Buru Pasokan Minyak, Nigeria Jadi Sumber Andalan Impor

Indonesia masih bergantung pada pasokan minyak mentah dari sejumlah negara Afrika dan Timur Tengah

Buru Pasokan Minyak, Nigeria Jadi Sumber Andalan Impor
Karyawan mengambil sampel minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) saat proses pengisian ke dalam truk pengangkut di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Rabu (22/4/2026). (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/bar)
Daftar Isi

Pemerintah Indonesia terus mencari sumber impor minyak alternatif di luar jalur tradisional dengan memperkuat kerja sama dengan negara benua Afrika.

Nigeria disebut menjadi andalan baru pemasok crude oil bagi Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi pasokan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada jalur Timur Tengah yang rawan terganggu, khususnya Selat Hormuz.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan impor minyak mentah dari Nigeria sudah mulai berjalan dan bahkan sebagian telah terealisasi. Kendati demikian, ia enggan menyebutkan volume impor minyak dari Nigeria.

"Crude sudah dari Nigeria. Saya enggak bicara volume tapi dari sumber-sumber lain kita sudah dapatkan. Sudah ada terealisasi. Dari Nigeria ya sudah jalan," katanya ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (13/05/2026).

Pemerintah memang tengah memperluas sumber pasokan energi di tengah dinamika geopolitik global dan potensi gangguan distribusi energi dunia. Langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan memperbanyak sumber impor non-Selat Hormuz. Sebelumnya, pemerintah menyebut akan impor minyak mentah dari Rusia dan AS.

Sementara itu, terkait rencana impor minyak dari Rusia, Laode menyatakan implementasinya masih dalam tahap pembahasan. Salah satu skema yang disiapkan adalah kerja sama antarpemerintah atau government to government (G to G).

“Nah ini juga sedang disiapkan agar kita segera bisa mengimplementasikannya. Ya ini lagi dibahas kan. Salah satunya nanti formatnya itu adalah G to G,” katanya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (13/05/2026). (Foto: Feby Febrina Nadeak/ SUAR)

Selama periode 1 Januari hingga 1 April 2026, Indonesia masih bergantung pada pasokan minyak mentah dari sejumlah negara Afrika dan Timur Tengah. Data Kementerian ESDM menunjukkan Nigeria menjadi pemasok terbesar dengan kontribusi 26,52% dari total impor.

Di posisi kedua, Angola menyumbang 21,33%, disusul Arab Saudi dengan porsi 16,11%. Ketiga negara ini menguasai lebih dari separuh kebutuhan impor minyak mentah Indonesia dalam empat bulan pertama tahun ini.

Brasil menempati urutan keempat dengan 11,36%, sementara Gabon berada di peringkat kelima dengan 7,81%. Malaysia, satu-satunya negara tetangga dalam daftar enam besar, menyumbang 4,83% dari total impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan kesepakatan impor minyak mentah dari Rusia sudah tercapai dan kini tinggal menunggu tahap teknis pengiriman.

Ia menargetkan minyak impor Rusia bakal dikirim dalam dua pekan ke depan.

"Secara deal sudah. Kontrak sudah. Sekarang bicara tentang teknik pengirimannya dan mungkin satu dua minggu ini sudah bisa, ya," katanya di Kementerian ESDM, Senin (13/05/2026).

Sementara terkait impor dari AS, Bahlil mengatakan sudah menerima laporan dari PT Pertamina (Persero) yang berkunjung ke AS beberapa waktu lalu untuk mengamankan kontrak pembelian komoditas migas dari negara itu. Namun, ia tak menjelaskan detail hasil kunjungan Pertamina.

Ia hanya menegaskan Pertamina kini membandingkan berbagai opsi pasokan crude untuk mencari harga paling kompetitif. Pendekatan itu dilakukan agar harga energi di dalam negeri tetap efisien dan tidak membebani masyarakat.

Bahlil menegaskan pemerintah terus memburu sumber pasokan minyak dari berbagai negara lain. Strategi diversifikasi impor minyak menjadi penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu negara pemasok.

Sebab, ketergantungan pada satu sumber dinilai berisiko ketika terjadi gejolak geopolitik maupun gangguan pasokan global.

“Jadi tidak hanya di Amerika, di Angola, di Nigeria, di Afrika, di Rusia, kita mencari semuanya. Kenapa? Kita tidak boleh mengharap satu negara input. Ketika negara tersebut ada masalah, kan kita terekspos,” katanya.

Bahlil mengakui kondisi energi nasional saat ini jauh dari ideal. Indonesia yang dulu pernah menjadi eksportir minyak dan anggota The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) kini berbalik menjadi importir.

