Di tengah tekanan rantai pasok global yang membuat harga energi kian bergejolak, Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menilai rencana pemerintah mengganti LPG 3 kilogram dengan Compressed Natural Gas (CNG) di rumah tangga bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Ketua Aspebindo Anggawira menegaskan dunia usaha siap mendukung langkah tersebut, asalkan regulasi dan skema investasi dijalankan secara konsisten sehingga kepastian pasokan dan harga tetap terjaga.
"Hal yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten dan terintegrasi sehingga menciptakan kepastian investasi bagi pelaku usaha," katanya pada SUAR, Kamis (07/05/2026).
Menurutnya, perlu ada skema bisnis yang menarik dan berkelanjutan, termasuk dukungan regulasi, insentif investasi, kepastian harga gas, serta kemudahan perizinan
Ia menjelaskan banyak badan usaha nasional maupun swasta telah memiliki pengalaman lebih dari 10–15 tahun dalam pengelolaan infrastruktur gas, mulai dari jaringan pipa, mother station, daughter station, mini LNG, hingga distribusi CNG untuk kawasan industri dan sektor komersial.
"Jika ekosistemnya dibangun dengan baik, pelaku usaha sangat siap untuk berpartisipasi, termasuk dalam penyediaan infrastruktur distribusi, storage, conversion kit, hingga layanan retail energi berbasis gas," imbuhnya
Masih hadapi tantangan
Namun demikian, infrastruktur menuju level distribusi rumah tangga masih perlu diperluas dan diperkuat. Tantangannya bukan hanya pada pasokan gas, tetapi juga kesiapan last mile distribution, storage, sistem pengisian, standardisasi keamanan, dan keterjangkauan infrastruktur di daerah.
"Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan tidak bisa hanya mengandalkan jaringan pipa besar. Indonesia perlu memanfaatkan skema yang lebih fleksibel seperti CNG trucking, mini LNG, maupun beyond pipeline infrastructure agar distribusi energi gas bisa menjangkau wilayah yang belum terhubung jaringan pipa," katanya.
Ia menambahkan saat ini sebenarnya sudah ada beberapa pelaku usaha yang menjalankan distribusi LNG retail untuk sektor horeca dan industri kecil di wilayah tertentu, termasuk pengiriman mini LNG dari Jawa Timur ke Bali. Model-model seperti ini bisa menjadi contoh pengembangan energi gas untuk masyarakat dan UMKM di masa depan.
Anggawira menekankan bahwa yang terpenting adalah adanya sinkronisasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta agar pembangunan infrastruktur berjalan lebih cepat dan efisien. Keberhasilan program ini juga membutuhkan konsistensi kebijakan jangka panjang.
"Dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai harga gas, alokasi pasokan, skema investasi, serta roadmap yang jelas agar investasi yang dilakukan memiliki kepastian keekonomian," katanya.
Baca juga:
Tria Dianti
Selain itu, ia juga menegatakan pemerintah juga perlu menjaga fleksibilitas pasokan energi nasional, termasuk membuka opsi optimalisasi LNG domestik maupun import balancing ketika kebutuhan meningkat, sehingga harga energi tetap kompetitif dan pasokan tetap terjaga bagi masyarakat maupun industri.
Jika program substitusi LPG ke CNG berjalan secara bertahap dan konsisten, sambungnya, dampaknya akan sangat positif terhadap pengurangan impor LPG dan penguatan ketahanan energi nasional. Dengan memperbesar pemanfaatan gas nasional untuk kebutuhan rumah tangga, maka tekanan terhadap impor energi dan beban subsidi negara dapat dikurangi secara signifikan.
Ia juga juga menilai program ini akan memperkuat diversifikasi energi nasional dan membuat struktur energi Indonesia lebih sehat dan berkelanjutan.
"Dalam konteks geopolitik global yang penuh ketidakpastian, ketahanan energi menjadi isu strategis. Karena itu, pemanfaatan gas domestik harus menjadi bagian dari strategi transisi energi nasional," katanya.
Baca juga:
Tria Dianti
Sementara itu, Pengamat energi dari Alpha Research, Ferdi Hasiman menilai wacana pemanfaatan CNG sebagai alternatif LPG tidak bisa dilepaskan dari hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, pasokan CNG global saat ini banyak berasal dari AS sehingga kebijakan pemerintah memperluas pemanfaatan CNG dinilai sejalan dengan kesepakatan perdagangan yang disepakati Prabowo dan Donald Trump.
Ferdi mengingatkan impor CNG dari AS memiliki konsekuensi biaya logistik yang tinggi karena jarak pengiriman yang jauh.
"Karena dari Amerika ke sini kan butuh waktu sekitar 40 jam, kalau saya enggal salah. Tentu biaya logistiknya juga sangat tinggi," katanya pada SUAR.
Meski demikian, Ferdi memahami langkah pemerintah yang kini mulai mengarah pada pemanfaatan CNG sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga pasokan energi Ia menilai keberadaan pasokan dari AS dapat membantu mengurangi ketergantungan impor LPG dari Timur Tengah.
"Paling enggak untuk jangka pendek di tengah situasi sekarang sangat membantu karena kita selama ini kan impor LPG-nya paling besar itu dari Timur Tengah," katanya.
Terkait aspek keselamatan, Ferdi menilai pemerintah perlu benar-benar memastikan mitigasi risiko sebelum implementasi CNG untuk rumah tangga dilakukan secara luas. Ia mengingatkan penggunaan CNG untuk kebutuhan dapur masih memerlukan pengawasan ketat, terutama karena selama ini CNG lebih banyak digunakan pada sektor kendaraan dan industri.
Masih uji coba
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih melakukan uji coba terhadap tabung CNG ukuran 3 kG sebagai bagian dari upaya mencari alternatif substitusi impor LPG. Bahlil mengatakan penggunaan CNG sebenarnya sudah berjalan untuk tabung berukuran 12 kg dan 20 kg, terutama di sektor hotel dan restoran.
"Tapi kan rakyat kan enggak mungkin kita suruh yang berat-berat itu, 20 kg. Nah, ini yang kita lagi godok. Dan ini sudah kita kerjakan sebenarnya sejak setahun lalu. Tapi untuk mendapatkan teknologi yang 3 kg, ini lagi kita tes," katanya ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (06/05/2026),
Bahlil juga memastikan subsidi energi untuk masyarakat tetap akan diberikan untuk CNG sebagai pengganti LPG 3 kg. Ia mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto adalah agar kebijakan energi tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan.
"Baik itu CNG maupun LPG, akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus kita bantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat," katanya.
Pemerintah juga membuka peluang harga CNG nantinya bisa lebih murah dibanding LPG 3 kg. Mengenai penerimaan masyarakat terhadap penggunaan CNG, Bahlil menegaskan pemerintah masih berada pada tahap exercise dan uji coba sehingga implementasi penuh belum dilakukan.
Fokus utama saat ini adalah memastikan aspek keamanan dan kelayakan teknologi tabung CNG ukuran 3 kilogram.
"Makanya kita lagi uji coba. Ini belum diimplementasikan, ya. Saya ulangi ya, ini masih dalam exercise," katanya.