Pemerintah berencana menerapkan mandatori bensin campur etanol 5 persen atau E5 mulai Juli 2026. Kebijakan ini akan berjalan bersamaan dengan implementasi biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya transisi energi.
Namun, sejumlah pakar menekankan bahwa kebijakan ini masih menghadapi hambatan besar dari sisi pasokan bahan baku dan pendanaan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah telah menyetujui mandatori E5 dan saat ini tengah menyiapkan Keputusan Menteri (Kepmen) terkait alokasi volume.
"Mandatori untuk E5 itu oke untuk nanti dikeluarkan Kepmen alokasi volume. Jadi insyaAllah bareng mulai dengan B50," kata Eniya dalam IPA Convex, Tangerang, Banten, Kamis (21/05/2026).
Namun, pemerintah memberikan syarat bahwa etanol yang digunakan harus berasal dari bahan baku lokal.
Karena itu, Kementerian ESDM telah mulai memetakan kapasitas produksi etanol fuel grade nasional yang siap digunakan untuk kebutuhan pencampuran bensin. Sejauh ini, pemerintah baru mengidentifikasi tiga perusahaan yang mampu memasok etanol dengan total produksi sekitar 26 ribu kiloliter (kl).
Menurut Eniya, volume tersebut masih akan difinalisasi hingga akhir Mei 2026 sebelum dituangkan ke dalam Kepmen.
Eniya mengatakan implementasi E5 sebenarnya sudah memasuki tahap uji pasar atau trial market. PT Pertamina diketahui telah menyiapkan infrastruktur pencampuran etanol di sejumlah SPBU.
“E5 itu sebetulnya sudah trial market. Jadi sudah banyak beredar. Pertamina sudah membangun 179 lokasi, dan akan tambah 30 lokasi lagi,” ujar Eniya.
Meski demikian, pemerintah masih menunggu revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait cukai etanol yang dinilai menjadi salah satu kunci percepatan implementasi program tersebut.
Sementara itu, implementasi E5 belum akan diterapkan secara nasional pada tahap awal karena keterbatasan pasokan bahan baku etanol mulai Juli 2026. Titik berlakunya mandatori E5 meliputi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung. Eniya mengatakan PT Pertamina (Persero) sudah menyiapkan 179 lokasi dan berencana menambah titik penyaluran baru seiring berjalannya kebijakan tersebut.
“Intinya spesifik lokasi. Jadi tidak nasional. Kalau nasional jelas kurang (pasokan),” kata Eniya.
Ke depan, pemerintah menargetkan kadar campuran etanol terus meningkat. Bahkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia disebut menargetkan implementasi E20 atau bensin campur etanol 20 persen pada 2028.
“Nanti per Januari 2027 bisa bertambah. Targetnya beliau kan 2028 E20,” ujar Eniya.
Pasokan bahan baku tebu
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai implementasi mandatori E5 hingga target E20 pada 2028 masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi pasokan bahan baku terutama tebu dan skema pembiayaan.
Ia mengatakan jika mengacu pada peta jalan pemerintah yang disusun Kemenko Perekonomian pada era Presiden Joko Widodo, produksi bioetanol diproyeksikan berasal dari molase atau tetes tebu.
Dalam peta tersebut produksi tebu diproyeksikan mencapai 110,1 juta ton pada 2030. Dari jumlah itu, diperkirakan akan dihasilkan hampir 5 juta ton molase yang berpotensi diolah menjadi sekitar 1,239 juta kiloliter (kl) bioetanol.
“Kalau itu digunakan untuk blending dengan kebutuhan bensin non-PSO yang diproyeksikan sekitar 9 juta kiloliter pada 2030, maka potensi campuran bioetanolnya bisa mencapai sekitar 13,8%, hampir 14%,”,ujar Khudori pada SUAR, Jumat (22/05/2026).
Namun, ia menekankan bahwa proyeksi tersebut sangat bergantung pada sejumlah asumsi yang dinilai belum tentu realistis. Salah satu asumsi utamanya adalah peningkatan luas panen tebu milik PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), subholding gula BUMN di bawah PTPN III Holding, yang mengonsolidasikan sekitar 34–35 pabrik gula nasional.
Dalam proyeksi pemerintah, luas panen tebu SGN pada 2030 diasumsikan mencapai sekitar 670 ribu hektare. Namun, berdasarkan data 2022 realisasi luas panen SGN baru berada di kisaran 180 ribu hektare.
