Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, termasuk dalam mencari data. Jika sebelumnya pencarian informasi dengan membuka kliping, koran, majalah, belakangan kehadiran internet mempermudah pencarian informasi cukup lewat ponsel dengan bantuan mesin pencari. Kini, perubahan kembali terjadi seiring pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Masyarakat tidak lagi sekadar mencari informasi melalui mesin pencari, tetapi mulai mengandalkan AI untuk memperoleh jawaban yang lebih ringkas, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan. AI bahkan mampu merangkum berbagai sumber data, memberikan analisis awal, hingga membantu pengguna mengolah informasi secara lebih cepat.
Bagi Badan Pusat Statistik (BPS), fenomena tersebut bukan dipandang sebagai ancaman, melainkan peluang untuk memperluas pemanfaatan data statistik resmi.
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS Setia Pramana mengatakan hal krusial saat ini adalah memastikan bahwa ketika masyarakat mencari data melalui AI, jawaban yang diperoleh tetap bersumber dari data resmi dan tervalidasi oleh lembaga resmi pemerintah, seperti BPS, bukan merupakan hasil halusinasi dari AI tersebut atau berasal dari sumber yang tidak jelas kesahihannya.
"Untuk itu, BPS terus mendorong keterbukaan data dan tidak hanya penyediaan open data, tetapi kedepannya menyediakan AI-ready data, yaitu data yang dapat digunakan secara akurat dan bertanggung jawab oleh sistem AI maupun manusia," katanya pada SUAR, Selasa (7/7/2026).
Inovasi teknologi
Dalam menghadapi perubahan tersebut, BPS menyediakan sejumlah langkah strategis. Pertama, penguatan kualitas dan aksesibilitas data terbuka. Hal ini dilakukan agar data BPS menjadi rujukan utama (ground truth) bagi sistem AI (AI-ready data), termasuk melalui standardisasi metadata mengikuti kerangka Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) dan Data Quality Assessment Framework (DQAF) agar data mudah diintegrasikan oleh sistem eksternal.
Kedua, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) internal di bidang data science, natural language processing (NLP), dan machine learning. Ketiga, kolaborasi lintas instansi dan akademisi dari dalam maupun luar negeri, termasuk riset bersama terkait data non-tradisional (mobile positioning data, citra satelit, media sosial, AIS Ship Tracking) sebagai pelengkap survei konvensional.
"Kemudian, evaluasi kelembagaan terhadap adopsi teknologi AI secara terukur dan sesuai kaidah keamanan data, termasuk kajian penggunaan platform AI generatif untuk mendukung pekerjaan analitik internal," kata Setia.
BPS, sambungnya, telah telah menyusun peta jalan (roadmap) pemanfaatan AI 2025-2029 yang mencakup lebih dari 70 inisiatif yang dipetakan ke seluruh tahapan proses bisnis statistik (GSBPM) mulai dari perancangan survei, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data, serta fungsi pendukung kelembagaan. Beberapa penerapan yang sudah berjalan maupun tengah dikembangkan di antaranya Rekomendasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berbasis AI yang memanfaatkan large language model untuk klasifikasi otomatis sehingga proses pengkodean data lapangan usaha menjadi lebih cepat, dan minim human error.
Kemudian, Computer Vision yang digunakan sebagai inisiatif untuk mengintegrasikan data survei resmi dengan data penginderaan jauh (Earth Observation/EO) dan machine learning guna meningkatkan kualitas statistik pertanian, khususnya estimasi luas panen dan produksi padi.
Selain itu, citra satelit dengan machine learning telah digunakan untuk memperkuat akurasi data permukiman Jakarta. Ada juga Chatbot dan Asisten AI percakapan berupa Asisten IPAS (Integrated Processing Analysis System) untuk mendukung pengolahan dan analisis data secara internal, Chatbot SE2026 untuk layanan informasi Sensus Ekonomi 2026, Asisten FASIH – sebuah aplikasi resmi BPS yang digunakan untuk melakukan survei dan sensus, Chatbot BOS – sebuah Sistem Informasi Manajemen internal BPS, Chatbot Layanan Data, serta HaloSIS sebagai sistem layanan TI internal (ITSM).
