Sejumlah pakar menilai pada Senin (18/5/2026) Indonesia perlu bersikap cermat dan pragmatis dalam memperluas kerja sama energi dengan Rusia di tengah tingginya kebutuhan energi nasional dan dinamika geopolitik global.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kedekatan kerja sama energi antara Indonesia dan Rusia dapat memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya, keuntungan utama yang bisa diperoleh Indonesia terletak pada diversifikasi pasokan, penguatan posisi tawar, dan peluang hilirisasi energi.
Ia mengatakan Indonesia menghadapi defisit struktural migas karena produksi domestik hanya sekitar 600.000–700.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan melampaui 1,5 juta barel per hari. Dalam situasi harga Brent berada di atas US$111 dan rupiah melemah ke Rp17.650 per dolar AS, impor energi menjadi sumber tekanan serius bagi neraca pembayaran, inflasi, dan APBN.
Rusia, sambungnya, dapat memberi Indonesia opsi pasokan minyak, LPG, teknologi kilang, pupuk, dan energi nuklir.
"Jika pemerintah menegosiasikan harga kompetitif, transfer teknologi, dan kontrak jangka panjang secara cermat, kerja sama ini dapat memperkuat ketahanan energi, menekan biaya impor, memperbaiki posisi tawar terhadap pemasok lain, serta mempercepat pembangunan industri hilir seperti kilang Tuban dan petrokimia nasional," katanya kepada SUAR, Senin (18/05/2026).
Namun, Indonesia perlu mengantisipasi risiko sanksi, pembiayaan, asuransi pengiriman, kepatuhan perbankan, dan reputasi diplomatik dalam kerja sama migas dengan Rusia. Syafruddin menilai langkah Pertamina yang masih menunggu arahan dan regulasi pemerintah sudah tepat, sebab transaksi energi dengan Rusia bukan semata soal harga minyak murah, tetapi juga berkaitan dengan risiko transaksi dan geopolitik global.
"Indonesia harus memakai prinsip bebas aktif secara disiplin dengan membuka kerja sama dengan Rusia, menjaga kepatuhan hukum internasional, dan memastikan setiap kontrak memberi manfaat ekonomi bersih bagi kepentingan nasional," katanya.
Tekanan barat
Syafruddin mengatakan Indonesia berpotensi menghadapi tekanan dari negara Barat jika kerja sama energi dengan Rusia semakin erat, terutama bila kerja sama itu menyentuh minyak, pembiayaan, pengiriman, teknologi strategis, atau pertahanan. Tekanan itu bisa muncul dalam bentuk hambatan perbankan, kesulitan asuransi, pembatasan teknologi, hingga pengawasan lebih ketat terhadap transaksi internasional.
Meski begitu, ia menilai Indonesia masih memiliki ruang legitimasi selama kerja sama tersebut ditempatkan sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi, bukan keberpihakan geopolitik. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menegaskan bahwa kerja sama dengan Rusia bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan pasokan energi nasional di tengah gejolak global.
"Strategi terbaik ialah menjalankan kerja sama secara transparan, mematuhi regulasi internasional, menjaga hubungan baik dengan semua mitra, dan memastikan Rusia menjadi salah satu opsi dalam portofolio energi nasional, bukan sumber ketergantungan baru," katanya.
Di sisi lain, Syafruddin juga melihat sektor energi terbarukan berpotensi (EBT) dikembangkan bersama Rusia terutama teknologi nuklir. Ia menilai Rusia memiliki keunggulan komparatif dalam teknologi nuklir melalui Rosatom, termasuk pengembangan reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR).
Menurut dia, Indonesia membutuhkan pasokan listrik baseload yang stabil untuk menopang smelter, petrokimia, pusat data, industri baterai, dan kawasan industri di luar Jawa.
"Kerja sama EBT dengan Rusia sebaiknya tidak berhenti pada retorika energi bersih. Pemerintah perlu mengarahkannya pada riset bersama, pelatihan insinyur, keselamatan nuklir, rantai pasok komponen, serta integrasi nuklir dengan sistem kelistrikan nasional," katanya.
Ia menilai proyek PLTN modular kecil realistis diwujudkan di Indonesia dari sisi teknis, tetapi masih membutuhkan kesiapan kelembagaan, regulasi, pembiayaan, sumber daya manusia, serta penerimaan publik.
Pemerintah, sambungnya, harus membangun regulator yang kuat, standar keselamatan yang dipercaya publik, skema pembiayaan yang tidak membebani APBN, dan program pelatihan teknis nasional.