Produksi minyak dalam negeri hanya mencapai 605 ribu barel per hari, sementara konsumsi nasional sudah menyentuh 1,6 juta barel per hari.

"Dalam kondisi ini kita harus putar otak bagaimana caranya harus mencapai kemandirian energi," kata Bahlil.

Ketahanan energi, menurut Bahlil, tidak dibangun melalui satu kebijakan besar dalam waktu singkat, melainkan melalui rangkaian langkah strategis yang dilakukan secara bertahap.

Mulai dari optimalisasi sumur yang belum produktif, percepatan pengembangan blok migas, hingga pengelolaan impor yang lebih terarah, seluruhnya menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi energi nasional.

Foto udara sebuah kapal tanker melakukan bongkar muat crude palm oil (CPO) di Dermaga Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat, Selasa (28/4/2026). (ANTARA FOTO/Fitra Yogi/wsj.)

Diversifikasi mitra

Sementara itu, Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai langkah Indonesia membuka sekaligus memperbesar impor minyak dari Nigeria, Rusia, dan Amerika Serikat lebih didorong oleh kebutuhan diversifikasi pasokan di tengah terbatasnya opsi sumber energi global.

Menurutnya, strategi ini tidak semata-mata soal bisnis, tetapi juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik internasional yang berubah akibat konflik dan krisis energi global.

"Diversifikasi akan menjadi alasan utama karea memang terbatasnya opsi lainnya. Secara geopolitik hal ini jg tentu akan terus menggerus dominasi Barat dengan AS yang memulai konflik dan krisis energi ini," katanya pada SUAR, Rabu (13/05/2026).

Dari sisi teknis, ia mengatakan kualitas minyak mentah dari ketiga negara tersebut pada dasarnya dapat menyesuaikan kebutuhan kilang di Indonesia, meski tidak seluruhnya sepenuhnya kompatibel.

Ia menjelaskan Pertamina sudah beberapa tahun melirik minyak asal Rusia seperti jenis Ural maupun ESPO, sehingga sebagian kilang termasuk kilang Cilacap dinilai cukup memungkinkan untuk mengakomodasi pasokan tersebut.

Meski demikian, ia mengingatkan tetap ada tantangan dari sisi keekonomian maupun kesesuaian spesifikasi untuk beberapa kilang tertentu.

"Tidak akan seluruhnya kompatibel dan secara keekonomian mungkin ada tantangan tetapi dalam situasi krisis, pasokan tetap jadi prioritas," katanya.

Baca juga

Rusia Sepakat Suplai BBM ke Indonesia
Kerja sama yang ditindaklanjuti mencakup kemitraan jangka panjang di sektor energi, termasuk pemenuhan kebutuhan minyak nasional.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti mengatakan Indonesia memang perlu melakukan diversifikasi negara pemasok guna mengurangi ketergantungan terhadap kawasan Timur Tengah, khususnya jalur distribusi yang melewati Selat Hormuz.

Ia mendorong pemerintah untuk terus menjajaki kerja sama dengan Rusia guna memperoleh harga minyak yang lebih kompetitif dibandingkan harga pasar internasional.

"Negosisasi dengan Rusia juga perlu terus dilakukan agar Indonesia memperoleh harga yang lebih murah dibandingkan pasar internasional," katanya.

Ia juga menyarankan pemerintah segera melakukan pengalihan impor dari jalur alternatif, termasuk melalui Singapura sebagai hub perdagangan energi regional.

Meski demikian, Yayan memperkirakan harga minyak dunia berpotensi turun jika eskalasi konflik mereda dalam beberapa bulan ke depan. Ia memperkirakan harga minyak dapat berada di kisaran USD80 hingga USD90 dolar AS per barel dala tiga bulan setelah konflik mereda, kemudian turun ke level USD70 hingga USD80 per barel pada akhir tahun hingga awal 2027.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan JP Morgan memang menyatakan Indonesia peringkat ke-2 dengan tingkat kemandirian energi sebesar 77% yang didorong oleh dua faktor utama, yaitu dominasi batubara domestik (48%) dan posisi net eksportir gas alam.

Namun, peringkat ini katanya perlu dibaca dengan hati-hati. Pasalnya tingkat kemandirian energi yang tinggi tidak serta-merta mencerminkan ketahanan fiskal secara keseluruhan. Semakin lama konflik berlangsung, semakin membengkak juga beban subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung pemerintah.

"Perlu ada strategi dari pemerintah untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat agar bantalan energi yang ada tidak menjadi bom waktu defisit di kemudian hari," katanya.

Baca selengkapnya

Ω