DPR Perpanjang Waktu Godok RUU Statistik, Ini Alasannya

DPR Perpanjang Waktu Godok RUU Statistik, Ini Alasannya

Harapan kita, data statistik yang dihasilkan BPS ke depan semakin akurat dan berkualitas sehingga program-program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dapat lebih tepat sasaran

DPR Perpanjang Waktu Godok RUU Statistik, Ini Alasannya
Dalam Artikel Ini

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati tambahan waktu untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (17/11).

Melalui keputusan ini, Komisi X DPR RI bersama pemerintah memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengkaji dan menyempurnakan substansi revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, keputusan memperpanjang pembahasan RUU Statistik mengacu pada ketentuan Pasal 152 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Selain itu, persetujuan tersebut juga didasarkan pada laporan yang disampaikan pimpinan Komisi X DPR RI terkait perkembangan pembahasan regulasi tersebut.

Dalam memimpin jalannya rapat, Dasco terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh anggota dewan mengenai usulan penambahan waktu pembahasan. 

“Penambahan waktu diharapkan dapat memberikan ruang untuk menelaah berbagai ketentuan secara lebih mendalam sehingga substansi regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan pengelolaan statistik nasional,” ujar dia.

Meski telah memperoleh persetujuan untuk memperpanjang pembahasan, DPR belum menentukan batas waktu penyelesaian RUU Statistik tersebut. Dengan demikian, proses pembahasan masih akan berlanjut mengikuti perkembangan pembahasan antara Komisi X DPR RI dan pemerintah. Belum adanya tenggat waktu juga memberikan ruang bagi kedua pihak untuk menyelesaikan pendalaman materi sebelum rancangan regulasi dibawa ke tahapan berikutnya.

Sebagai informasi, RUU Statistik sebelumnya telah disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Kamis (2/10/2026). Dalam rapat tersebut, sebanyak delapan fraksi di DPR menyatakan persetujuan agar rancangan undang-undang yang merevisi UU Nomor 16 Tahun 1997 itu diproses lebih lanjut. 

Baca juga:

Wawancara Eksklusif Wakil Kepala BPS: Partisipasi Masyarakat Dalam Sensus Ekonomi Menentukan Kualitas Data
Wawancara eksklusif Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Sonny Harry B Harmadi dalam siniar dengan Suar.id. Sonny menyatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mendapat dukungan dari banyak pihak. Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data untuk pengambilan kebijakan.

Masih tahap awal

Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti mengatakan, pembahasan RUU Statistik masih berada pada tahap awal. Sejumlah substansi masih memerlukan pendalaman dan penyamaan pandangan antara DPR RI dan pemerintah, terutama terkait kelembagaan serta ruang lingkup kewenangan penyelenggara statistik.

“RUU ini merupakan revisi dari Undang-Undang Statistik yang sudah berlaku hampir 29 tahun. Karena ada perkembangan zaman dan kebutuhan penyesuaian, maka revisi ini menjadi penting untuk dibahas,” ujar Reni.

Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto: Tangkapan layar, sekretariat DPR)

Ia berharap revisi undang-undang tersebut mampu mewujudkan sistem statistik nasional yang lebih baik, dengan menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan transparan. Menurutnya, kualitas data menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Reni juga menekankan pentingnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan pemutakhiran maupun perbaikan data secara mandiri. Selain itu, proses penyelenggaraan statistik perlu dilakukan secara transparan dengan melibatkan kalangan akademisi dan masyarakat luas.

“Harapan kita, data statistik yang dihasilkan BPS ke depan semakin akurat dan berkualitas sehingga program-program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk melakukan perbaikan data secara mandiri, sementara proses penyusunannya harus transparan dan melibatkan akademisi maupun masyarakat luas,” jelas ujar dia.

Foto udara kapal pengangkut peti kemas bersandar di Pelabuhan Peti Kemas Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (12/11/2026). (ANTARA FOTO/Ferlian Septa Wahyusa/YU).

Perkuat tata kelola data nasional

Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi Indef Eko Listiyanto mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik diharapkan dapat memperkuat kualitas tata kelola data nasional sebagai landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan publik.

Keberadaan regulasi yang lebih relevan dengan perkembangan zaman diperlukan untuk memastikan data statistik yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi, validitas, dan kredibilitas tinggi. Dengan dukungan data yang berkualitas, pemerintah dapat merancang program pembangunan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

“RUU Statistik memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi dan integrasi data antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Selama ini, perbedaan metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan informasi. Melalui pembaruan regulasi, diharapkan tercipta standar statistik yang lebih seragam sehingga data dari berbagai institusi dapat saling terhubung dan dimanfaatkan secara optimal.,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (17/11).

Manfaat lainnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketersediaan statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan memungkinkan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga investor memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sosial dan ekonomi Indonesia.

Data tersebut juga dapat menjadi instrumen untuk mengukur keberhasilan program pemerintah sekaligus mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum berjalan efektif.

Di sisi lain, pembaruan UU Statistik juga penting untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan meningkatnya kebutuhan terhadap data di era digital. Pemanfaatan teknologi informasi, pengolahan data berskala besar, serta sumber data alternatif perlu diakomodasi melalui kerangka hukum yang jelas tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi.

Dengan demikian, RUU Statistik diharapkan mampu menciptakan ekosistem statistik nasional yang lebih modern, adaptif, dan terpercaya untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan daya saing Indonesia.

ADVERTISEMENT Google Adsense Banner (970x250)