"AI juga turut dimanfaatkan dalam pelatihan pegawai dan persiapan petugas menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan. Beberapa sistem manajemen pelatihan berbasis kecerdasan buatan (AI) seperti AI Probing, Text AI Tutor, Voice AI Tutor, Question–Answer Generation, dan AI Summarization, yang dirancang sebagai media pembelajaran untuk memudahkan peserta pelatihan," katanya.
Setia menjelaskan roadmap pemanfaatan AI oleh BPS untuk periode 2025–2029 disusun secara bertahap agar penerapan AI dilakukan terukur, mulai dari penguatan fondasi teknologi hingga pengembangan layanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.
Pada tahap awal, BPS menghadirkan berbagai quick wins melalui penerapan AI dalam pengolahan, analisis, dan diseminasi data, seperti AI based rekomendasi KBLI, Asisten IPAS, serta chatbot layanan. Selanjutnya pada 2026, pemanfaatan AI diperluas ke proses pengumpulan data, antara lain melalui teknologi computer vision untuk statistik pertanian, pemanfaatan mobile positioning data, serta penguatan berbagai fungsi pendukung kegiatan statistik.
Pada 2027, pembangunan fondasi platform pada tahap perancangan, konstruksi instrumen, dan infrastruktur TI, termasuk knowledge graph dan dukungan pengembang (developer assistant). Selanjutnya, penguatan analisis lanjutan (causal inference, coherence check), evaluasi kualitas, dan keamanan sistem TI (AIOps, SIEM) pada 2028.
Bagi BPS, pemanfaatan AI telah memberikan dampak nyata terhadap proses kerja. Teknologi ini mampu mempercepat proses klasifikasi dan analisis data yang sebelumnya dilakukan secara manual, meningkatkan konsistensi hasil, serta membuka peluang pemanfaatan sumber data alternatif atau big data sebagai pelengkap sensus dan survei konvensional.
Meski demikian, BPS menegaskan bahwa AI tidak menggantikan proses statistik resmi.
"Prinsip validitas, akurasi, dan tanggung jawab metodologis tetap dipegang teguh. AI diposisikan sebagai alat bantu (tools) yang mempercepat dan memperkaya proses kerja, bukan sebagai pengganti proses statistik resmi yang telah terstandardisasi dan diatur melalui kerangka kerja statistik nasional," tutup Setia.
Alat bantu pengambilan keputusan
Fenomena pemanfaatan AI dalam pencarian data juga dirasakan oleh kalangan dunia usaha. Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Institute, Mulya Amri, mengatakan bahwa AI kini telah menjadi salah satu alat yang digunakan dalam mencari maupun menganalisis informasi ekonomi. Namun, pemanfaatannya tetap dikombinasikan dengan data primer dan data resmi agar hasil analisis yang diperoleh lebih akurat.
Menurut Mulya, Kadin Indonesia memiliki keunggulan berupa jaringan yang luas, mencakup sekitar 250 asosiasi usaha berdasarkan sektor serta Kadin di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Jaringan tersebut menjadi sumber data primer yang diperoleh langsung dari pelaku usaha.
Untuk menghimpun informasi, Kadin Indonesia secara rutin menggelar forum diskusi (focus group discussion/FGD), lokakarya, hingga survei kuartalan kepada pelaku usaha melalui Kadin Business Pulse yang telah berjalan sejak kuartal IV-2025. Selain itu, Kadin Indonesia juga memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, mulai dari portal data perdagangan internasional, hingga data resmi yang diterbitkan oleh BPS, Bank Indonesia, (BI), kementerian, serta berbagai lembaga riset nasional maupun internasional.
