Pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah untuk memitigasi tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang belakangan mengalami pelemahan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga tengah menyiapkan 7 langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Nilai tukar rupiah terpantau berada di level Rp17.424 per dolar AS pada Rabu (06/05/2026), melemah 30 poin atau 0,17% dibandingkan kemarin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi tekanan dolar AS terhadap rupiah. Salah satu langkah utama adalah memperkuat kerja sama pertukaran mata uang (currency swap) dengan berbagai negara mitra.
Melalui mekanisme ini, kebutuhan transaksi internasional dapat dipenuhi tanpa sepenuhnya bergantung pada dolar AS, sehingga tekanan terhadap rupiah bisa dikurangi.
"Kita udah mempersiapkan dengan Bank Indonesia terkait dengan swap currency dengan China, kemudian dengan berbagai negara lain termasuk Jepang, Korea (Selatan) dan yang lain," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (05/05/2025).
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan strategi pengelolaan pembiayaan dengan penerbitan surat berharga dalam denominasi mata uang alternatif, seperti yuan dan yen. Langkah ini mengurangi eksposur terhadap dolar AS sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar.
Di sisi lain, pemerintah terus memantau dinamika permintaan dolar yang meningkat saat periode ibadah Haji. Selain itu, memasuki kuartal II, terdapat kewajiban pembayaran dividen oleh korporasi yang juga berkontribusi pada tingginya permintaan dolar AS.
"Terkait dengan rupiah itu berbagai negara memang mengalami pelemahan terhadap dolar AS dan biasanya juga pada saat ibadah Haji, demand terhadap dolar itu meningkat. Jadi nanti kita juga akan monitor kebutuhan tersebut dan juga biasanya di kuartal II itu juga ada pembayaran dividen. Jadi demand terhadap dolar tinggi dan kita lihat tetap monitor bagaimana dengan negara-negara lain," katanya.
Jangka pendek
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin menilai skema currency swap efektif sebagai penahan tekanan rupiah dalam jangka pendek ketika tekanan pasar muncul dari kekeringan likuiditas valas, kepanikan investor, atau gejolak arus modal portofolio.
Perjanjian BI dengan bank sentral mitra seperti People’s Bank of China, Bank of Japan, Bank Negara Malaysia, dan Reserve Bank of Australia memperluas akses likuiditas lintas mata uang dan memperkuat sinyal bahwa Indonesia memiliki cadangan instrumen stabilisasi yang kredibel.
Pasar akan membaca kerja sama ini sebagai tanda bahwa BI tidak hanya bergantung pada cadangan devisa dan intervensi valas, tetapi juga memiliki jaringan kerja sama moneter internasional.
"Karena itu, currency swap dapat meredam spekulasi berlebihan, menahan tekanan psikologis terhadap rupiah, dan memperkuat kepercayaan investor saat dolar AS menguat atau yield global naik," katanya pada SUAR, Rabu (06/05/2026).
Meski demikian, ia menilai skema itu tidak dapat menggantikan fundamental ekonomi. Rupiah tetap membutuhkan inflasi terkendali, defisit transaksi berjalan yang sehat, kredibilitas fiskal, cadangan devisa memadai, dan komunikasi kebijakan yang kuat.
"Maka, currency swap harus ditempatkan sebagai bantalan likuiditas dan sinyal kepercayaan, bukan obat tunggal bagi depresiasi rupiah," katanya.
Di sisi lain, ia menilai kesiapan pelaku usaha domestik untuk beralih dari dolar ke mata uang lokal seperti yuan atau yen sudah mulai terbentuk, meski prosesnya masih bertahap dan belum merata.
Perusahaan besar yang memiliki hubungan dagang langsung dengan China, Jepang, Malaysia, atau Thailand relatif lebih siap menggunakan skema Local Currency Transaction karena mereka memiliki akses perbankan, informasi pasar, fasilitas lindung nilai, dan volume transaksi yang memadai.
Bagi kelompok usaha ini, penggunaan yuan atau yen dapat menekan biaya konversi, mengurangi risiko kurs silang terhadap dolar, dan meningkatkan efisiensi pembayaran.