Akses energi jangka panjang
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai kentungan utama dari kedekatan kerja sama energi Indonesia–Rusia adalah terbukanya akses terhadap sumber energi jangka panjang dengan harga dan skema yang lebih fleksibel. Rusia adalah salah satu raksasa energi dunia, baik di sektor minyak, gas, LNG, maupun teknologi kilang.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti hari ini, Indonesia membutuhkan diversifikasi mitra energi agar tidak terlalu bergantung pada satu blok geopolitik tertentu. Ini penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain itu, sambungnya, Rusia memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan ladang migas di wilayah ekstrem dan berisiko tinggi. Jika dikelola serius, kerja sama ini tidak hanya soal membeli minyak atau gas, tetapi juga mempercepat industrialisasi energi nasional.
Namun, ia menilai Indonesia juga harus realistis bahwa kerja sama dengan Rusia membawa risiko geopolitik yang tidak kecil. Risiko terbesar adalah potensi tekanan sekunder dari Barat, terutama jika transaksi energi melibatkan institusi atau perusahaan Rusia yang terkena sanksi internasional.
Hal tersebut bisa memengaruhi akses pembiayaan, sistem pembayaran internasional, asuransi kapal, hingga hubungan dagang dengan negara-negara Barat yang selama ini masih menjadi mitra utama ekspor dan investasi Indonesia.
Risiko lainnya adalah volatilitas geopolitik global. Konflik Rusia–Ukraina telah membuat sektor energi dunia sangat sensitif. Jika Indonesia terlalu terlihat condong ke satu kubu, maka persepsi pasar bisa ikut terpengaruh.
"Indonesia harus menjaga keseimbangan agar tidak menimbulkan kesan mengambil posisi politik tertentu dalam konflik global," katanya.
Karena itu, sambung Ronny, pendekatan terbaik bagi Indonesia adalah pragmatis dan berbasis kepentingan nasional. Kerja sama energi dengan Rusia boleh diperluas, tetapi harus tetap transparan, terukur, dan tidak melanggar rezim internasional yang dapat merugikan ekonomi domestik. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kerja sama tersebut menghasilkan transfer teknologi, peningkatan lifting migas, serta penguatan cadangan energi nasional, bukan hanya transaksi dagang jangka pendek.
Komitmen kerja sama Indonesia dan Rusia kembali ditegaskan dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang berlangsung di Kazan, Rusia, dengan sektor energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot turut mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pertemuan yang dipimpin bersama First Deputy Prime Minister Federasi Rusia Denis Manturov.
Energi nuklir
Dalam pertemuan terbatas Co-Chairs SKB RI-Rusia, Wamen ESDM Yuliot menyampaikan sejumlah perkembangan kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Rusia. Pembahasan mencakup tindak lanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai.
Sementara itu, pada sesi Plenary Sidang Komisi Bersama ke-14 RI-Rusia, Wamen ESDM menyoroti pentingnya penguatan investasi dan kerja sama teknologi energi antara Indonesia dan Rusia guna mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.
"Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil.
Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ujar Yuliot di sesi Plenary SKB RI-Rusia di Kazan, Rusia, Selasa (12/5) waktu setempat.
Rangkaian pertemuan SKB ke-14 RI-Rusia tersebut menghasilkan Agreed Minutes yang memuat sejumlah tindak lanjut kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral antara kedua negara.
Pembahasan mencakup peluang kerja sama minyak dan gas bumi, LNG dan LPG, pengembangan energi baru terbarukan, pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, hilirisasi dan metalurgi mineral, hingga standardisasi industri migas dan energi.
Forum SKB RI-Rusia merupakan mekanisme kerja sama bilateral resmi antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia untuk membahas dan mengevaluasi perkembangan kerja sama di berbagai sektor strategis.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membicarakan perihal perkembangan ratifikasi dan implementasi dari Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), yang telah ditandatangani pada 21 Desember 2025 dan saat ini sedang menjalani proses ratifikasi domestik.
Perjanjian perdagangan dengan EAEU akan memberikan akses pasar, di mana EAEU membuka akses produk prioritas seperti minyak sawit dan turunannya, kopi, kakao, produk perikanan, tekstil, alas kaki, dan furnitur.
Menteri Koordinator bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pertemuan Co-Chairs ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi yang konkret, pragmatis, dan saling menguntungkan.
“Indonesia memandang Rusia sebagai mitra paling strategis di kawasan Eurasia. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama yang telah berjalan dan mendorong penyelesaian berbagai agenda kerja sama prioritas kedua negara,” ujar Airlangga.
Sementara itu, DPM Denis Manturov menegaskan komitmen kuat dari pihak Rusia untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi bilateral dengan Indonesia melalui penguatan kerja sama di sektor-sektor strategis.
Sektor strategis yang ikut dibahas antara lain sektor pertanian terkait akses produk agro Indonesia untuk ekspor ke Rusia, penjajakan dan potensi impor daging serta produk pupuk.
