RUU Perampasan Aset Bakal Bentuk Badan Pengelola dan Pengawas Aset
Pembentukan Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengelolaan aset rampasan yang lebih profesional dan transparan.
Tambahkan SUAR ke Google
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset mengatur pembentukan dua lembaga khusus yang bertugas mengelola dan mengawasi aset hasil perampasan. Kedua institusi tersebut yakni Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset yang dirancang memiliki kedudukan mandiri serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Pembentukan dua badan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengelolaan aset rampasan yang lebih profesional dan transparan. Dengan adanya pemisahan fungsi, proses pengelolaan, pemeliharaan, hingga pelelangan barang hasil perampasan diharapkan dapat berjalan secara terstruktur serta terhindar dari potensi konflik kepentingan.
Komisi III DPR RI memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus dikebut agar dapat disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada Desember 2026.
Baca juga:
Pembeli Aset Sah Perlu Dilindungi dalam RUU Perampasan Aset
Perlindungan bagi pihak ketiga perlu diberikan mengingat pihak ketiga belum tentu mengetahui aset yang diterimanya memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.
Deandra Syarizka
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menjelaskan, kedua lembaga tersebut akan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Badan Pengelola Aset akan menjalankan tugas pengelolaan barang rampasan, sedangkan Badan Pengawas Pengelolaan Aset bertugas memastikan seluruh proses pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Menurut Soedeson, pengaturan lebih terperinci mengenai kewenangan, susunan organisasi, mekanisme kerja, hingga sistem penggajian kedua badan tersebut nantinya menjadi ranah pemerintah.
“Dengan demikian, pembentukan dan pengaturan teknis kelembagaan akan diserahkan kepada pihak eksekutif setelah kerangka regulasinya ditetapkan,” ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi III, DPR, Jakarta (11/11).
Penyerahan aspek teknis kepada eksekutif juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk merancang kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing badan. Hal ini mencakup penentuan struktur kelembagaan, pembagian fungsi, serta sumber daya manusia yang diperlukan agar pengelolaan aset hasil perampasan dapat berlangsung secara efektif.
Melalui desain kelembagaan tersebut, RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya mengatur mekanisme penyitaan dan perampasan, tetapi juga memastikan aset yang telah dirampas dapat dikelola secara optimal. Keberadaan badan pengelola dan badan pengawas secara terpisah diharapkan memperkuat akuntabilitas sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan barang rampasan negara.
Pemulihan Aset Harus Ada Nilai Ekonomi
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengingatkan bahwa keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana tidak cukup diukur dari kemampuan negara melakukan penyitaan. Mekanisme pemulihan aset juga harus diatur secara cermat agar nilai ekonomis barang yang disita tetap terjaga hingga proses perampasan dan pemulihan selesai.
Ia mengatakan aset yang telah disita atau diketahui sedang dalam proses hukum berpotensi mengalami penurunan nilai jual. Persepsi negatif terhadap status hukum suatu aset dapat mempengaruhi nilai ekonomisnya, sehingga perlu ada mekanisme untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
Ia mempertanyakan mekanisme yang dapat diterapkan agar nilai aset tidak merosot selama proses hukum berlangsung. Menurutnya, negara perlu memastikan aset yang telah diamankan tetap memiliki nilai ekonomis sehingga manfaat pemulihannya tidak berkurang.
“Ini bagaimana caranya supaya aset ini tidak turun sedemikian rupa sehingga masih kita punya nilai?” ujar dia.
Baca juga:
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Dasco: Kalau Tak Selesai Saya Mundur
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dirampungkan pada tahun ini. DPR menargetkan RUU tersebut dapat disahkan menjadi Undang-Undang pada 15 Desember 2026.
Ridho Sukra
Ia menyinggung praktik di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman sebagai bahan perbandingan dalam merumuskan mekanisme yang tepat bagi Indonesia.
Akademisi dari Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Danealdi mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa menjadi momentum untuk mempertemukan visi presiden dengan rakyat.
Menurut dia, RUU itu jadi kesempatan strategis untuk memperkuat kapasitas negara menghadapi kejahatan keuangan yang semakin transnasional, digital, dan kompleks. Karena itu, UU itu nantinya harus menjadi bagian dari strategi melindungi kedaulatan ekonomi, menjaga integritas sistem keuangan, memutus jaringan kekuatan ekonomi ilegal, serta memperkuat ketahanan nasional.
Dia pun berharap sekali undang-undang tersebut dibuat secara lebih otonom, secara berdaulat. Pasalnya, dia menilai bahwa Indonesia memiliki masalah dan urgensi sendiri.
