DPR Soroti Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
DPR mendorong penggunaan UU ITE dan penerapan pasal makar dalam penyelidikan terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Tambahkan SUAR ke Google
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan sejumlah jenderal polisi. Komisi III DPR mendorong penyelidikan kasus ini tak hanya menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi diperluas dengan mempertimbangkan kemungkinan penerapan pasal makar dan ketentuan pidana yang berkaitan dengan keamanan negara.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan, kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun membungkam suara kritis masyarakat. Pihaknya pun mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangani kasus tersebut.
“Aparat penegak hukum harus menjalankan tugas secara profesional dan independen serta tidak menjadi alat kekuasaan pihak mana pun. Prinsip tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan hukum ditegakkan secara adil,” ujar dia dalam pembukaan Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat (10/11/2026)
Baca juga:
Dunia Usaha: Skandal Penyadapan Ilegal Bisa Perburuk Iklim Investasi
Kondisi itu membuat investor harus memperhitungkan risiko politik dan hukum yang lebih tinggi ketika menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.
Benediktus Krisna Yogatama
Ia juga memastikan DPR RI akan mendukung upaya Polri dalam mengusut kasus penyadapan Presiden Prabowo secara transparan dan profesional. Dia menekankan, pengungkapan kasus tersebut harus dilakukan secara menyeluruh agar fakta dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui.
"Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan menyejahterakan rakyat," ujar Puan.
Penerapan Pasal Makar
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai penyadapan yang dilakukan sejumlah jenderal polisi terhadap Presiden Prabowo tidak bisa dianggap sebagai penyadapan biasa. Oleh karena itu, harus dicari kaitannya dengan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden serta makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
"Kaitannya untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. Kalau lebih beratnya lagi, membunuh presiden, ya menggulingkan pemerintahan. Tapi kita belum tahu tentang hal itu karena masih dalam tahap penyelidikan," ujar Yusril dalam keterangan pers yang diterima SUAR di Jakarta (10/11/2026).
Senada, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong agar dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh politik tidak hanya ditangani menggunakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya, penyelidikan kasus yang diduga melibatkan sejumlah oknum di lingkungan Polri tersebut perlu diperluas dengan mempertimbangkan kemungkinan penerapan pasal makar dan ketentuan pidana yang berkaitan dengan keamanan negara.
Habiburokhman menilai, dugaan penyadapan terhadap presiden, tokoh-tokoh bangsa, dan pimpinan partai politik merupakan persoalan serius yang berpotensi mengancam keselamatan serta kepentingan negara. Terlebih, berdasarkan informasi yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI, jumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan mencapai lebih dari 6.000 orang.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini,” ujar dia di Gedung DPR (10/11).
Baca juga:
Penyadapan Ilegal, Dunia Usaha Butuh Tindak Lanjut
Dunia usaha menantikan upaya perbaikan infrastruktur keamanan dan perlindungan data guna menjaga kepercayaan mitra bisnis internasional.
Deandra Syarizka
Ia mengungkapkan, Komisi III DPR RI tengah berkomunikasi dengan Mabes Polri untuk menjadwalkan rapat kerja khusus guna meminta penjelasan secara komprehensif mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Rapat kerja itu direncanakan berlangsung pada Rabu atau Kamis mendatang pada pekan ini.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek penting yang harus didalami dalam rapat tersebut, mulai dari motif penyadapan, pihak yang memerintahkan, pihak yang terlibat, hingga kemungkinan adanya aktor lain yang memperoleh keuntungan politik dari aktivitas ilegal tersebut.
Ia menegaskan, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada dugaan keterlibatan oknum internal Polri. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan kelompok maupun tokoh politik yang diduga merencanakan, memfasilitasi, atau mengambil manfaat dari aktivitas penyadapan tersebut.
Kawal Isu Strategis
Selain kasus penyadapan Presiden, Puan menyebut DPR akan mengawal sejumlah persoalan strategis melalui fungsi pengawasan selama masa persidangan. Beberapa di antaranya mencakup penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak. DPR juga akan menyoroti percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Perhatian DPR berikutnya diarahkan pada berbagai persoalan di kawasan industri, mulai dari gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, hingga perizinan.
Selain itu, DPR akan mengawasi perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak bencana. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta pemerataan program revitalisasi sekolah juga masuk dalam agenda pengawasan.
Di sektor ekonomi, DPR turut menaruh perhatian terhadap perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal serta penguatan ketahanan energi nasional. Upaya peningkatan produksi minyak dan lifting minyak serta gas bumi dalam negeri menjadi salah satu agenda yang akan dikawal.