Namun, ia menilai tantangan terbesar justru muncul pada pelaku usaha menengah dan kecil. Banyak dari mereka, kata Syafruddin, kesulitan untuk beralih dari dolar AS ke mata uang lain.
Alasannya, karena berbagai transaksi internasional seperti harga komoditas, pembiayaan perdagangan, kontrak impor masih berbasis dolar. Oleh karena itu, ia menyarankan edukasi regulasi terhadap UMKM.
BI sudah membangun fondasi melalui kerja sama penggunaan mata uang lokal dan perjanjian swap bilateral. Langkah berikutnya harus mendorong adopsi di sektor riil.
"Jika pelaku usaha melihat manfaat langsung berupa biaya lebih rendah, risiko kurs lebih terkendali, dan proses pembayaran lebih mudah, penggunaan mata uang lokal akan berkembang sebagai keputusan bisnis rasional, bukan sekadar agenda kebijakan," katanya.
Baca juga:
Tria Dianti
Sementara itu, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Rizal Taufikurahman menilai skema currency swap cukup efektif untuk meredam tekanan rupiah jangka pendek karena membantu menjaga likuiditas valas dan memperkuat kepercayaan pasar.
Namun, efektivitasnya tetap terbatas jika tekanan rupiah berasal dari faktor fundamental seperti capital outflow , tingginya kebutuhan dolar AS, dan risiko fiskal domestik.
"Karena itu, currency swap lebih berfungsi sebagai bantalan stabilisasi sementara, bukan solusi permanen penguatan rupiah," katanya.
Sementara itu, Rizal menilai kesiapan pelaku usaha domestik beralih dari dolar AS ke yuan atau yen masih terbatas. Mayoritas perdagangan dan pembiayaan global Indonesia masih berbasis dolar AS, meskipun nilai perdagangan Indonesia–Tiongkok sudah mencapai lebih dari US$130 miliar per tahun.
"Penggunaan Local Currency Transaction (LCT) memang meningkat, tetapi masih didominasi perusahaan besar karena pelaku usaha masih mempertimbangkan likuiditas, volatilitas kurs, dan instrumen lindung nilai non-dolar yang belum sepenuhnya dalam," katanya.
7 Langkah strategis jaga rupiah
juga menyiapkan 7 langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 7 langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah itu telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.
- Pertama, BI akan terus melakukan intervensi di pasar valuta asing, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Intervensi dilakukan melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), serta non-deliverable forward (NDF) di pusat keuangan global seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York.
"Cadangan devisa kami lebih jadi cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu," katanya dalam konferensi pers di Istana Merdeka, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/2/2026).
- Kedua, BI mendorong aliran modal masuk melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kebijakan ini ditempuh untuk mengimbangi arus keluar dari instrumen Surat Bendahara Negara (SBN) dan pasar saham, sehingga arus portofolio tetap terjaga positif.
- Ketiga, BI akan terus membeli SBN dari pasar sekunder. Perry mengatakan pihaknya telah membeli SBN dari pasar sekunder sebanyak Rp123,1 triliun (year to date/ytd).
"Kemudian yang keempat, kami juga dengan Pak Menteri Keuangan menjaga likuiditas di perbankan dan pasaran lebih dari cukup, yaitu terindikasi dari pertumbuhan uang primer yang selalu double digit. Terakhir itu pertumbuhan uang primernya adalah 14,1 %," katanya.
- Kelima, BI memperketat pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying transaksi. Batas pembelian diturunkan dari US$100.000 menjadi US$50.000 per bulan, dan akan kembali diturunkan menjadi US$25.000. Selain itu, BI juga mendorong penggunaan mata uang lokal, termasuk yuan, dalam transaksi domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
- Keenam, BI memperkuat intervensi di pasar offshore melalui instrumen NDF. Bank domestik juga didorong untuk ikut berpartisipasi di pasar tersebut, sehingga pasokan valas meningkat dan volatilitas rupiah dapat ditekan.
"Nomor tujuh adalah peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi Yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi. Kami kirim pengawas ke sana koordinasi dengan Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan," katanya.
