Rencana pemerintah mengembangkan compressed natural gas (CNG) dalam tabung 3 kilogram sebagai pengganti liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg menuai beragam respons dari pengamat energi.
Meski dinilai lebih efisien dan berpotensi menekan subsidi, pengembangan CNG masih menghadapi sejumlah tantangan besar, terutama dari sisi distribusi, infrastruktur, dan regulasi.
Pengamat energi Universitas Padjajaran, Yayan Satyakti, menilai kesiapan infrastruktur CNG masih terbatas. Menurutnya, wilayah yang relatif siap hanya di Jawa bagian utara, dekat dengan jaringan energi Pertamina, seperti Tangerang, Jakarta, Bekasi, Karawang, Indramayu, Cirebon hingga Semarang.
"Yang relatif siap, mungkin hanya di Jawa bagian Utara yang dekat dengan aset jaringan energi Pertamina, seperti Pantai Utara Jawa seperti Tangerang, sebagian Jakarta, Bekasi, Karawang, Indramayu, Cirebon hingga Semarang," katanya pada SUAR, Senin (4/5/2026).
Di luar kawasan tersebut, Yayan menilao pengembangan CNG membutuhkan investasi besar, terutama untuk pembangunan fasilitas seperti penyimpanan bertekanan tinggi (high pressure storage) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Dalam jangka pendek, distribusi bisa saja dilakukan melalui tabung seperti skema SPBU, tetapi hal ini dinilai berisiko tinggi dari sisi keselamatan dan keamanan.
Selain itu, sistem perizinan yang saat ini masih sangat panjang mencapai ratusan izin untuk sektor storage, transport, dan trading dinilai perlu disederhanakan. Revisi regulasi menjadi penting agar pengembangan ekosistem CNG tidak terhambat birokrasi.
"Perlu melakukan revisi PP No.28 Tahun 2025 tentang Penerbitan Lisensi Bisnis Berisiko Tinggi melalui OSS, untuk menyederhanakan sistem lisensi Storage, Transport, dan Trading, dari 320 izin menjadi 140 izin," katanya.
Dari aspek keamanan, penggunaan CNG dalam tabung kecil untuk rumah tangga memerlukan standar baru yang lebih ketat. Yayan menekankan perlunya adaptasi teknologi seperti Metal Organic Framework (MOF) yang mampu menyimpan metana pada tekanan lebih rendah untuk menjamin keselamatan dan kemudahan dibandingkan dengan teknologi tradisional.
Baca juga:
Tria Dianti
Selain itu, tabung CNG 3 kg harus dirancang dengan spesifikasi tekanan hingga 2,5 kali lebih tinggi dari LPG, dengan batas minimum sekitar 8.100 pounds per square inch (psi), untuk menjamin keamanan penggunaan di tingkat rumah tangga.
Meski demikian, dari sisi ekonomi, CNG dinilai memiliki keunggulan. Efisiensinya disebut bisa 30–40% lebih baik dibanding LPG, dengan harga berkisar Rp6.800–Rp7.600 per meter kubik, sehingga berpotensi menekan beban subsidi pemerintah yang selama ini besar pada LPG 3 kg.
"Jadi relatif sangat kompetitif, dibandingkan saat ini dengan harga keekonomian LPG 3kg sebesa Rp42.750," katanya.
Namun, keunggulan harga ini sangat bergantung pada efisiensi rantai pasok. Yayan menegaskan, meskipun Indonesia memiliki cadangan gas yang melimpah sehingga harga CNG relatif lebih stabil, risiko harga tetap ada jika distribusi dan logistik tidak dibenahi. Tanpa pembenahan menyeluruh pada infrastruktur dan rantai pasok, harga CNG di tingkat konsumen justru berpotensi tidak kompetitif.
Jauh dari ideal
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai kesiapan pengembangan CNG sebagai pengganti LPG 3kg masih jauh dari ideal, terutama jika menyasar penggunaan rumah tangga secara luas.
Ia mengatakan saat ini pengguna CNG di Indonesia masih terpusar di Jawa dan sebagian Sumatera. Penggunannya dominan di industri, transportasi, dan komersial.
Sofyan mengatakan distribusi CNG sangat bergantung pada pipa gas utama (mother station) serta infrastruktur seperti filling, distribusi tabung, dan peralatan rumah tangga yang masih harus dibangun dulu.
Dari aspek keamanan, pengamat menekankan bahwa perbandingan antara CNG dan LPG tidak bisa dilihat secara hitam-putih.
"LPG , gas lebih berat dari udara. Jika bocor, mengendap di bawah, risiko ledakan tinggi, sangat mudah terbakar. CNG lebih ringan dari udara. Jika bocor, langsung naik dan menyebar dan lebih cepat hilang," katanya.
Dalam hal subsidi, ia menilai peralihan ke CNG memiliki potensi penghematan yang signifikan. Konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya berkisar 1,6–1,7 juta ton, sehingga ketergantungan impor sangat besar. Sebaliknya, CNG yang bersumber dari gas domestik berpotensi menekan biaya karena tidak terlalu bergantung pada impor.
"CNG juga berpotensi lebih murah karena sumber domestik atau tidak tergantung impor. Harga juga bisa lebih stabil jangka panjang," katanya.
CNG jadi solusi pengganti LPG
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan pemerintah mengkaji penggunaan CNG ukuran 3 kg. Saat ini CNG katanya sudah digunakan di hotel, restoran, dan beberapa dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Tetapi untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat, dan ini costnya lebih murah 30-40%," kata Bahlil saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5), dikutip dari YouTube Himpunan Alumni IPB.
Bahlil mengatakan pengembangan CNG masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, pemerintah tetap mendorong pengembangan CNG demi efisiensi energi dan penguatan kemandirian energi nasional.
"Saya bilang tidak ada urusan, untuk efisiensi, kebaikan dan pelayanan rakyat. Apapun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri," katanya.
Ia juga menjelaskan alasan di balik tingginya impor LPG nasional, meskipun Indonesia memiliki cadangan gas yang melimpah.
Kebutuhan LPG dalam negeri saat ini katanya mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun. Namun, kapasitas produksi terpasang hanya 1,9 juta ton, dengan realisasi produksi maksimal berkisar 1,6–1,7 juta ton.
Akibatnya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahun.
Menurut Bahlil, kondisi ini kerap memunculkan pertanyaan publik, mengingat Indonesia tidak lagi mengimpor gas dan bahkan mengekspor sekitar 30% dari total lifting gas nasional. Ia menegaskan bahwa LPG tidak berasal dari jenis gas yang sama dengan yang selama ini diproduksi dan diekspor Indonesia.
"Karena LPG itu bahan bakunya C3, C4. Itu berbeda Dengan kebanyakan gas kita C1, C2. Sedangkan C3, C4 itu kecil," katanya.
Keterbatasan bahan baku tersebut membuat pengembangan industri LPG domestik menjadi tidak optimal. Karena itu, pemerintah mencari alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, yang merupakan hasil hilirisasi batubara berkalori rendah. Proyek ini telah dimulai sejak era Presiden Joko Widodo.
Namun, Bahlil mengakui proyek DME sempat menghadapi berbagai tantangan di tengah jalan. Kini, pemerintah kembali melanjutkan pengembangannya, meskipun membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk bisa beroperasi optimal.
"Tapi setelah itu saya pikir ini 2 tahun. Maka kemudian munculnya ide untuk kita bikin CNG," katanya.