Menurut dia, persoalan tidak hanya pada luas lahan, tetapi juga produktivitas dan rendemen tebu yang selama ini relatif tidak bergerak. Target produksi 110 juta ton pada 2030 itu, kata dia, juga didasarkan pada asumsi rendemen SGN mencapai 9,2% serta produktivitas tebu mencapai 92,6 ton per hektare.
Padahal saat ini, rendemen tebu SGN masih berada di kisaran 7%, sedangkan produktivitas tebunya sekitar 70 ton per hektare.
“Pertanyaannya bagaimana cara mencapai rendemen 9,2% dan produktivitas 92,6 ton per hektare? Karena dalam dua sampai tiga tahun terakhir saya melihat angkanya stagnan, tidak banyak berubah,” katanya.
Karena itu, Khudori menilai pemerintah perlu menjelaskan strategi konkret untuk meningkatkan produktivitas tebu dan memperluas areal panen jika ingin target produksi tebu dan pengembangan bioetanol bisa tercapai sesuai peta jalan yang telah ditetapkan.
Baca juga:
Tria Dianti
Di luar persoalan pasokan bahan baku, Khudori menilai tantangan terbesar bioetanol justru terletak pada skema subsidi. Ia mencontohkan keberhasilan program biodiesel B40 yang didukung dana besar dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), yang berasal dari pungutan ekspor sawit.
Sementara itu, untuk bioetanol hingga kini belum ada mekanisme pendanaan serupa. Padahal, menurut Khudori, bahan bakar nabati pada dasarnya baru kompetitif ketika harga minyak fosil tinggi.
Ia mengatakan kondisi bioetanol berbeda dengan biodiesel berbasis sawit karena Indonesia merupakan eksportir besar CPO sehingga pemerintah bisa menarik levy ekspor untuk mendanai subsidi. Sementara untuk gula dan bahan baku bioetanol lainnya, Indonesia justru masih bergantung pada impor.
Ia mencontohkan salah satu skema yang bisa dilakukan adalah pemerintah mengenakan bea masuk atau pungutan tambahan terhadap impor gula atau raw sugar. Dana dari pungutan itu nantinya bisa dipakai untuk membiayai subsidi bioetanol.
“Apakah nanti impor tebu atau raw sugar akan dikenakan bea masuk untuk membiayai bioetanol? Itu juga belum jelas,” katanya.
Tekanan subsidi
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai tantangan terbesar bioetanol terletak pada tingginya kebutuhan subsidi. Berdasarkan perhitungannya, biaya produksi bioetanol di Indonesia cenderung fluktuatif dan rata-rata masih lebih mahal dibandingkan bensin nonsubsidi.
"Pencampuran bioetanol dengan bensin bersubsidi yang mencakup sekitar 90% penjualan bensin di SPBU akan membutuhkan subsidi sekitar Rp3,3 triliun (US$200 juta) per tahun untuk menutupi tingginya biaya logistik dan skala ekonomi Indonesia yang relatif kecil," katanya.
Dengan target produksi bioetanol sebesar 1,2 juta kiloliter pada 2030, CELIOS memperkirakan kebutuhan subsidi dapat mendekati Rp60 triliun apabila pemerintah menahan harga. Tekanan subsidi itu kemungkinan akan mulai terasa ketika pasokan bioetanol domestik sudah cukup besar dan digunakan secara luas dalam campuran bensin nasional, termasuk untuk BBM bersubsidi.
"Untuk menjaga asas keadilan, diasumsikan etanol akan digunakan secara konsisten dalam seluruh pasokan bensin, termasuk bahan bakar bersubsidi, mulai 2030 ketika pasokan domestik dianggap cukup memenuhi permintaan. Pada titik itulah pemerintah kemungkinan menghadapi tekanan untuk mengendalikan harga bensin campuran etanol," katanya.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan implementasi E5 sejatinya sudah mulai berjalan melalui produk Pertamax Green 95 yang saat ini telah tersedia di pasaran. Perseroan juga memastikan pasokan etanol untuk produk tersebut telah didukung oleh mitra pemasok dalam negeri.
"Ke depan akan ditambah pasokan tentunya untuk mengikuti perkembangan kebijakan etanol yang ditentukan pemerintah," kata orporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun pada SUAR, Jumat (22/05/2026).
Ia menegaskan bahwa penggunaan etanol dalam BBM merupakan best practice yang telah diterapkan secara internasional. Dengan mencampurkan etanol ke dalam BBM, emisi gas buang kendaraan bisa berkurang sehingga kualitas udara lebih baik.
