belum memberikan pedoman yang terperinci dan seragam mengenai tata cara pelaksanaan penyadapan.
Salah satu persoalan utama yang ingin diselesaikan melalui RUU Penyadapan adalah perbedaan mekanisme dan persyaratan dalam penggunaan kewenangan tersebut, terutama menyangkut kewajiban memperoleh izin pengadilan.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memberi salam saat tiba dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). ( ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/sgd/YU)
Enam Usulan dalam RUU Penyadapan
Untuk meredam kekhawatiran soal penyalahgunaan wewenang, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Dedy Kusuma Bakti menyodorkan enam usulan krusial dalam rapat bersama Komisi III DPR.
Dia menjelaskan enam hal itu mengatur mulai dari pembatasan sasaran, pelarangan tegas, kejelasan perintah, pencatatan yang tak boleh dihapus hingga pengaturan sanksi bagi pelanggaran pelaksanaan penyadapan.
"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan," ujar dia.
Dia menjelaskan poin pertama. yakni terkait pengaturan sasaran yang limitatif. Menurut dia, penyadapan harus hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi.
Kedua, RUU itu harus mengatur tegas soal larangan agar penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Ketiga, adalah mekanisme penyadapan harus berdasarkan perintah tertulis pimpinan dan ada jangka waktu yang ditentukan. Selama ini, Baintelkam biasanya melakukan penyadapan selama satu bulan.
Keempat, RUU juga harus mengatur pencatatan penggunaan sarana. Seluruh penggunaan sarana, dicatat dan tidak boleh dirubah atau dihapus, dan dilaksanakan audit secara berkala.
Kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri
Terakhir, RUU itu harus mengatur sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang soal penyadapan. Aturan itu, bisa diberlakukan berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
Ungkap aktor dibaliknya
Rektor Universitas Paramadina sekaligus pengamat ekonomi Didik J. Rachbini menilai persoalan dugaan penyadapan ilegal tidak boleh berhenti pada pengungkapan pelaksana teknis di lapangan.
"Aparat penegak hukum perlu menelusuri lebih jauh siapa saja pihak yang berada di balik aktivitas tersebut, termasuk pihak yang diduga memberikan perintah, mengendalikan, maupun mengambil manfaat dari praktik penyadapan," kata dia kepada SUAR di Jakarta (16/11).
Menurutnya, pengusutan secara menyeluruh diperlukan agar persoalan tersebut tidak hanya diselesaikan pada tingkat permukaan. Ia menilai pengungkapan aktor di balik dugaan penyadapan ilegal menjadi bagian penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan.
Setiap pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak boleh ada pihak yang memiliki kewenangan atau jabatan tertentu kemudian terbebas dari proses hukum ketika ditemukan bukti keterlibatan dalam penyalahgunaan penyadapan.
Di sisi lain, Didik memandang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kewenangan penyadapan di Indonesia.
“Regulasi tersebut perlu mengatur secara tegas siapa yang berhak melakukan penyadapan, untuk kepentingan apa kewenangan itu digunakan, serta bagaimana mekanisme pengawasannya. Tanpa batasan yang jelas, kewenangan penyadapan berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan hak privasi masyarakat,” ujar dia.
Menurutnya, RUU Penyadapan juga harus memuat mekanisme pengawasan independen agar tidak terjadi pemusatan kewenangan tanpa kontrol yang memadai.
"Setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik maupun kepentingan pribadi," ujar dia.
Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan aparat menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.