Dalam proses analisis, AI dimanfaatkan untuk merangkum data dan menyusun berbagai insight berdasarkan informasi yang tersedia di ruang publik.
"Kadin Indonesia maupun Kadin Daerah aktif menggunakan AI dalam mencari dan menganalisis data. Biasanya kami minta AI untuk merangkum data dan insights yang sudah ada di ranah publik, lalu tentu kami bandingkan juga dengan data yang kami miliki sendiri dari sumber-sumber primer seperti anggota Kadin dan asosiasi usaha," katanya.
Meski demikian, hasil yang diberikan AI tidak serta-merta dijadikan dasar pengambilan keputusan. Kadin Indonesia tetap melakukan pembandingan dengan data primer yang dimiliki organisasi maupun data resmi dari berbagai lembaga pemerintah.
Mulya menilai AI cukup efektif untuk menemukan data yang telah tersedia secara terbuka. Namun, ia mengingatkan bahwa AI masih memiliki keterbatasan karena cenderung menampilkan informasi yang sudah banyak dipublikasikan. Sebaliknya, data yang bersifat lebih spesifik atau jarang dipublikasikan sering kali belum muncul dalam hasil pencarian AI.
"Bila data yang kami cari tidak ada, maka kami mengadakan FGD/workshop atau meminta dari asosiasi atau perusahaan anggota Kadin," katanya.
Di sisi lain, data resmi yang diterbitkan BPS tetap menjadi salah satu rujukan utama bagi dunia usaha. Mulya mengatakan berbagai survei yang dilakukan BPS seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), hingga Sensus Ekonomi, sangat membantu dalam menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan.
"Harapan kami ke depan, dapat melakukan kerja sama dalam pengumpulan, pertukaran dan analisis data yang lebih erat dengan lembaga seperti BPS, BI, dan kementerian/lembaga terkait, karena seringkali kami memerlukan data yang lebih detail daripada yang ditampilkan di website lembaga-lembaga tersebut, untuk acuan dunia usaha," katanya.
"Prinsip validitas, akurasi, dan tanggung jawab metodologis tetap dipegang teguh. AI diposisikan sebagai alat bantu (tools) yang mempercepat dan memperkaya proses kerja, bukan sebagai pengganti proses statistik resmi yang telah terstandardisasi dan diatur melalui kerangka kerja statistik nasional," tutup Setia.
Mencari sumber resmi sebagai rujukan utama
Pandangan serupa juga disampaikan Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Jahen Fachrul Rezki. Menurutnya, meskipun AI semakin banyak digunakan dalam aktivitas riset, data resmi tetap menjadi rujukan utama dalam proses analisis maupun pengambilan keputusan.
Jahen mengaku masih lebih sering memperoleh data melalui mesin pencari maupun langsung dari sumber resmi, seperti BPS, karena informasi yang diberikan AI belum selalu akurat. Menurutnya, AI lebih tepat dimanfaatkan untuk mencari referensi, merangkum berbagai sumber informasi, atau menyusun sintesis suatu laporan.
"AI biasanya lebih banyak buat mencari referensi atau pun sintesis sebuah laporan," katanya.
Menurutnya, data sosial ekonomi yang dihasilkan BPS sangat membantu proses penelitian karena berasal dari basis data resmi dan dapat dipadukan dengan berbagai sumber lain, seperti data dari Kementerian Keuangan, World Bank, maupun International Monetary Fund (IMF), sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.
Jahen menekankan di tengah semakin berkembangnya penggunaan AI, BPS sebagai penyedia data resmi justru semakin penting.
"Kualitas data BPS harus dijaga. Intensitas dan frekuensi data ketenagakerjaan mungkin perlu ditingkatkan. BPS mungkin buat chatbox untuk membantu orang jika ada pertanyaan," katanya.
Baca juga:
Gianie
