DPR Dorong Pembentukan BUMN Pakan Ternak dan Ikan

DPR Dorong Pembentukan BUMN Pakan Ternak dan Ikan

Pembentukan BUMN khusus diharapkan dapat menekan biaya pakan ikan yang kerap naik dan menyumbang 85% dari total produksi.

DPR Dorong Pembentukan BUMN Pakan Ternak dan Ikan
Dalam Artikel Ini

DPR mendorong pemerintah segera membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus yang menangani penyediaan dan distribusi pakan ternak serta ikan. Keberadaan BUMN tersebut dinilai penting untuk menjamin ketersediaan pasokan pakan sekaligus mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi peternak dan pembudidaya ikan di berbagai daerah.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan, pihaknya mengusulkan pembentukan BUMN pakan dengan konsep menyerupai Perum Bulog yang selama ini bertugas mengelola komoditas pangan, khususnya beras. Melalui badan usaha tersebut, pemerintah diharapkan dapat memiliki instrumen khusus untuk mengatur ketersediaan, distribusi, dan stabilitas pasokan pakan bagi sektor peternakan dan perikanan.

"Jadi kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog gitu. Bulog ngurusin beras, pangan, nah (yang kita usulkan) ini khusus ngurusin pakan," ujar dia di Gedung DPR (12/11).

Menurutnya, persoalan ketersediaan dan harga pakan menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan peternak maupun pembudidaya ikan kepada Komisi IV DPR. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut agar tidak terus membebani pelaku usaha di sektor peternakan dan perikanan. Ia menegaskan, ketersediaan pakan merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan nasional.

Baca juga:

Pasang Surut dan Optimisme Ekspor Hasil Laut dan Perikanan Segar Indonesia
Sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya laut yang melimpah, sektor kelautan dan perikanan Indonesia sejatinya bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Selain pembentukan BUMN khusus, Siti juga menyoroti pentingnya pemerataan lokasi produksi pakan agar tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ia berharap pemerintah dapat mendorong pembangunan pabrik pakan di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Dengan demikian, kebutuhan pakan di berbagai daerah dapat dipenuhi lebih dekat sehingga distribusi menjadi lebih merata dan pasokan bagi peternak serta pembudidaya ikan dapat terjaga.

Subsidi Pakan

Di samping itu, Komisi IV DPR juga akan mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi pakan bagi peternak dan pembudidaya ikan, sebagaimana kebijakan subsidi pupuk bagi sektor pertanian. 

"Dan kami juga nanti akan mengusulkan, karena itu dibutuhkan, bisa disubsidi pakan ini oleh pemerintah. Sama halnya seperti pupuk itu disubsidi, ini juga pakan disubsidi supaya cepatlah kita bisa swasembada pangan," ungkapnya, seperti dikutip dari keterangan resmi.

Usulan tersebut sejalan dengan aspirasi dalam diskusi yang dihadiri Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb. Haeru Rahayu, serta pembudidaya dan penyuluh perikanan.

Perwakilan penyuluh perikanan menyampaikan, hampir 85 persen biaya produksi pembudidaya berasal dari pakan. Harga pakan tahun ini sudah empat kali naik, sementara harga jual ikan tidak ikut naik.

Dalam pertemuan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra mengusulkan agar pemerintah mulai memikirkan pakan bersubsidi. Menurutnya, bantuan sarana budi daya tidak akan bertahan lama tanpa dukungan pakan.

"Pada saat kita bantu petani dengan bioflok dan lain-lain, usaha itu hanya berjalan satu periode saat pakan gratisnya masih ada dari bantuan kita. Setelah itu berhenti karena mereka harus membeli pakan sendiri dan merugi," papar Ketut.

Di sisi lain, perempuan yang kerap disapa Titiek Soeharto ini mengapresiasi capaian Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin dalam pembenihan ikan lokal. Menurutnya, BPBAT Mandiangin perlu didukung dengan unit pelaksana teknis (UPT) serupa di provinsi lain.

"Dan balai ini adalah satu-satunya yang ada di Kalimantan. Jadi, memasok ke seluruh Kalimantan. Ini kami minta kepada Kementerian supaya dibuat lagi UPT-UPT di provinsi-provinsi yang lainnya untuk yang mengenai perikanan ini," lanjutnya. 

Dalam diskusi, Tb. Haeru Rahayu menyampaikan bahwa UPT Ditjen Perikanan Budi Daya saat ini hanya ada di 15 lokasi di seluruh Indonesia, dan KKP tengah mengusulkan penambahan enam UPT baru.

Perkuat Tata Kelola Pakan

Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian Khudori mengatakan pengelolaan pakan ternak dan ikan menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Ketersediaan pakan dengan harga terjangkau dan pasokan yang stabil akan menentukan keberlangsungan produksi di sektor peternakan maupun perikanan.

Pasalnya, pakan merupakan salah satu komponen utama biaya produksi yang berpengaruh terhadap produktivitas dan harga jual komoditas pangan seperti daging ayam, telur, ikan, hingga produk peternakan lainnya.

“Di sisi lain, persoalan pasokan dan distribusi bahan baku pakan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Ketergantungan terhadap pasokan bahan baku dari wilayah tertentu, tingginya biaya distribusi, serta fluktuasi harga dapat membebani peternak dan pembudidaya ikan, khususnya pelaku usaha skala kecil dan menengah,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (13/11/2026).

Karena itu, diperlukan tata kelola pakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penguatan produksi bahan baku dalam negeri, pembangunan fasilitas pengolahan, pemerataan industri pakan, hingga jaminan distribusi ke sentra-sentra peternakan dan perikanan.

ADVERTISEMENT Google Adsense Banner (970x250)